OMBUDSMAN : BUPATI GORONTALO HARUS PROAKTIF SELESAIKAN KONFLIK HGU
Gorontalo - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo menegaskan bahwa Bupati Gorontalo saat ini, Nelson Pomalingo harus lebih proaktif dalam menyelesaikan konflik terkait retribusi lahan eks HGU Mootoduwo dan Motolotaluhu.
Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo Alim S Niode menjelaskan, pihaknya telah menerima dan memproses laporan masyarakat terkait retribusi lahan eks HGU Mootoduwo dan Motolotaluhu sejak tahun 2013 silam.
Selama itu lanjut Alim, pihaknya telah melakukan banyak upaya guna menyelesaikan laporan tersebut, hingga pada akhirnya setelah mendengarkan penjelasan terakhir dari pihak Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Ombudsman menilai perlu ada langkah yang lebih progresif dari Bupati.
"Kami menerima penjelasan bahwa Asisten Bidang Pemerintahan sudah mengundang Camat Dungaliyo, Kepala Desa Dungaliyo dan Kepala Desa Bongomeme untuk membicarakan persoalan ini", ujar Alim.
Selain itu, pola yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo adalah bottom up atau membiarkan persoalan itu diselesaikan di tingkat desa sampai memperoleh kesepakatan, kemudian hasil dari kesepakatan tersebut akan dilegitimasi oleh pemerintah kabupaten.
Kelompok Asni Mohamad, Ramdan Umar dan Yasin Zees telah setuju dengan ketentuan dalam retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
"Saya kira upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo, perlu untuk lebih dimaksimalkan dengan proaktifnya pak bupati dalam persoalan ini", tutup Alim. (WM)
