• - +

Profil

SPIP


OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

 

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

 

  1. Pengawasan Internal adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan(assurance activities) dan konsultasi (consulting activities), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, control (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).
  2. Bagian Pengawasan Internal Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Internal di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.
  3. Bagian Pengawasan Internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan internal serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
  4. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
    1. Penegakan Integritas;
    2. Komitmen terhadap kompetensi;
    3. Kepemimpinan yang kondusif;
    4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
    5. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
    6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
    7. Mewujudkan peran APIP yang efektif; dan
    8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
  5. Ombudsman Republik Indonesia akan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian    Pengawasan Internal.

Piagam Pengawasan Internal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.


Loading...
Loading...