• - +

Kabar Perwakilan

Tiga Pelayanan Publik Masih Buruk
PERWAKILAN: KEPULAUAN RIAU • Jum'at, 08/03/2019 •
 
Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepri Lagat Siadari

SHARE

"Diantaranya adalah BP Batam, terkait adanya permasalahan lahan dan perizinannya. Kedua Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terkait masalah KTP serta Dinas Perhubungan Batam terkait masalah perizinan taksi online maupun tindakan penilangan," kata Lagat, Selasa (5/3) pagi, di Gedung Graha Pena, saat menggelar coffe morning bersama awak media Batam.

Pertama, ujar Lagat yang menjadi sorotan atas pelaporan ke Ombudsman RI adalah masalah perizinan lahan di BP Batam, dengan tidak ada kejelasannya, sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi.

"Hingga saat ini persoalan lahan di BP Batam masih sangat rumit yang telah terjadi dimasa kepemimpinan sebelumnya. Dan berdasarkan laporan yang ditangani Ombudsman, di dalam penyelesaiannya hingga berlarut-larut, karena sejumlah sebagai berikut," ungkapnya.

Pertama, karena pergantian kepemimpinan BP Batam (sejak di tahun 2016 sudah 3 kali ganti) sehingga membuat penyelesaiannya tidak ada mendapat prioritas pimpinan BP Batam setiap pergantian.

Bahkan, ungkapnya, Pimpinan BP Batam yang saat Ini tidak diperkenankan mengambil suatu kebijakan strategis dan temasuk penyelesaian penyelesaian atas persoalan persoalan lahan tersebut.

"Data atau dokumen di BP Batam terkait lahan yang dialokasikan jugabelum terkelola dengan baik. Hingghal ini terbukti seringkali BP Batam kesulitan menemukan data dan dokumen yang dimintai Ombudsman," papar Lagat.

Keduanya, mencermati laporan yang berulang kepada pelayanan yang diberikan pemerintah Kota Batam, terkait identitas kependudukan (KTP).

"Hal ini masih sering terjadi dilaporankan pada oleh masyarakat kepada Ombudsman RI Kepri yaitu masalah pengurusan KTP el, yang masih dikeluhkan masyarakat," ungkapnya.

Laporan warga, kata Lagat, keluhannya adalah pada pencetakan KTP masih tergolong lama dan tidak jelas jangka penyelesaiannya akibat blanko KTP yang kosong atau habis.

"Kondisi ini masih sering terjadi di Kecamatan-Kecamatan di Kota Batam. Mengingat, Batam telah mendapatkan sebuah Anugerah Predikat Kepatuhan yang Tinggi dari Standar Pelayanan Publik yang dinilai oleh Ombudsman RI Riau di tahun 2018 lalu," ungkapnya.

Dalam hal ini, sebut maka seharusnya Pemko Batam memperhatikan layanan dengan serius, untuk melakukan pembenahan dari pelayanan.

"Jangan sampai predikat kepatuhan yang atas standar pelayanan Publik tidak selaras dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat," ucapnya.

Ketiga, ungkap Lagat, terkait penahanan mobil taksi online oleh Dinas Perhubungan (Dishub), Kota Batam dengan hanya mendasarkan pada kesepakatan bersama.

"Ingat, mengsikapi operasional atas angkutan berbasis aplikasi teknologi informasi di Kota Batam tertanggal pada 31 Oktober 2018 yang ditandatangani pihak Wakil Ketua DPRD Kota Batam, Imam Sutiawan, beserta Kasatlantas Polrestata Barelang, Kompol I Putu Bayu dan

Kadishub Kepri Kadishub Batam, Ketua Komisi III dan l DPRD Batam. Kewenangan penilangan hanya oleh pihak kepolisian (lantas)," jelasnya.

Artinya apa, kata Lagat, yang boleh ditahan itu SIM pengendara, sedangkankan mobil tetap di bawa oleh sipemilik atau sipengendara (UU 22 tahun 2009, tentang Lalulintas dan jalan Pasal 89 ayat 12).

"Dengan demikian itu, dasar penahanan mobil taksi online oleh Dishub Kota Batam tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat, alias tidak sesuai SOP," ungkapnya.

Menurut penjelasan dari pihak Dishub Batam, imbuhnya, mobil yang ditahan (ditilang), akan dikeluarkan dan dikembalikan pada sipemllik, pengendara (tertiiang), apabila mereka sudah melakukan pembayaran biaya tilang tersebut.

"Maka, tindakan penahanan mobil taksi online oleh Dishub Batam tersebut tak memiliki SOP.

Sehingga, hal ini harus dilakukan pembenahan sebagaimana aturan dan UU yang berlaku," pungkasnya.


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...