Sidak ke Lapas Muaro, Komisioner Ombudsman Soroti Minimnya Pembinaan
PADANG - Rombongan Ombudsman RI inspeksi mendadak (sidak) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A, Muaro Padang, Jumat (9/2). Proses pembinaan jadi sorotan.
"Saya langsung bicara dengan warga binaan. Di sini kurang pemberian informasi hak pada warga binaan baru. Proses pembinaan bahkan sama sekali tidak ada," kata Komisioner Ombudsman RI, Ninik Rahayu.
Keadaan Lapas diketahui over kapasitas hingga 150 persen. Idealnya Lapas itu hanya
menampung 458 warga binaan. "Untuk pembinaan, paling keterampilan. Secara kognitif tidak ada. Pelaku pemerkosaan dilatih menggergaji, ya keluarnya perkosa lagi. Bayangkan juga, yang teroris. Hak terhadap informasi, tadi saya bincang langsung dengan warga binaan, memang kebanyakan tidak mengetahui. Justru diketahui dari rekannya," terangnya.
Kemudian persoalan kelebihan kapasitas yang memprihatinkan. "Yang langsung kelihatan itu over kapasitas. Bisa dibayangkan 1 kamar ada yang sampai 30 orang, bahkan ada yang 80 orang. Untuk sanitasi tentu sangat ribet," ungkapnya.
Untuk pelayanan makanan, meski untuk nasi dirasanya masih layak, namun dia menemukan perkiraan penyajian lauk-pauk yang dirasa masih kurang. "Tadi saya melihat baru sebagian. Kalau makan untuk 1.000 orang, saya kira tidak cukup. Kata penanggungjawab dapur, memang akan dimasak lagi usai Shalat Jumat. Benar atau ga, saya tidak bisa ngecek. Saya cicip nasi, masih bisa dimakan," katanya.
Kalapas Klas IIA Muaro Padang, Sri Yuwono membantah Lapas Muaro tidak memiliki tempat layanan pengaduan. Katanya layanan publik berada di halaman luar Lapas. "Di tempat bezuk ada kotak layanan pengaduan. Layanan informasi, dan pengaduan kunjungan untuk publik juga ada, tidak dipungut biaya. Informasi untuk pemberian hak juga langsung disuruh baca pada warga binaan baru. "Tidak tahu kok ada tahanan yang bilang tidak tahu. Disuruh baca," bantahnya. (deri)
