• - +

Kabar Perwakilan

Radar Semarang SKTM Rawan Disalahgunakan Ditemukan di PPDB SMKN 3 Semarang
PERWAKILAN: JAWA TENGAH • Kamis, 05/07/2018 •
 

SHARE

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG - Di hari pertama pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 Kota Semarang, sejumlah sekolah dipadati calon peserta didik baru dan orangtuanya. Di SMK Negeri 3 Semarang, ratusan calon peserta didik datang sejak pagi agar bisa mendaftar lebih dulu.

Muhari, 53, yang datang bersama keponakannya sejak pukul 08.00 pagi mendapat nomor antrean 138. Untungya, keponakannya sudah mendaftarkan diri lewat online sehari sebelumnya. Sehingga tinggal mengantri untuk verifikasi data. "Repot ini, mungkin karena memang semuanya pengin cepet-cepet. Padahal sebenarnya kan bisa sampai tanggal 6 Juli nanti," ujar Muhari kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Sama halnya dengan Yamin, 52, yang datang satu jam setelah Muhari. Ia mendapatkan nomor antrean 172. Dari ratusan pendaftar, banyak juga yang masih bingung mendaftarkan diri secara online.

6 Pengguna SKTM Keluarga Mampu

Faiq Surya, alumnus MTsN 1 Semarang sedikit kesulitan mencetak kartu pendaftarannya. Ia pun harus meminta bantuan petugas sekolah. Tidak hanya Faiq, masih banyak juga calon peserta didik mengalami kebingungan yang sama untuk mendaftar online.

"Ada ratusan. Ini disediakan komputer dan petugas dari sekolah untuk membantu mereka yang belum mendaftar online. Memang masih banyak yang bingung dengan sistem baru ini. Tapi terus kita jelaskan," ujar Ketua Panitia PPDB SMKN 3 Semarang, Rubidarto.


VIRIFIKASI PENDAFTARAN: Calon peserta didik didampingi orangtuanya saat verifikasi berkas pendaftaran di SMA Negeri 3 Semarang, kemarin. (kanan) Sejumlah calon peserta didik baru melakukan tes tinggi (TRIAWANDA TIRTA ADITYA/RADAR SEMARANG)


Pria yang juga Waka Kesiswaan SMKN 3 ini mengatakan, tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaan PPDB di sekolah ini. Hanya saja, masih ada masyarakat yang mencoba memberikan data yang tidak benar saat mendaftarkan diri ke sekolah. "Entah sengaja atau tidak, tadi ada yang di datanya tertulis keluarga mampu, tapi ditutup kertas kecil dan ditimpa dengan tulisan keluarga tidak mampu. Otomatis kan itu membuat kami curiga," bebernya.

"Yang bersangkutan kami minta pulang untuk mengurus surat keterangan itu. Kalau memang benar-benar tidak mampu, pasti akan kami layani dengan baik," tandasnya.

Asisten Senior Ombudsman Jawa Tengah, Sabarudin Hulu, mengatakan, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) rawan disalahgunakan dalam PPDB. Berkaca dari pengalaman sebelumnya, ada saja yang masih membuat SKTM fiktif meskipun dari keluarga berada.

Ia menambahkan, mengenai SKTM, satuan pendidikan memang memiliki keterbatasan untuk mengecek apakah yang bersangkutan mampu atau tidak. "Sehingga kepada yang memberikan keterangan ini harus selektif . Mulai dari RT, RW dan kelurahan," ujarnya.

Ia mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan SKTM kalau memang dari keluarga mampu, karena ada sanksi yang berat. "Jika masih ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB, masyarakat dapat melaporkan kepada dinas terkait. Bisa juga ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah melalui saluran yang disediakan, 08112773797 (WA/SMS)," katanya.

Dikatakan, Ombudsman Jateng telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng untuk membahas terkait pelaksanaan PPDB, utamanya dalam hal zonasi sesuai Permendikbud. Ombudsman menyarankan agar dibuka akses untuk keluhan masyarakat dalam pelaksanaan PPDB.

"Dalam koordinasi itu, kami juga mendapatkan penjelasan bahwa mereka juga melakukan koordinasi dengan wilayah yang berdekatan. Kami dari tim juga melihat kesiapan ruangan ICT di sana untuk pelaksanaan PPDB ini," ujarnya.

Sementara itu, mengenai aturan anak guru yang langsung diterima di sekolah orangtuanya mengajar, Ombudsman Jateng belum melihat terdapat sesuatu yang bersifat diskriminatif. Sebab, dalam peraturan sudah jelas mengenai porsi yang digunakan."Tentu pemerintah memiliki pertimbangan untuk hal ini," ujarnya.

Terpisah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMK Negeri 1 Semarang, Adi Purwanto, mengatakan, pada PPDB 2018 ini, sistem zonasi tidak diterapkan di SMK.

"Kalau di SMA memang diterapkan sistem zonasi agar para calon peserta didik dapat ditampung dengan merata dan adil di berbagai SMA negeri yang dekat dengan tempat tinggal mereka," paparnya.

Namun tidak demikian dengan SMK, yang tidak satupun menerapkan sistem zonasi. Menurut Adi Purwanto, hal itu dikarenakan semua SMK standardisasinya kurang lebih sama dan hanya sedikit yang memiliki predikat favorit.

"Pendaftaran PPDB online cukup mudah bagi kami para orangtua siswa, karena di website jateng.siap-ppdb.com semua peraturan sudah tertera dengan jelas. Hanya saja terkadang orangtua siswa maupun anaknya sendiri kurang aktif dalam mencari informasi terkait hal ini," tutur Unggul Priyanto, orang tua siswa yang mengantar anaknya ke SMK Negeri 1 Semarang, kemarin (2/7).

Ada beberapa tahapan bagi calon peserta didik baru agar bisa mengikuti PPDB 2018 untuk jenjang SMK. Tahapan pertama, setelah mendaftar online para calon peserta didik diharuskan mengikuti beberapa tahapan tes terlebih dahulu. Mulai dari tes tinggi badan, tes fisik, tes kesehatan, hingga tes khusus. Sedangkan hasil Penerimaan Peserta Didik Baru SMK Negeri tahun ajaran 2018-2019 akan diumumkan pada 13 Juli 2018, satu minggu setelah ditutupnya pendaftaran PPDB. 


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...