• - +

Kabar Perwakilan

Penerimaan Polisi Diawasi Ombudsman
PERWAKILAN: KALIMANTAN UTARA • Minggu, 15/04/2018 •
 
ANJANGSANA: Ketua Ombudsman Perwakilan Kaltara Ibramsyah bertemu Kapolda Kaltara Brigjen Indrajit.

SHARE

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara akan mengawasi proses penerimaan calon anggota Polri pada tahun ini.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kaltara Ibramsyah mengatakan, pengawasan proses penerimaan seleksi anggota Polri di Katara merupakan salah satu fungsi Ombudsman sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik yang diamanatkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

"Sebgai pengawas internal, Ombudsman akan tetap mengawasi pelaksanaan seleksi penerimaan terpadu anggota Polri, taruna Akpol, bintara dan tamtama 2018 di Kaltara. Pengawasan ini untuk mencegah terjadinya maladministrasi pada proses penerimaan anggota Polri di lingkungan Polda Kaltara, sekaligus mendukung penyelenggaran penerimaan Polri yang objektif, akuntabel, transparan, serta menghilangkan dugaan negatif masyarakat yang menganggap rekrutmen polisi sarat KKN," bebernya, Sabtu (14/4).

Menurutnya, pengawasan seleksi calon anggota Polri di jajaran Polda Kaltara merupakan pertama kali dilakukan. Rencananya, kegiatan itu akan berkelanjutan pada tahun berikutnya. "Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi mengawasi, serta mengawal seleksi calon anggota Polri di lingkungan Polda Kaltara. Kami tetap berkoordinasi dengan Polda Kaltim dan Kaltara," ujarnya.

Sementara itu, Wakapolda Kaltara Kombes Zainal Arifin Paliwang menegaskan, penerimaan calon anggota Polri tidak dipungut biaya. Jika orang tua pelamar menemukan oknum yang menjanjikan kelulusan, termasuk praktik pungutan liar, diminta untuk melaporkan.

"Kami akan lakukan penindakan kepada anggota Polri yang coba memanfaatkan situasi ini, sekaligus mencoret dan dinyatakan gagal bagi calon siswa yang terbukti melakukan upaya suap. Apalagi sudah ada penandatanganan pakta integritas," ujarnya.

Dikatakan, pihaknya bersama pemerintah daerah telah sepakat untuk penerimaan Polri, khususnya Polda kaltara harus dilakukan dengan transparan sehingga terwujud rekrutmen yang profesional dan dipercaya masyarakat.

"Kami inginkan agar tahap seleksi penerimaan calon anggota Polri di lingkungan Polda Kaltara transparan, akuntabel, bersih dan tidak ada unsur kekeluargaan," tegasnya. (*/isa/fen)


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...