Pemkab Batanghari Raih Predikat Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman RI
Batanghari, Gatra.com - Komitmen jajaran Pemerintahan Kabupaten Batanghari dalam meningkatkan etika birokrasi yang diikuti dengan perbaikan pelayanan publik yang akuntabel, transparan, dan efisien kembali mendapat apresiasi.
Lembaga Ombudsman Republik Indonesia menganugerahkan penghargaan Predikat
Kabupaten/Kota Tertinggi Terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai dengan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 kepada Pemerintah Kabupaten Batanghari.
Bupati Batanghari Ir. H. Syahirsah SY menerima langsung penyerahan penghargaan
di Audotorium TVRI Pusat, Senin (10/12) pagi. Berdasarkan observasi dan
evaluasi, Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Batanghari dinilai berhasil
meraih indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sebesar 93.71%.
Angka tersebut masuk dalam Zona Hijau atau dalam kategori Kepatuhan Tinggi.
Acara penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi Kabupaten/Kota Ombudsman RI
tersebut dihadiri langsung Wakil Presiden RI Jusuf Kalla diwakili Menkopolhukam
Wiranto dan Ketua Ombudsman RI Prof. Amzulian Rifai, S.H., LLM. P.Hd beserta 8
orang Wakil Ketua (Anggota) Ombudsman RI, yaitu Lely Pelitasari Soebakti, SP,
ME, Prof. DR. Andrianus Eliasta Meliala, M.Si, M.Sc, P.Hd, Ahmad Alamsyah
Saragih, SE, Ahmad Su'adi, M.Hum, Alvin Lie Ling Pao, M.Si, DR. Laode Ida,
Ninik Rahayu, S.H, M.Si.
Bupati Batanghari Syahirsah kepada sejumlah awak media usai menerima
penghargaan tersebut mengucapkan terima kasih kepada lembaga Ombudsman RI
khususnya Perwalikan Jambi yang telah melakukan koreksi dalam pemberian
pelayanan di Kabupaten Batanghari.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajarannya yang mampu meningkatkan
standar pelayanan publik hingga berhasil masuk Zona Hijau dengan meraih
predikat Kepatuhan Tertinggi dalam pelayanan Publik di Kabupaten Batanghari.
"Kami mengucapkan terimakasih kepada Ombudsman Perwakilan Jambi yang telah
melakukan koreksi terhadap standar pelayanan publik sesuai Undang-undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik sehingga berhasil masuk ke Zona Hijau
hendaknya ini akan kami pertahankan dan tentunya juga akan kami tingkatkan
sebaik-baiknya," kata Syahirsah.Â
Penghargaan tersebut adalah milik semua masyarakat Kabupaten Batanghari. Karena
kerja sama masyarakat dan pelaku usaha yang tertib turut memberikan dampak
kepada tertibnya aparatur dalam memberikan pelayanan.
Pemberian penghargaan ini berdasarkan hasil survei kepatuhan yang dilakukan
Ombudsman RI terhadap 16 Provinsi, 49 Kota dan 199 Kabupaten. Hasil survei
menyatakan tidak ada satupun Propinsi, Kota dan Kabupaten yang masuk ke zona
merah.
Anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala mengatakan sudah tidak adanya Provinsi,
Kota dan Kabupaten yang masuk zona merah menjadi salah satu indikasi bahwa
kualitas pelayanan publik di pemerintah Kota dan Kabupaten mengalami
peningkatan.
Diharapkan tahun depan semua pemerintahan Provinsi, Kota dan Kabupaten bisa
masuk ke zona hijau atau Predikat Kepatuhan Tinggi, seperti yang diungkapkan
Adrianus untuk berkunjung wisata dan mengetahui pelayaan administrasi di
Kabupaten Batanghari.
Pada hari ini pemberian penghargaan kepatuhan terhadap standar pelayanan Publik
diberikan kepada Lima Kementerian, salah satunya Kemenkop, Lembaga Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
Sepuluh Kabupaten yang menerima Anugerah Predikat Kepatuhan Tinggi 2018, antara
lain, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Berau, Kabupaten
Bojonegoro, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Buleleng,
Kabupaten Bulungan, Kabupaten Bungo, Kabupaten Ciamis.
Â
Reporter: Ardian Faisal
Editor: Rosyid