Ombudsman Pantau Realisasi Penyaluran Beras Bulog
MANOKWARI, PB News - Ombudman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat akan konsen memantau upaya korektif yang dilakukan oleh instansi vertikal maupun pemerintah daerah, guna mewujudkan pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat wilayah setempat. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Kantor Ombudsman Papua Barat, Yules Rumbewas, menjelaskan bahwa, pelaksanaan monitoring korektif pelayanan publik dilakukan selama 30 hari ke depan.
Pihaknya pun sudah menyerahkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) terkait penyaluran beras yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) di Manokwari. Selanjutnya, dilakukan peninjauan realisiasi penyaluran beras di lapangan. "LHP ini merupakan produk akhir pemeriksaan dari laporan yang disampaikan kepada Ombudsman, baik itu dari masyarakat maupun inisiatif Ombudsman. Pemeriksaan dilakukan untuk menelaah aturan dan permintaan keterangan pihak terkait," ujar dia melalui pres rilis yang diterima redaksi Papua Barat News, Selasa (11/9/2018). Dia berharap agar Bulog Sub Divre Manokwari segera mengaplikasikan perbaikan mutu pelayanan lebih khususnya kualitas dan bobot beras yang disalurkan bagi masyarakat. Selain itu, pengaktifan kembali nomor kontak pengaduan (Call Center) menjadi salah satu langkah efektif untuk mengetahui kualitas pelayanan dan mutu beras itu sendiri ketika diterima oleh masyarakat. "Kami mengapresiasi upaya pembenahan dan perbaikan Bulog, dan semoga akan semakin baik. Aktifkan kembali dan kenalkan nomor call center pengaduan Bulog supaya masyarakat dapat mengadu langsung, apabila ada beras Bulog yang kualitas buruk dan bobot tidak sesuai," terang dia
