Ombudsman NTB kaji penanganan bencana gempa Lombok
Mataram (Antaranews NTB) - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Nusa Tenggara Barat(NTB), sedang mengkaji prosedur penanganan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap bencana gempa bumi di Lombok.
Asisten Bidang Penanganan Laporan ORI Perwakilan NTB, Arya Wiguna di Mataram, Senin, mengatakan, pengkajian prosedur penanganan bencana gempa dilakukan ombudsman dalam skala nasional dengan salah satu objeknya adalah Kabupaten Lombok Utara.
"Jadi dalam progres penanganan bencana ini kami (ombudsman) sedang melakukan kajian dalam skala nasional, objeknya itu ada di Palu, Sigi, Donggala, dan Lombok Utara untuk wilayah yang menjadi tugas Ombudsman NTB," katanya.
Terkait dengan hal tersebut, Arya menagatakan, bahwa ORI Perwakilan NTB telah menindaklanjutinya dengan mengumpulkan data dan informasi lapangan terkait permasalahan apa saja yang muncul dalam progres penanganan bencana gempa.
Tidak hanya dari kalangan pemerintah, bentuk implementasi lapangan, terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat korban gempa, juga menjadi konsentrasi ORI Perwakilan NTB dalam mengumpulkan data dan informasinya.
"Jadi objek kami mulai dari prabencana, tanggap darurat dan pascabencana. Intinya di tanggap darurat, bagaimana peran pemerintah dalam pemenuhan hak-hak masyarakat terdampak bencana, seperti pangan, sandang maupun papan. Itu yang harus terpenuhi dalam kondisi darurat," ujarnya.
Dari data dan informasi sementara yang didapatkan dari lapangan, ORI Perwakilan NTB menemukan sejumlah penyebab yang mengakibatkan timbulnya permasalahan.
"Tidak jauh beda dengan permasalahan yang rekan-rekan media menemukan di lapangan, seperti pencairan dana stimulan, pembangunan huntap, huntara dan jadup. Kami mendapatkan semua data-datanya," kata Arya.
Namun dari hasil sementara tersebut, dia menegaskan kembali bahwa pihaknya belum sampai pada tahap kesimpulan. Melainkan kesimpulan yang mungkin saja akan diberikan dalam bentuk rekomendasi perbaikan, seutuhnya diserahkan kepada ORI Pusat.
"Yang jelas ini masih dalam proses pengumpulan data dan informasi lapangan, dan karena kegiatan ini dikerjakan dalam skala nasional, jadi tidak hanya diselesaikan di tingkat Pemda saja, tetapi akan ada di pusat. Nantinya semua akan disampaikan oleh ORI Pusat," tandas Arya. (*)
