• - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman Minta BPN Lampung Serius Tangani Sengketa-Blokir Tanah
PERWAKILAN: LAMPUNG • Kamis, 04/10/2018 •
 
Kepala Ombudsman RI Kantor Perwakilan Lampung Nur Rakhman Yusuf (tiga dari kanan) menyerahkan Hasil Systemic Review kepada Endi Purnomo dari Kanwil BPN Lampung, Kamis, 4/10/2018. (foto by: Ombudsman Lampung)

SHARE

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co - Ombudsman Republik Indonesia (RI) meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar serius menangani sengketa tanah dan blokir tanah. Pasalnya, berdasar hasil kajian sistemik, Ombudsman masih ditemukan potensi maladminitrasi dalam pelaksanaan layanan tersebut oleh BPN.

Hal tersebut terungkap dalam acara Diseminasi Hasil Systemic Review di Hotel Novotel, Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kamis, 4/10/2018. Diseminasi itu mengusung tema "Potensi Maladministrasi dalam Pelayanan Penyelesaian Sengketa Tanah di Kantor Pertanahan di Provinsi Lampung".

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung Nur Rakhman Yusuf mengatakan, kajian sistemik dilakukan melalui tahapan pencarian informasi dan data di lapangan mengenai praktik pelayanan penyelesaian sengketa tanah dan blokir tanah. Hal itu dilakukan di tujuh kantor pertanahan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, serta hasil fokus grup diskusi dengan pihak-pihak terkait.

"Hasil pencarian informasi dan data yang diperoleh kemudian dianalisis. Ternyata, ditemukan potensi maladministrasi dalam pelaksanaan pelayanan penyelesaian sengketa tanah dan blokir tanah tersebut," kata Nur melalui keterangan tertulisnya.

Potensi maladministrasi itu, lanjut dia, antara lain meliputi penyimpangan prosedur dalam penyelesaian sengketa tanah yang merupakan kewenangan kementerian. Contohnya, tumpang tindih sertifikat. Selain itu, pelayanan blokir tanah tidak melalui pemeriksaan kelengkapan persyaratan dan pengkajian.

"Padahal, hal itu penting dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara pemohon (perseorangan dan badan hukum) dengan tanah yang diajukan blokir. Akibatnya, masyarakat nanti yang akan dirugikan," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Endi Purnomo, perwakilan Kanwil BPN Provinsi Lampung, mengakui bahwa pelayanan yang diberikan memang belum dilaksanakan dengan baik. Juga belum sepenuhnya memahami Permen 11 Tahun 2016 dan Permen 13 Tahun 2017. Sehingga, potensi maladministrasi dapat terjadi.

"Kami mengalami beberapa kendala, di antaranya minim sumber daya manusia (SDM). Sedangkan beban pekerjaan lumayan banyak. Apalagi, dua tahun ini kami dibebankan oleh pemerintah untuk pendaftaran tanah sistematis lengkap ( PTSL). Namun, hal tersebut akan memotivasi kami untuk lebih baik dalam melayani masyarakat," kata dia.


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...