• - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman Kepri : Pejabat Dilarang Pakai Fasilitas Pemerintah Untuk Kepentingan Politik
PERWAKILAN: KEPULAUAN RIAU • Kamis, 04/10/2018 •
 
Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepri Lagat Siadari

SHARE

Batam - Dalam masa kampanye pemilihan umum dan pemilihan Presiden 2019, Ombudsman Kepri mengingatkan agar pimpinan daerah dan pejabat struktural tidak memanfaatkan posisinya. Baik dalam menghadapi pemilihan umum dan pemilihan pilpres.

Ombudsman RI perwakilan Kepri juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat maupun ASN yang menemukan mal-administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik, khususnya pada masa pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019.

Menjaga privasi, Ombudsman menjamin kerahasiaan identitas bagi para Pelapor yang mengadukan hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

"Pimpinan dan pejabat struktural daerah dilarang memanfaatkan fasilitas pemerintah untuk kepentingan politik praktisnya. Pejabat daerah yang merangkap sebagai pengurus partai politik harus bersikap netral dengan membedakan tugas sebagai pejabat dan pengurus parpol," ujar Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Kepulaun Riau, Lagat Parroha Patar Siadari, Kamis (4/10/2018).

Diakuinya netralitas penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Seharusnya sebagai penyelenggara negara mampu menjadi instrumen yang menjunjung tinggi profesionalitas dan bertindak non diskrkminatif.

"Kenapa seperti itu? untuk menjamin roda pemerintahan terselenggara secara baik dan tidak ada perlakuan diskriminatif kepada masyarakat selaku pengguna pelayanan," tegasnya.

Sementara itu, fenomena yang menjadi perdebatan di ruang publik saat ini adanya penyelenggara negara memberikan dukungan secara terbuka.

Bahkan menjadi salah satu anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres).

Lagat menambahkan sejauh ini yang sering terjadi dimasyarakat, terdapat pernyataan sejumlah pimpinan kementerian, lembaga Negara, kepala daerah terkait dengan dukungan kepada Capres dan cawapres.

Hal ini patut dicermati karena berpotensi mengakibatkan terjadinya maladministrasi.

"Misalnya penyalahgunaan kewenangan, diskriminasi dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat akibat terganggunya netralitas dan tatanan birokrasi, serta penyimpangan asas umum pemerintahan yang baik," paparnya.

Menurut lagat, dalam menjalankan fungsinya, Ombudsman memperhatikan ketaatan kepada nilai dan asas kepatutan. Perlu mengingatkan kembali pentingnya penyelenggara negara dan pemerintah berpegang pada etika bernegara.

Ia mengimbau agar tetap menjaga netralitas, tidak menyatakan dukungan secara terbuka kepada Capres dan Cawapres sebelum mengajukan cuti dari jabatan yang diembannya, tidak menggunakan kewenangan untuk menggerakkan, memaksakan, mempengaruhi ASN untuk mendukung salah satu pasangan Capres dan Cawapres.

Bukan hanya itu, kata Lagat, jangan menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dinas, gedung kantor, atau sarana prasarana lainnya untuk kepentingan kampanye.

"Memastikan penyelenggaraan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya dan meningkatkan kualitas pelayanan selama masa penyelenggaraan Pemilu," katanya," ujarnya.


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...