Ombudsman: kasus pertanahan dominan di Kaltara
Nunukan, (Antaranews-Kaltara - Ombudsman Provinsi Kalimantan Utara menyatakan, kasus yang ditanganinya sejak 2017 didominasi masalah pertanahan dan kepegawaian.
Ketua Ombudsman Kaltara, Imbramsyah di Nunukan, Selasa menjelaskan, pihaknya banyak mendapatkan laporan dari warga setempat yang berkaitan dengan pelayanan publik.
Namun dia menegaskan, langsung menangani laporan tersebut untuk menemukan solusi dan akar permasalahnnya. Selanjutnya dilakukan mediasi dan tindak lanjut jika dibutuhkan.
Laporan masyarakat yang paling banyak diterima berasal dari Kota Tarakan. "Laporan kasus pertanahan dan kepegawaian yang paling dominan terjadi di semua kabupaten/kota di Kaltara," kata dia.
Mengenai jumlah laporan yang diterimanya, sekira 60 persen telah diselesaikan pada 2017 sedangkan sepanjang 2018 jumlah laporan yang masuk di lembaga ini sebanyak 15 kasus.
Dari semua laporan yang diterima itu, sebagian masih dalam tahap klarifikasi antara terlapor dan pelapor. Penyelesaian kasus yang diterimanya diberikan jangka waktu selama 60 hari.
Jika tidak titik penyelesaian dari kasus ini antara pelapor dengan terlapor maka direkomendasikan diselesaikan di Ombudsman Jakarta.
