• - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman Kalbar Gelar FGD Hasil Kajian Systemic Review tentang Pengawasan Dana Desa
PERWAKILAN: KALIMANTAN BARAT • Rabu, 09/05/2018 •
 
Focus Group Discussion Ombudsman Kalbar (foto by Syahrul)

SHARE

KBRN, Pontianak: Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat menggelar Focus Group Disscussion Hasil Kajian Sementara Systemic Review dengan judul Pengawasan Dana Desa dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik Desa di Kalimantan Barat dengan mengundang narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, PDTT RI Rabu (09/05/2018) di Hotel Mercure.

Kajian ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan salah satu tugas Ombudsman RI dalam melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Imam Munandar Ketua Kajian Systemic Review Ombudsman RI Perwakilan Kalbar menyatakan bahwa kajian ini dilatarbelakangi karena banyaknya Laporan dengan substansi Pemerintahan Desa yakni 914 laporan masyarakat yang disampaikan kepada Ombudsman RI baik di pusat maupun di perwakilan.

"Disamping itu, berdasarkan data yang disampaikan BPK, di Kalimantan Barat dan Jawa Timur, hingga tahun 2017 telah ditemukan dugaan penyalahgunaan pada 452 desa, kegiatan fiktif di 214 desa, dan ketidaksesuaian kegiatan sebanyak 318 kasus. Hal tersebut menjadi latar belakang dilaksanakannya Kajian ini," ungkapnya.

Imam menambahkan bahwa tujuan kajian ini dilaksanakan untuk mengetahui Indikasi dan potensi Maladministrasi dalam Pengelolaan Dana Desa baik pra penyaluran, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan.

"Kami harap kajian ini dapat memberikan saran perbaikan dalam pengelolaan dana desa serta mendorong optimalisasi dan efektivitas fungsi pengawasan Pemerintah terhadap Dana Desa itu sendiri," harapnya.

Kajian ini dilaksanakan sejak bulan Maret hingga Juli 2018 nanti dengan menggunakan 4 desa sampel di 2 Kabupaten yakni Desa Sungai Putri dan  Desa Sungai Awan Kiri di Kabupaten Ketapang, Desa Parit Baru dan Desa Pinang Dalam di Kabupaten Kubu Raya.

Berdasarkan Hasil Kajian Sementara Tim Kajian Systemic Review Ombudsman RI Kalbar menemukan beberapa indikasi Maladministrasi dalam setiap tahapan Dana Desa diantaranya adanya keterlambatan penerbitan regulasi terhadap Dana Desa, Kurang optimalnya fungsi pengawasan dana desa yang dilakukan oleh APIP, Camat dan BPD, rendahnya kualitas SDM Perangkat Desa dan tidak disiplinnya Pemerintah Desa dalam menyampaikan pelaporan Dana Desa.

Dari kajian tersebut, Ombudsman Kalbar menyatakan dalam mencegah Maladministrasi dalam setiap tahapan Dana Desa, perlu upaya pihak-pihak terkait untuk memeningkatkan fungsi pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pengawasan baik yang dilakukan di tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi maupun kabupaten/kota.

"APIP yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan perlu memperkuat early warning system agar permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa dapat diatasi sejak dini, sehingga Dana Desa dapat tepat sasaran dan outcome dapat meingkatkan kesejahteraan masayarakat Desa,"jelasnya.

Imam menambahkan bahwa dengan FGD ini diharapkan menghasilkan solusi dan saran terbaik yang akan disampaikan ke pusat agar tujuan Dana Desa tercapai.

Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...