• - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman Banten : Soal Ketenagakerjaan, Harus Banyak Yang Harus Dievaluasi
PERWAKILAN: BANTEN • Rabu, 11/07/2018 • anita_widyaning
 
sumber : https://bantentime.com/pemerintahan/ombudsman-banten-soal-ketenagakerjaan-harus-banyak-yang-harus-dievaluasi/

SHARE

SERANG, Bantentime.com - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten, sebagai lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, ketenagakerjaan di Provinsi Banten. Temukan beberapa persoalan janggal terkait ketenagakerjaan yang harus segera dilakukan evaluasi di Provinsi Banten.

Pasalanya Bambang P Sumo Ombudsman RI perwakilan Banten mengutarakan, banyaknya temuan Ombudsman yang harus segera dievaluasi agar penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya di bidang ketenagakerjaan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bisa berjalan rapih tanta keluahan masyarakat.

"Banyak yang jadi temuan kita yang harus dievaluasi diantaranya, Tidak adanya SOP dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang secara khusus mengatur mengenai penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Banten,"kata Bambang saat Diseminasi hasil kajian cepat penyelenggaraan pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Banten di Hotel Horizon Ultima Ratu, Selasa (10/7).

Selain itu menurut Bambang, Ketidak jelasan kewenangan Kantor Wilayah Pengawasan Ketenagakerjaan dalam menerima laporan/pengaduan yang terkesan masih sporadis.

"Kurangnya koordinasi antara Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota,"paparnya.

Masih banyak lagi sambung Bambang hal-hal yang perlu di evaluasi dan harus di sinergiskam antara Disnakertrans dan Ombudsman dalam hal pemersatuan Visi dan Misi prihal ketenagakerjaan.

Maka dari itu Bambang berharap kepada Gubernur Banten, agar mampu membuat peraturan yang mengatur tentang sistem, mekanisme, dan prosedur tentang penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Banten, khususnya dalam menerima dan menindaklanjuti laporan/pengaduan dari masyarakat dengan merujuk kepada kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Mengupayakan penambahan jumlah dan meningkatkan kompetensi SDM Pengawas Ketenagakerjaan agar memadai dengan jumlah perusahaan yang berada di Provinsi Banten,"paparnya.

(Fariz)





Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...