Ombudsman Bali awasi kinerja KPU dalam Pemilu 2019
Denpasar (Antaranews Bali) - Ombudsman Republik Indonesia
Perwakilan Bali akan turut mengawasi kinerja Komisi Pemilihan Umum
provinsi dan kabupaten/kota di daerah setempat dalam tahapan pelaksanaan
Pemilu 2019.
"Kami akan terus mengawasi kinerja Komisi Pemilihan Umum, karena para
penyelenggara pemilu itu bisa saja menjadi 'trigger' atau pemicu
lahirnya konflik," kata Kepala ORI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab,
di Denpasar, Rabu.
Umar mencontohkan tindakan dari penyelenggara pemilu yang dapat memicu
munculnya konflik di masyarakat seperti penggunaan prosedur yang keliru
hingga kurang atau tidak tersedianya sarana prasarana atau logistik
pemilu.
"Jadi, kami akan perkuat pengawasan pada KPU dan mendorong Bawaslu untuk
lebih aktif melakukan pengawasan. Badan Pengawas Pemilu juga menjadi
elemen penting lahirnya situasi politik yang kondusif," ucapnya.
Pihaknya bekerja sama dengan Kepolisian dan TNI juga akan terus
berkoordinasi untuk ikut serta membangun situasi Bali tetap kondusif.
Selain itu, pihaknya berpandangan sikap warga Bali juga semakin dewasa
dalam berpolitik. Hal tersebut dapat dilihat dari situasi politik di
Bali sepanjang 2018 yang sangat kondusif.Â
Dari sisi politik, Pulau Bali sangat kondusif kendati kehidupan
politiknya sangat dinamis. "Pelaksanaan Pilkada serentak 2018 di Bali
berjalan dengan lancar dan damai. Transisi kepemimpinan di beberapa
tempat, termasuk kepemimpinan di Provinsi Bali berjalan dengan baik,"
ujar Umar.
Menurutnya, situasi politik yang kondusif tersebut tidak terlepas dari
kerja keras aparatur penegak hukum dan penyelenggara pemilu. Juga
ditopang oleh semakin dewasanya sikap politik warga Bali. "Mudah-mudahan
capaian yang baik ini dapat ditingkatkan di tahun 2019 dan pada
tahun-tahun berikutnya," ucapnya.
Sementara dari sisi keamanan dan penegakan hukum, kata Umar, Ombudsman
Bali melihat bahwa keamanan dan penegakan hukum berjalan seiring
sehingga dapat menjamin rasa aman publik.
"Kontrol yang ketat terhadap premanisme yang diikuti dengan penindakan
yang tegas di sisi lain telah memperkuat keyakinan publik bahwa aparatur
penegak hukum tidak mengenal kompromi terhadap setiap tindakan yang
merugikan kepentingan umum. Termasuk di dalam tindakan terhadap pelaku
korupsi dan bandar narkoba," ujar Umar. (ed)
Pewarta :Ni Luh Rhismawati
Editor: Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA 2019
