• - +

Kabar Perwakilan

Ombudsman : Ada Indikasi Program Pemerintah dan Daerah Tidak Sinkron
PERWAKILAN: PAPUA BARAT • Jum'at, 08/06/2018 • rezky_septianto
 
kegiatan FGD yang diprakarsai oleh Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat

SHARE

Orideknews.com, MANOKWARI - Ombudsman Perwakilan Papua Barat beramsumsi berdasarkan

laporan beberapa masyarakat bahwa ada indikasi program pemerintah baik di Pusat maupun daerah

tidak sinkron, adanya tumpang tindih.

Hal tersebut dikatakan Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat, Nortbertus, kepada

www.orideknews.com Senin, (4/6/2018), disela-sela Focus Group Discussion (FGD) disalahsatu

hotel di Manokwari.

"Beberapa program-program itu karena tidak ada sinkronisasi yang baik, kerjasama yang baik

antara pemerintah Pusat dan Daerah ini, sehingga banyak bantuan perumahan itu baik dalam

bentuk stimulan dan bantuan rumah sosial tidak pada sasaran,"Ujar Nortbertus.

Menurutnya, ada beberapa masyarakat yang mendapatkan bantuan secara berulang, bahkan ada

juga yang benar-benar memerlukan tetapi tidak memperoleh.

" Kita dapat laporan, contoh kasus kita punya sodara, masyarakat asli satu di Sowi, Marampa, dia

melihat bahwa pak RT, pak RW disitu dia punya keluarga itu dapat tiap tahun, malah ada yang

dapat tiap tahun, nah dengan kasus-kasus ini kemungkinan terjadi diberbagai daerah dan itu

terjadi pada orang-orang asli Papua,"Bebernya.

Hal tersebut kata dia, banyak warga yang mempunyai rumah dengan klasifikasi baik, memenuhi

standar justru mendapatkan lagi. "Pernah ada warga juga yang melapor pada kami dan menangismenangis

katanya, rumahnya kalau kena angin atapnya terbuka sementara, dia lihat disebelahnya

itu, ada orang itu sudah dapat, dia punya kakak ditahun kemarin, tahun ini dia punya adik yang

dapat, dia punya sodara yang dapat. Padahal rumahnya mereka itu masih bagus, masih

memungkinkan untuk ditempati justru dia yang rumahnya masih sederhana kayunya lapuk justru

tidak mendapatkan," Jelas Nortbertus.

Penulis Redaksi - 5 Juni 2018

Contoh kasus-kasus seperti itulah, menurut Nortbertus, membuat warga merasa tidak adanya

ketidakadilan. Ia berharap instansi terkait bisa saling sinkron dalam merencanakan kegiatan,

termasuk arah kebijakan bantuan perumahan. (RED/ON)


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...