• - +

Kabar Perwakilan

Lagi, Ombudsman Ungkap Sebagian Guru Wilayah 3 T Kabupaten Mempawah Tak Dapat Tunjangan Khusus
PERWAKILAN: KALIMANTAN BARAT • Rabu, 07/11/2018 • nurul_istiamuji
 

SHARE

KBRN, Pontianak: Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Mempawah terkait permasalahan tunjangan guru di daerah khusus yang diduga tidak tepat sasaran. Kunjungan diawali dengan rapat bersama Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Mempawah, Hj. Jumiati dan jajaran Selasa, (06/11/2018). Dalam pertemuan tersebut diketahui bahwa Kab. Mempawah memperoleh dana tunjangan khusus tahun 2018 sekitar Rp3 Milyar, yang diperuntukkan bagi Guru PNS, Honorer dan kepala sekolah yang mengajar di wilayah 3 T. Namun dari jumlah tersebut tidak semua dicairkan. Dari 119 guru yg berdasarkan data dari Kemendikbud baru 45 yang memperoleh tunjangan khusus.

"Hal tersebut karena adanya kesalahan dan ketidaktepatan data di lapangan. Guru-guru yang berdasarkan data Kemendikbud memperoleh tunjangan khusus banyak yang berada di lokasi terjangkau dengan tingkat kesejahteraan yang cukup memadai. Hal ini justru bertentangan dengan tujuan pemberian tunjangan khusus itu sendiri," ungkap Asisten Muda Ombudsman RI Perwakilan Kalbar Irma Syarifah Rabu (07/11/2018).

Oleh karena itu dikatakan Irma, Dinas pendidikan Kab. Mempawah membuat kebijakan internal untuk mencairkan dana tunjangan khusus kepada guru yang benar-benar berada di daerah khusus, yaitu daerah 3 T dengan akses jalan yang sulit dan rusak atau tingkat kesulitan geografis yang tinggi.

"Permasalahan ini mulai timbul tahun 2017. Pada saat itu, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan mendasarkan data penerima tunjangan khusus disesuaikan dengan status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) milik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Artinya guru guru yang memperoleh tunjangan khusus adalah guru-guru yang berada di desa dengan status sangat tertinggal," imbuhnya.

Permasalahannya adalah desa yang dekat dengan ibukota kabupaten dengan akses dan jalan yang mudah ditetapkan sebagai desa sangat tertinggal, sedangkan desa yang jauh dengan akses sulit dan terpencil ditetapkan sebagai desa tertinggal atau berkembang. Sebagai contoh, guru guru yang berada di Desa Bumbun dan Amawang, Kecamatan Sadaniang tidak memperoleh tunjangan khusus, sedangkan guru-guru yang berada di daerah Bakau Besar, Kec. Sui Pinyuh dan di daerah Tohok Hilir malah memperoleh tunjangan khusus.

Guna memastikan dan memvalidasi data tunjangan khusus, Tim Ombudsman RI Perwakilan Kalbar melakukan tinjauan langsung ke lapangan. Tim Ombudsman berkunjung ke SD 02 dan SD 09 di desa Amawang, Sadaniang Kab. Mempawah. Tahun 2014 - 2016, SD di Desa Amawang dan Desa Bumbun memperoleh tunjangan khusus. Namun 2017 dan 2018 tidak memperoleh lagi. Selain ke SD di Desa Amawang, Tim Ombudsman juga berkunjung ke SD di Desa Tohok Ilir.

"Dalam hasil kunjungan dapat dipastikan bahwa terdapat kesalahan data pada kementerian pendidikan dan kebudayaan yang mendasarkan data pada kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi," paparnya.

Dengan hasil kunjungan ini, memperkuat data ombudsman untuk menyarankan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membenahi regulasinya terkait tunjangan khusus guru. Sangat miris melihat sekolah sekolah yang terpencil, kondisinya memprihatinkan malah tidak memperoleh tunjangan, sebaliknya sekolah yg kondisinya relatif bagus di daerah yg aksesnya mudah, malah mendapatkan tunjangan itu.

Jika kejadian ini dibiarkan, khawatir berefek buruk pada pelayanan publik di bidang pendidikan. Guru guru yang mengajar pada sekolah terpencil akan ramai ramai minta mutasi karena sudah tdak lagi memperoleh tunjangan khusus.

"Dalam upaya mencegah hal tersebut Ombudsman Kalbar akan terus berkoordinasi dengan Ombudsman RI untuk mengawal perbaikan kebijakan, regulasi dan sistem penyaluran terkait tunjangan khusu di kementerian terkait," pungkasnya. (Syahrul)


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...