• - +

Kabar Perwakilan

Ini Saran Ombudsman Kalbar Terkait Temuan Maladministrasi Hasil Kajian Pengawasan Dana Desa
PERWAKILAN: KALIMANTAN BARAT • Rabu, 09/05/2018 •
 
Suasana FGD Systemic Review (Foto By Rizky Prabowo Rahino)

SHARE

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Kajian Systemic Review Ombudsman RI Perwakilan Kalbar, Imam Munandar menyarankan beberapa langkah pencegahan maladministrasi dalam setiap tahapan Dana Desa.

Langkah ini harus dilakukan karena disesuaikan dengan hasil Kajian Sementara Systemic Review dengan judul Pengawasan Dana Desa dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik Desa Kalimantan Barat dilakukan sejak Maret-Juni 2018 pada empat desa di Kalbar.

"Perlu upaya pihak-pihak terkait untuk meningkatkan fungsi pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pengawasan," ungkapnya saat Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Ramin Hotel Mercure Pontianak, Rabu (9/5/2018).

Empat fungsi itu dilakukan di tingkat Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berwenang dalam meIakukan pemeriksaan perlu memperkuat early warning system agar permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa dapat diatasi sejak dini.

"Tujuannya agar Dana Desa dapat tepat sasaran dan outcome dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," katanya.

Imam menimpali FGD ini diharapkan menghasilkan solusi dan saran terbaik yang akam disampaikan ke pusat agar tujuan Dana Desa tercapai.


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...