• - +

Kabar Perwakilan

Ambil Empat Sampel Daerah, Ini Temuan Indikator Maladministrasi di Kalbar Menurut Ombudsman
PERWAKILAN: KALIMANTAN BARAT • Rabu, 09/05/2018 •
 
Suasana FGD Systemic Review (Foto By Rizky Prabowo Rahino)

SHARE

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Kajian Systemic Review Ombudsman RI Perwakilan Kalbar, Imam Munandar mengatakan Kajian Sementara Systemic Review dengan judul Pengawasan Dana Desa dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik Desa Kalimantan Barat dilakukan sejak Maret-Juni 2018.

"Ada empat desa sampel di dua kabupaten yakni Desa Sungai Putri dan Desa Sungai Awan Kiri di Kabupaten Ketapang. Kemudian, Desa Parit Baru dan Desa Pinang Dalam di Kabupaten Kubu Raya," ungkapnya saat Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Ramin Hotel Mercure Pontianak, Rabu (9/5/2018).

Dalam hasil kajian, Ombudsman RI Perwakilan Kalbar menemukan beberapa indikator maladministrasi dalam setiap tahapan Dana Desa antara lain adanya keterlambatan penerbitan regulasi terhadap Dana Desa dan kurang optimalnya fungsi pengawasan Dana Desa yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Camat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa juga jadi penyebab maladministrasi Dana Desa.

"Selain itu, tidak disiplinnya Pemerintah Desa dalam menyampaikan pelaporan Dana Desa," jelasnya.




Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...


Loading...
Loading...