Adrianus Eliasta: Ombudsman RI Atensi Serius Maladministrasi dan Pungli
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota Ombudsman Republik Indonesia (RI) Prof Drs Adrianus Eliasta Meliala menegaskan Ombudsman RI berikan atensi serius terhadap sekitar 13.000 unit layanan yang disediakan oleh birokrasi pada 1.500-an satuan kerja di seluruh Indonesia.
Ombudsman RI, kata Adrianus, melakukan penilaian maladministrasi pelayanan publik seperti penundaan yang berlarut, pelayanan tidak profesional, diskriminasi dan lainnya. Menurut dia, mayoritas pelayanan yang dikeluhkan masyarakat adalah pelayanan publik dari Pemerintah Daerah (Pemda).
"Pemda di urutan paling tinggi karena banyak sekali dinas-dinas," ungkapnya usai Desiminasi bertema Mendorong Partisipasi Kaum Muda untuk Mewujudkan Generasi Bebas Pungutan Liar (Pungli) dan Maladministrasi yang diinisiasi Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat di Ruang Lantai III Restoran Cita Rasa, Selasa (14/8/2018).
Di urutan kedua adalah institusi kepolisian. Fungsi reserse mendapat banyak keluhan khususnya terkait penundaan yang berlarut. Kemudian, ketika masyarakat melapor tidak dapat kejelasan  seperti Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), dipanggil dan seterusnya.
"Ketiga adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mendapat laporan cukup banyak. Lantas diikuti dengan masalah pendidikan. Ombudsman RI Perwakilan Kalbar tengah serius menelisik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dalam konteks nasional, PPDB juga jadi masalah. Kalbar ini situasi mikro dari gambaran makro tentang PPDB," jelasnya.
Guru Besar Universitas Indonesia ini menimpali pihaknya fokus pada evaluasi satuan tugas saber pungli yang dikomandoi oleh kepolisian. Ia sadari peran Polri dalam satgas ini besar sekali. Setelah dua tahun, pihaknya mengadakan review terkait semua kinerja yang dilakukan oleh Satgas Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) di semua provinsi.
"Kami kumpulkan dan kaji di Jakarta. Sudah kami berikan kepada Menko Polhukam dan Irwasum Mabes Polri untuk ditindaklanjuti," katanya.
Pakar Kriminolog dan Kepolisian itu mengakui ada semacam variasi sangat besar terkait kinerja berbagai OPP. Ada yang anggarannya besar namun kinerjanya sedikit. Ada juga kinerjanya sedikit namun meminta anggaran yang banyak.
"Dari lokasi tempat kerjanya, dukungan dari Pemda juga bervariasi sekali," imbuhnya.
Terkait situasi yang bervariasi itu, pihaknya mengusulkan satgas saber pungli di tingkat Pemerintah Pusat untuk memperkuat Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) guna menguatkan kerjasama antar OPP berbagai provinsi.
"Lalu, masalah anggaran jika bisa ditingkatkan bagus juga. Walaupun nanti tetap harus diamati. Jangan sampai anggaran itu lebih besar dari pada dana yang berhasil diselamatkan," katanya.
Sinergitas antar berbagai lembaga seperti Pemda, Kejaksaan dan lainnya. Ia tidak menampik selama ini sinergi hanya tampak enak di depan saja dan hanya sekedar omongan saja.
"Namun, begitu dilakukan ada banyak sekali kelemahan. Kami tidak bisa bicara banyak soal Kalbar karena dari segi penampilan ya ditengah-tengah lah. Tidak terlalu menonjol dari segi Operasi Tangkap Tangan (OTT) pungli. Tidak terlalu menonjol dari sisi uang yang diselamatkan," timpalnya.
Berdasarkan keterangan Irwasda Polda Kalbar, Polda Kalbar fokus pada pencegahan selama dua tahun terakhir. Ia mengamini sebagai langkah awal memang sebaiknya fokus pada pencegahan melalui sosialisasi dan seterusnya.
"Baru kemudian jika banyak pihak yang tidak mau berubah ya disikat. Saya harap setelah dua tahun yang fokus pada pencegahan, selanjutnya Satgas OPP Kalbar mengambil langkah-langkah lebih tegas dan keras. Bagi mereka yang bandel walaupun sudah dijelaskan pungli tidak boleh," tukasnya. (Pra).Â
