• - +
Pelayanan Publik di Hulu Sungai Utara Memprihatinkan
Kabar Ombudsman • Sabtu, 07/04/2018 •
 

SHARE

Amuntai - Kondisi pelayanan publik di daerah tertinggal Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) masih memperihatinkan. Tingkat pendidikan juga cenderung masih rendah di area pedesaan yang aksesnya masih terhalang oleh sungai.

Hal itu dikemukakan oleh Anggota Ombudsman RI Ahmad Suaedy saat berkunjung ke Amuntai pada Sabtu (7/4), Ibukota HSU. Suaedy bersama tim berkunjung ke Amuntai untuk melakukan observasi pelayanan publik di daerah dan kelompok marjinal.

Menurut Suaedy, ketimpangan tersebut disebabkan karena tidak adanya kebijakan afirmasi dari pemerintah pusat ke daerah-daerah tertinggal tersebut. Daerah seperti HSU yang hanya 11 persen berupa darat menyebabkan pemerintah daerah kesulitan untuk mencukupi pelayanan infrastruktur jalan. Di samping itu, desa-desa yang jauh dari darat terpaksa harus mengalokasikan dana desa untuk membangun jalan darat agar bisa menjangkau akses pelayanan publik dasar seperti sekolah, puskesdes dan lainnya.

"Sedangkan desa-desa yang sejak semula sudah berada di daratan bisa langsung mengalokasikan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa karena akses infrastruktur jalan sudah tersedia," ujar Suaedy.

Pemerintah pusat, lanjut Suaedy, selayaknya mempertimbangkan pemberian kebijakan afirmasi kepada daerah-daerah tertinggal ini untuk infrastruktur jalan, jangan sampai menggunakan dana desa. "Kalau tidak ada kebijakan afirmasi seperti itu maka yang maju makin maju, sedangkan yang tertinggal makin tertinggal."

Ahmad Suaedy menjelaskan bahwa indikator yang digunakan Ombudsman dalam mengukur adalah ketersediaan sarana dan prasarana, aksesibilitas, pengelolaan pelayanan, mutu/kualitas, kesesuaian SPM, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, infrastuktur dan administrasi kependudukan.

Di HSU, tim Ombudsman mengobservasi Desa Mawar Sari dan Desa Pinangkara kecamatan Amuntai Tengah, Desa Paminggir, serta Desa Padang Bangka dan Desa Putat Atas Kec. Sungai Pandan, pada 4 - 6 April 2018. Rangkaian observasi itu kemudian diakhiri dengan presentasi temuan penyelenggaraan pelayanan publik tersebut dihadapan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah, Sekda, semua jajaran SKPD, seluruh Camat dan Kepala Desa se Hulu Sungai Utara.

Dalam sambutannya Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid sangat mengapresiasi temuan Ombudsman, dan berkomitmen akan melakukan perbaikan pelayanan publik di semua desa. "Temuan-temuan Ombudsman ini sebagai motivasi untuk perbaikan HSU ke depan," ujarnya di Gedung KH Adham Chalid Komplek Kantor Pemkab HSU di Amuntai.

Dalam paparan tersebut, Suaedy menyatakan bahwa akses transportasi di beberapa desa masih cenderung sulit, sehingga masyarakat hanya bisa menggunakan sepeda motor dan getek. Bahkan ketika musim angin, getek sulit menembus tumpukan eceng gondok, sehingga berimbas juga kepada siswa yang hendak berangkat menuju sekolah. Kemudian terkait fasilitas kesehatan, semua desa sudah memiliki puskesdes, polindes, maupun pustu. Walaupun hanya tersedia satu tenaga kesehatan, yaitu bidan.

Temuan lainnya, semua desa tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam hal pelayanan administrasi kependudukan. Tetapi pada praktiknya semua desa sudah menyediakan layanan administrasi kependudukan dengan cukup baik. Ke depannya, Ombudsman berharap perlu adanya kanal dan mekanisme pengelolaan pengaduan di desa. Meski demikian, Ombudsman menilai bahwa masyarakat di HSU umumnya kreatif dan produktif. "Tinggal bagaimana pemerintah memberikan fasilitas jalan kepada mereka."

Hal yang menarik juga, perkembangan ekonomi di beberapa desa berjalan dengan sangat baik. Masyarakat desa sangat kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan hamparan rawa untuk berbagai kegiatan ekonomi yang produktif.





Loading...

Loading...
Loading...
Loading...