• - +
Ombudsman Serahkan LAHP Sektor Kehutanan Kepada Menteri LHK
Kabar Ombudsman • Selasa, 16/10/2018 •
 

SHARE

JAKARTA - Ketua  Ombudsman RI Prof. Amzulian Rifai menyampaikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) terkait pengaduan masyarakat di sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Laporan tersebut diterima langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar di Kantor Ombudsman RI Jakarta, Selasa (16/10).

Penyerahan LAHP kepada Menteri LHK dibuka langsung oleh Ketua Ombudsman RI Prof. Amzulian Rifai didampingi Anggota Dr. Laode Ida sebagai Pengampu Tim Substansi V bidang Sumber Daya Alam. Dalam sambutannya, Amzulian mengatakan LAHP merupakan bagian dari penyelesaian laporan masyarakat yang ditemukan adanya maladministrasi.

"Tugas Ombudsman RI menindaklanjuti laporan masyarakat, bila dalam tindak lanjut yang Kami lakukan ditemukan adanya maladministrasi, bentuk perbaikan berupa tindakan korektif tertuang dalam LAHP," ujar Amzulian.

Laode Ida didampingi Kepala Keasistenan Substansi V, Tumpal Simanjuntak, SH, menyampaikan, LAHP yang Ombudsman RI serahkan kepada Menteri LHK terkait tiga laporan masyarakat yang ditangani Tim Substansi V. Ia menjelaskan pihaknya telah melakukan serangkaian pemeriksaan dan tindak lanjut penyelesaian.

"Secara utuh tertuang didalam LAHP. Tindakan korektif ini merupakan bentuk kepastian pelayanan dari Pemerintah kepada Masyarakat," tutup Laode.

Sementara itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar sangat mendukung posisi Ombudsman RI. Ia mengaku terlibat dalam pembentukan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

"Saya merasa Ombudsman RI yang mendampingi pemerintah untuk wujudkan akuntabilitas," kata Siti Nurbaya di ruang Abdurrahman Wahid Gedung Ombudsman RI.

Terkait tindakan korektif yang Ombudsman RI sampaikan, Siti Nurbaya mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti. Ia juga menyampaikan permasalahan kehutanan di daerah cukup banyak setelah kewenangan beralih dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi sebagaimana diatur dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Tindakan korektif yang Ombudsman RI sampaikan selaras dengan arahan Bapak Presiden di setiap kesempatan rapat," ungkapnya.  (Irsan Hidayat)





Loading...

Loading...
Loading...
Loading...