• ,
  • - +
Ketua Ombudsman RI: Bandung Layak Jadi Percontohan Pelayanan Publik
Kabar Ombudsman • Kamis, 01/09/2016 •
 

BANDUNG- Berbagai inovasi di bidang pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung membuat kota ini layak menjadi percontohan. Hal tersebut disampaikan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Amzulian Rifai saat melakukan kunjungan kerja ke Balai Kota Bandung, Jumat (26/8).

"Bandung layak menjadi kota percontohan di bidang Layanan publik bagi daerah lain dengan inovasi yang telah dilakukan," ujar Amzulian.

Amzulian memaparkan tiga tahun yang lalu hasil Survey Kepatuhan yang dilakukan Ombudsman RI menunjukkan 18 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Bandung mendapatkan nilai merah. "Setelah dilakukan perbaikan, sekarang sudah tidak ada merah lagi," imbuhnya.

Amzulian menilai inovasi pelayanan publik yang patut dicontoh dari Kota Bandung salah satunya melalui penggunaan platform online dan metode jemput bola dalam layanan publik.

Ia juga mengapresiasi gagasan Wali Kota Bandung terkait duty manager yang beberapa waktu lalu sempat diwacanakan. Program yang masih dikaji itu dianggap mampu menjadi terobosan baru pelayanan publik.

Walikota Bandung, M. Ridwan Kamil mengatakan dari 60 SKPD, 56 sudah hijau, dan empat sisanya masih kuning." Rapor kuning tersebut,karena sedang dalam masa perbaikan infrastruktur," jelasnya.

Untuk mengukur kepuasan pelayanan publik, Ridwan mengaku sering melaksanakan survey, disamping hasil penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk pelayanan publik Kota Bandung yang mendapat angka 80,2." Standar Pelayanan Minimal memang sudah seharusnya dipenuhi. Karena ekspektasi masyarakat sangat tinggi. Sehingga yang diperlukan masyarakat adalah inovasi yang dilakukan oleh pemerintah," kata Ridwan.

Selain bertemu dengan Wali Kota Bandung, rombongan Ombudsman RI juga akan melakukan kunjungan ke Bandung Command Center, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung, Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah, Dinas Pelayanan Pajak, serta Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung. (Humas ORI)

Tags: Ombudsman Republik Indonesia Kota Bandung


Loading plugin...



Loading...

Loading...
Loading...
Loading...