• - +
Anugerah Kepatuhan 2018: Seluruh Kementerian Bebas Dari Zona Merah
Siaran Pers • Senin, 10/12/2018 •
 
Anggota Ombudsman Laode Ida berfoto bersama penerima Penganugerahan Predikat Kepatuhan 2018 di Auditorium TVRI, Senin (10/12).

SHARE

JAKARTA-Lembaga negara pengawas pelayanan publik Ombudsman RI menyerahkan predikat Survei Kepatuhan bagi instansi pemerintah penyelenggara pelayanan publik pada Senin (10/12) di Auditorium TVRI Jakarta. Survei Kepatuhan Ombudsman Tahun 2018 dilakukan terhadap 9 kementerian, 4 lembaga, 16 provinsi, 49 kota dan 199 kabupaten. Hasil Survei Kepatuhan Ombudsman menyatakan tahun ini sudah tidak ada lagi kementerian yang masuk zona merah atau predikat kepatuhan rendah.

 

Penilaian terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan di 9 Kementerian  menunjukkan bahwa sebanyak 5 Kementerian masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sedangkan 4 Kementerian masuk dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang yakni Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) dan Kementerian Agama.

 

Penganugerahan Predikat Kepatuhan 2018 dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Polhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto,  Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Desa Tertinggal dan TransmigrasiEko Putro Sandjojo dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta sejumlah pemimpin lembaga dan kepala daerah.

 

Ketua Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifai dalam sambutannya mengatakan penganugerahan predikat kepatuhan telah dilaksanakan oleh Ombudsman sejak tahun 2013 dengan hasil yang menunjukkan peningkatan secara bertahap. Metode maupun instrumen survei terus disempurnakan. "Sejak tahun 2017, selain bertujuan menilai kepatuhan juga menilai kualitas penyelenggara pelayanan. Ke depan survei akan diarahkan untuk mengukur kualitas pelayanan publik untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan penerima layanan," ujarnya Senin (10/12) di Auditorium TVRI, Jakarta Pusat.

 

Anggota Ombudsman RI Prof. Adrianus Meliala mengatakan sudah tidak adanya kementerian yang masuk zona merah menjadi satu indikasi bahwa kualitas pelayanan publik di kementerian mengalami peningkatan. "Diharapkan tahun depan semua kementerian sudah bisa masuk ke zona hijau atau predikat kepatuhan tinggi," kata Adrianus.

 

Dalam sambutannya Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengatakan pentingnya hasil survei penilaian kepatuhan oleh Ombudsman. "Saya menyampaikan pesan dari Bapak Presiden bahwa hasil survei Ombudsman ini merupakan tolok ukur kinerja instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Survei Kepatuhan bisa menjadi  referensi penting bagi pemerintah dan masyarakat pengguna layanan," ujarnya.

 

Ia menambahkan banyaknya testimoni dari masyarakat terhadap penyelesaian laporan oleh Ombudsman menunjukkan Ombudsman telah melakukan upaya konkret demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. "Kepada pimpinan kementerian, lembaga dan pemda,  jadikanlah hasil penilaian dari Ombudsman ini sebagai pemicu dan pemacu untuk meningkatkan pelayanan dan terus berinovasi," tutupnya.


Sementara itu, penilaian terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan di 4 Lembaga  menunjukkan bahwa sebanyak 25% atau 1 Lembaga masuk dalam zona merah dengan predikat kepatuhan rendah yakni Badan Nasional Sertifikasi Profesi, 50% atau 2 Lembaga masuk dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang yakni Polri dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan 25% atau 1 Lembaga masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi yakni Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

 

Sedangkan, penilaian terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan di 16 Pemerintah Provinsi   menunjukkan bahwa  sebanyak 62,50% atau 10 pemprov masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi, 25% atau 4 pemprov masuk dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang dan 12,50% atau 2 pemprov masuk dalam zona merah dengan predikat kepatuhan rendah.

 

Sementara itu penilaian terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan di 107 Pemerintah Kabupaten  (Pemkab) menunjukkan bahwa sebanyak 24,12% atau 48 Pemkab masuk dalam zona merah dengan predikat kepatuhan rendah, 44,22% atau 88  Pemkab masuk dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang, dan 31,66% atau 63 Pemkab masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi.

 

Terakhir, Penilaian terhadap pemenuhan komponen standar pelayanan di 49 Pemerintah Kota  (Pemkot) menunjukkan bahwa  sebanyak 18,37% atau 9 Pemkot masuk dalam zona merah dengan predikat kepatuhan rendah,  44,90% atau 22 pemkot masuk dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang, dan 36,73% atau 18 pemkot masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi.

 

Unit Kerja Komunikasi Strategis Ombudsman RI (komstrat@ombudsman.go.id)

 





Loading...

Loading...
Loading...
Loading...