logo12

Mulai 2018, Padang Larang Sekolah Jual Buku LKS

on . Posted in Perwakilan Sumatera Barat

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pemerintah Kota Padang berniat melarang sekolah-sekolah, khusus SD dan SMP, untuk menjual buku Lembar Kerja Siswa (LKS). Kebijakan yang ditargetkan mulai berjalan pada 2018 ini bertujuan untuk menekan celah pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh pihak sekolah. Nantinya, seluruh buku penunjang kegiatan belajar mengajar bisa diperoleh siswa di toko-toko buku di Kota Padang.

"Sebetulnya dalam hal LKS ini kami agak dilematis. Selama ini sekolah secara tradisi, dari kementerian kan dilepas. Tanpa ada kontrol. Untuk 2018 mendatang kami menghindari penjualan buku di sekolah," jelas Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Padang Ramson, Rabu (11/10).

Yunafri Tak Lagi Pimpin Ombudsman Sumatera Barat

on . Posted in Perwakilan Sumatera Barat

Kepala Ombudsman Sumatera Barat Yunafri resmi mengakhiri jabatannya pada Jumat (6/10/2017). Sebagai gantinya ditunjuk Adel Wahidi yang sebelumnya merupakan Asisten Pratama Ombudsman Sumatera Barat sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

 

“Pak Yunafri telah mengakhiri masa jabatan, per tanggal 6 Oktober ini melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai, saya telah menerima tugas sebagai Plt Kepala Ombudsman RI Sumatera Barat,” kata Adel Wahidi di Padang, Kamis (5/10/2017).

 

Masyarakat Laporkan Dugaan Maladministrasi Komisi Informasi Sumbar ke Ombudsman

on . Posted in Perwakilan Sumatera Barat

Covesia.com - Perjuangan menolak masukan investasi pertambangan di daerah mereka belum juga surut. Kali ini masyarakat Jorong IV Salibawan Nagari Sundata Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, yang sudah berkali-kali mengajukan permohonan informasi secara prosedural yang tidak kunjung diselesaikan ini mendatangi Kantor Ombudsman Wilayah Sumatera Barat, kedatangan mereka adalah untuk memberikan laporan fakta atas dugaan maladministrasi oleh Komisi Informasi Sumatera Barat hari ini, Kamis (5/10/2017).

 

Seperti rillis yang diterima Covesia, masyarakat Sundata mengatakan tidak diberi tahu tentang masuknya izin pertambangan wilayah mereka, saat ini masyarakat membutuhkan informasi perizinan pertambangan eksplorasi, peta wilayah, dokumen Amdal, melalui sengketa informasi pada Komisi Informasi Sumatera Barat, namun hingga saat ini tak juga kunjung diproses.

Laporan kepada Ombudsman ini ditempuh sesuai tugas Ombudsman menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yaitu mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara atau pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN serta BUMD, dan Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta dan perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

 

Anak Nagari Dilatih Ombudsman Dan LBH

on . Posted in Perwakilan Sumatera Barat

Padang, BN — Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan layanan publik di nagari, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Sumbar bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang akan melatih anak nagari yang tergabung dalam paralegal LBH. Selain tentang layanan publik, nantinya forum yang dinamakan Dunsanak Ombudsman ini juga akan belajar adat.

 

Dunsanak Ombudsman yang digagas oleh Ombudsman dan LBH Padang, akan dihadiri oleh Engku Yus Datuak Parpatiah, pakar adat, pimpinan Balerong Group Jakarta.

 

Ombudsman Dorong Perempuan Laporkan Penyimpangan Layanan Publik

on . Posted in Perwakilan Sumatera Barat

Padang, (Antara Sumbar) - Ombudsman Republik Indonesia mendorong kaum perempuan untuk berani melaporkan penyimpangan layanan publik kepada lembaga berwenang untuk mencegah terjadinya kesalahan administrasi oleh instansi publik.

 

"Berdasarkan catatan ombudsman selama ini pelapor penyimpangan layanan publik masih didominasi oleh laki-laki, padahal banyak aspek layanan publik yang berhubungan langsung dengan perempuan," kata Asistem Ombudsman RI Sumbar Adel Wahidi di Padang, Kamis.

 

Ia menyampaikan hal itu pada kegiatan Ombudsman Mendengar dengan tema Perempuan Berdaya Dalam Layanan Publik dihadiri perwakilan organisasi perempuan di Padang.

Adel menyebutkan sepanjang 2016 jumlah pelapor ke Ombudsman sebanyak 223 orang terdiri atas 167 laki-laki dan 56 perempuan dan pada 2017 hingga saat ini mencapai 173 orang terdiri atas 118 laki-laki dan 55 perempuan.

 

Menurutnya sejumlah sektor layanan publik terkait langsung dengan perempuan seperti layanan kesehatan seperti pemeriksaan kehamilan dan melahirkan, sektor pendidikan, pekerjaan hingga hukum.

 

Ia mengatakan perempuan rentan mendapatkan diskriminasi dalam pelayanan publik namun mereka enggan melapor karena takut dan memang tidak mengetahui.

"Salah satu contoh nyata misalnya instansi publik wajib menyediakan ruangan khusus menyusui, tetapi kalau tidak ada atau tidak layak biasanya jarang ada ibu yang mau melaporkan," katanya.

"Kemudian dalam pekerjaan wanita memiliki hak izin ketika haid hari pertama, serta bagi yang menyusui wajib disediakan ruangan khusus dan memberi waktu jeda," lanjutnya.

Sementara Ketua LSM Nurani Perempuan Yefri Hariani berpendapat banyak perempuan yang belum melek kebijakan dan pejabat publik pun belum memiliki perspektif perempuan dalam memberikan pelayanan.

 

"Saya menemukan aparat penegak hukum memperlakukan perempuan yang jadi korban kekerasan malah jadi korban lagi," katanya.

 

Ia memberi contoh ketika ada perempuan yang jadi korban kekerasan rumah tangga melapor ke penegak hukum bukannya dilindungi, malah disalah-salahkan dan dituduh tidak becus dalam menjalakan kewajiban sebagai istri sehingga dipandang wajar jadi korban.

 

Kemudian ia juga mengusulkan penjara perempuan harus terpisah dengan laki-laki agar hak-haknya terlindungi walaupun berstatus narapida. (*)

 

Sumber: http://www.antarasumbar.com/berita/213120/ombudsman-dzaorong-perempuan-laporkan-penyimpangan-layanan-publik.html