logo12

Dugaan Penyimpangan Dana Jampersal di Dinkes Muna, ORI Minta Polisi dan Kejaksaan Ambil Tindakan

on . Posted in Perwakilan Sulawesi Utara

KOLAKAPOS, Raha — Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sultra meminta polisi dan kejaksaan dapat menindak lanjuti dugaan penyimpangan anggaran Jaminan Persalinan (Jampersal) tahun 2017 di Dinkes Muna. Plt ORI Sultra, Ahmad Rustan menilai pembelian motor menggunakan dana Jampersal tidak sesuai juknis karena telah menyimpang dari Permenkes RI nomor 71 tahun 2016 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan tahun anggaran 2017.

 

Ia menilai dana Jampersal telah dirumuskan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan ibu hamil. “Yang pasti Jampersal itu sudah ada peruntukannya, dan tidak untuk pengadaan kendaraan. Kalau itu yang terjadi, berarti penyimpangan,” ujarnya via celuler Jumat, (10/11).

 

 

Olehnya itu, Rustan meminta, agar pihak Dinkes Muna dapat memberikan klarifikasi terkait pembelian 30 unit motor tersebut. Sebab, jika benar adanya kata dia, maka Dinkes harus bertanggung jawab. “Kepala Dinas tidak boleh melepaskan tanggung jawab. Polisi, kejaksaan saya kira harus menindak lanjuti. Karena ada indikasi penyimpangan,” pintanya.

 

Rustan juga mengatakan, ORI Perwakilan Sultra akan terus melakukan pemantauan terkait penyimpangan dana Jampersal ini. “ORI juga pastinya akan menindak lanjuti,” tandasnya.

 

Sekretaris Dinkes Bantah Tudingan Komisi III DPRD Muna

Sekretaris Dinkes Muna, Hasdiman Maani saat dihubungi via seluler, membantah tudingan komisi III DPRD Muna terkait pengadaan motor dinas di Dinkes Muna menggunakan dana Jampersal. Motor tersebut ujarnya dibeli menggunakan Dana Alokasi Khusus 2017. Jumlahnyapun bukan 30 unit, namun hanya 28 unit. “30 unit versi siapa itu? Terus ada Jampersal, saya juga tidak tahu, itu versi siapa? Kalau kita, dokumen anggaran di DIPA 2017 itu DAK. Kendaraan itu dari dana DAK 2017, 28 unit,” katanya.

 

Disinggung terkait jumlah anggaran yang digunakan untuk pembelian motor tersebut, Hasdiman berkilah tidak mengatahuinya. “Saya tidak tahu jumlah anggarannya, karena saya tidak pegang dokumen anggaran,” kilah Hasdiman. (m1/b)

 

Sumber: http://kolakaposnews.com/2017/11/12/dugaan-penyimpangan-dana-jampersal-di-dinkes-muna-ori-minta-polisi-dan-kejaksaan-ambil-tindakan/