logo12

Dugaan Penyimpangan Dana Jampersal di Dinkes Muna, ORI Minta Polisi dan Kejaksaan Ambil Tindakan

on . Posted in Perwakilan Sulawesi Utara

KOLAKAPOS, Raha — Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sultra meminta polisi dan kejaksaan dapat menindak lanjuti dugaan penyimpangan anggaran Jaminan Persalinan (Jampersal) tahun 2017 di Dinkes Muna. Plt ORI Sultra, Ahmad Rustan menilai pembelian motor menggunakan dana Jampersal tidak sesuai juknis karena telah menyimpang dari Permenkes RI nomor 71 tahun 2016 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan tahun anggaran 2017.

 

Ia menilai dana Jampersal telah dirumuskan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan ibu hamil. “Yang pasti Jampersal itu sudah ada peruntukannya, dan tidak untuk pengadaan kendaraan. Kalau itu yang terjadi, berarti penyimpangan,” ujarnya via celuler Jumat, (10/11).

 

Sekolah Negeri di Medan Dilaporkan Pungli Siswa

on . Posted in Perwakilan Sulawesi Utara

KBRN, Medan : SMAN 10 Medan diduga melakukan pungli terhadap siswanya dengan mengutip uang komite dengan besaran yang ditetapkan pihak sekolah. Dugaan pungli itu dilaporkan sejumlah orangtua siswa kepada Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut).

 

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumut Abyadi Siregar mengatakan, berdasarkan laporan yang mereka terima, uang komite tersebut ditetapkan sebesar 110 ribu rupiah per bulan.

 

Ombudsman RI Sebut Bupati Kolaka Timur Lakukan Pelanggaran Admitrasi Serius

on . Posted in Perwakilan Sulawesi Utara

Kendari, Corongsultra.co.id-masalah dua lisme kolaka timur kian panas , masalah tersebut sudah sampai laporan Ombudsman RI hal itu di benarkan oleh komisioner Ombudsman


Laode ida,komisioner Ombudsman mengatakan bahwa di kabupaten kolaka timur sangat aneh di mana ada sekda depinitif namun menunjuk Plt sekda ini dan ini bisa menjadi temuan, dan sudah diskusi bagian biro hukum kemendagri temuan cukup serius bagi kabupaten kolaka timur, katanya saat ditemui di salah satu rumah makan di kendari (4/8/2017)

Dipecat Pelakasana Kades, Perangkat Desa Latompe Laporkan Ke Ombudsman

on . Posted in Perwakilan Sulawesi Utara

tegas.co, KENDARI, SULTRA – Pelaksana Jabatan (Pj) Kepala Desa (Kades) Latompe, Muna Barat (Mubar) dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) atas tuduhan pelanggaran terkait pemecatan 4 orang Perangkat Desa yang dilakukan beberapa waktu lalu.

 

Salah satu dari perangkat desa yang dipecat, La Ode Biku menjelaskan, SK pemecatan yang dikeluarkan Pj Kades Latompe pada 17 Mei lalu dinilai cacat hukum. Pasalnya, kebijakan Pj Kades bertentangan dengan Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014, Peraruran Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 83 tahun 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa.

 

“Nah, yang terjadi justru dalam SK pemecatan yang dikeluarkan bertententangan dengan aturan yang tadi,” ujar Biku saat dijumpai di ORI Sultra di kota Kendari, Senin (12/6/2017).

Dalam laporannya, ia meminta ORI Sultr agar melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses lahirnya SK tersebut.

 

Menurutnya, pelaporan yang dilakukan sudah sesuai dengan kewenangan ORI Sultra yang tertuang pada Undang-Undang nomor 37 tahun 2008 bahwa, ORI Sultra dapat melakukan pemeriksaan ke objek pelayanan publik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pejabat atau instansi yang dilaporkan.

 

“Kami meminta ORI Suktra agar dengan kewenangan yang dimiliki  melakukan penyelidikan terhadap masalah yang ada,” tandasnya.

 

Ia menambahkan, desakan terhadap ORI Sultra ini juga bertujuan untuk menciptakan pelayanan publik  sebagaimana yang ada dalam UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dijelaskannya, Salah satu ruang lingkup pelayanan publik adalah pelayanan administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan pasal 5 UU no 35 tahun 2009. Kemudian Pasal 8 UU nomor 25 tanun 2009 bahwa organisasipemberi pelayanan adalah pemerintah daerah.

 

“Memang persoalan ini terjadi pada tingkat desa, namun yang diperhatikan adalah masalah ini menyangkut soal penegakan aturan dalam hal ini peraturan perundang undangan,” tutupnya.

Ia juga menilai persoalan tersebut adalah hal serius dan krusial. Sebab menurutnya, ketika dibiarkan dan terus berlanjut akan mengakibatkan semua orang akan abai dengan aturan.

“Dampak susulannya adalah masing masing orang akan bertindak semaunya tanpa ada aturan yang mengikat. Dan pada akhirnya Aturan itu sama dengan dokumen mati. Ada tapi tidak dijalankan. Padahal negara kita negara hukum, hukum menjadi panglima,” tutupnya.

 

LM FAISAL

 

Sumber: https://tegas.co/2017/06/12/dipecat-pelakasana-kades-perangkat-desa-latompe-laporkan-ke-ombudsman/

Ombudsman Sulut Komitmen Gencarkan Sosialisasi dan Supervisi

on . Posted in Perwakilan Sulawesi Utara

BAROMETERSULUT.COM,Manado-Komitmen Presiden RI.Ir H.Joko Widodo memberantas aksi Pungutan Liar(Pungli)pada penyelenggara pelayanan publik di seluruh Indonesia,mendapat respon positif dari pihak Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulut.

Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sulut Helda Tirajoh SH kepada Barometersulut.com Senin(25/10/2016)diruang kerjanya mengatakan,pada prinsipnya upaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik didaerah ini,telah dilakukan selama tiga tahun terakhir ini,sebelumnya terbitnya Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2016 tentang Operasi Pemberantasan Pungli(OPP).”Sebelum gerakan nasional berantas pungli dilakukan,kami justru telah melakukan upaya preventif dan supervisi.”ujarnya.