logo12

Ombudsman RI Perwakilan Sultra akan Gelar Tiga Kegiatan di Bulan Oktober 2017

on . Posted in Perwakilan Sulawesi Tenggara

Ombusdman Republik Indonesia (RI) perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) pada bulan Oktober tahun 2017 akan melaksanakan tiga item kegiatan diantaranya jalan santai, pendampingan komunitas dan trainer of trainer.

 

kegiatan tersebut akan melibatkan masyarakat umum dengan tujuan dapat memberikan kesadaran atau penjelasan terkait tugas, fungsi dan wewenang Ombudsman RI.

 

Tingkatkan Pelayanan Publik, Ombudsman Gandeng Pemkot Kendari

on . Posted in Perwakilan Sulawesi Tenggara

KENDARI – Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Ombudsman Republik Indonesia bersama Pemerintah Kota Kendari menyosialisasikan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), untuk pelayanan publik yang lebih baik, bertempat di Ruang Pola Kantor Walikota Kendari, Kamis (24/8).

Anggota Ombudsman RI, Dadan S Suharmawijaya mengungkapkan, instrumen LAPOR sudah cukup lengkap kanal pengaduannya mulai dengan cara sms ke 1708, wepsite atau mobile apps. Sistem ini juga digunakan secara nasional. Terkait unit lembaga pengaduan yang ada di instansi pemerintahan masing masing daerah, dengan kehadiran sistem LAPOR maka tidak ada yang perlu diganti atau dihilangkan. Justru unit pengaduan tersebut cukup diintegrasikan ke dalam sistem LAPOR untuk menambah eksistensi dari daerah itu sendiri.

Ombudsman: Jangan Ada Pungli di PPDB

on . Posted in Perwakilan Sulawesi Tenggara

KENDARI – Sehubungan masuknya tahun ajaran baru 2017/2018, Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara membuka posko pengaduan serta memantau langsung proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk memastikan tidak ada praktek-praktek maladministrasi dalam proses penerimaan tersebut.

Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Aksah, mengatakan hingga kini pihaknya masih melakukan pemantauan monitoring dilapangan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diseluruh wilayah Sultra.

“Sampai hari ini kami masih melakukan pemantauan. Terkait maladministrasi penerima PPDB belum kami temukan dan belum mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya maladministrasi dalam penerimaam peserta didik baru. Hanya saja yang diketemukan yakni aplikasi pendaftaran Online bermasalah secara teknis, tidak berfungsi masksimal, sehingga kembali ke sistem pendaftaran manual,” ucapnya, Selasa (4/7).

Katanya, pihaknya sudah membuka posko-posko pengaduan sampai dengan selesainya proses penerimaam peserta didik baru (PPDB). Sebab, masa pendaftarannya sampai dengan Juli Agustus.

“Jadi, kami memonitoring sampai dengan setelah siswa diterima. Kemduian, kami akan melihat lagi apakah disekolah itu masih menerapkan pembelian baju seragam disekolah. Sebab, pembelian baju seragam disekolah bagian dari larangan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan melaluii Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa penjualan baju segaragam tidak diperbolehkan dan dilarang di satuan pendidikan maupun komite sekolah,” jelasnya saat ditemui diruang kerjanya.

Selain itu, larangan menjual buku ajar dan baju seragam bagi siswa, juga tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 yang diubah menjadi Nomor 60 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelengaraan pendidikan.

“Jika diketemukan pungli dalam penerimaam peserta didik baru (PPDB), maka kami selalu ombudsman akan menkoordinasikan dengan tim saber pungli, agar segera ditindak sesuai dengan kewenagan yang dimiliki,” terangnya.

Untuk itu, dirinya menghimbau kepadsa semua pihak agar dalam penerimaan siswa baru perimaan tidak diwarnai berbagai bentuk pungutan liar. Kepala Dinas Pendidikan maupun Kepala Dikmudora Kab/Kota, mengencarkan pengawasan disekolah-sekolah, sehingga tidak terjadi maladminsitrasi, terutama pungutan yang memberatkan masyarakat. (rs)

Sumber: http://rakyatsultra.fajar.co.id/2017/07/05/ombudsman-jangan-ada-pungli-di-ppdb/

Ombudsman Sultra Pantau Pemungutan Suara Ulang Pilkada Bombana

on . Posted in Perwakilan Sulawesi Tenggara

KENDARI - Perwakilan Ombudsmen Republik Indonesia (ORI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) turut memantau persiapan hingga pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada di Kabupaten Bombana 30 Mei 2017.

 

Kepala Perwakilan ORI Sultra, Aksah di Kendari, Rabu (10/5/2017) mengatakan, kehadiran ORI di arena Pilkada tidak bermaksud mengintervensi wewenang panitia pengawas (panwas) pemilihan umum.

 

"ORI memahami bahwa yang paling berwenang dalam urusan pengawasan Pilkada adalah Panwas tetapi ORI tidak menutup diri terhadap penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut," ujar Aksah.

 

Jika ORI menerima pengaduan atau laporan dari pihak terkait maka akan dikoordinasikan dengan Panwas selaku pihak yang paling berwenang dalam urusan pilkada.

 

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana untuk menggelar pemungutan suara ulang karena terbukti terjadi pelanggaran pada Pilkada serentak 15 Februari 2017 lalu.

 

Sedangkan enam daerah lainnya, yakni Kota Kendari, Kolaka Utara, Muna Barat, Buton Tengah, Buton dan Buton Selatan menunggu pelantikan pasangan kepala daerah terpilih.

 

Ketua Komisi I DPRD Sultra, Laode Taufan Besi mengatakan pilkada adalah ajang pesta rakyat sehingga memiliki ruang untuk melakukan pengawasan.

"Siapa saja sepanjang memiliki niat baik untuk mewujudkan Pemilu berkualitas dapat mengambil peran sesuai kapasitas yang dimiliki," kata Taufan.

 

Politisi Partai Demokrat itu berharap partai politik dan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dapat memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat.

 

Sumber: http://news.okezone.com/read/2017/05/10/340/1687765/ombudsman-sultra-pantau-pemungutan-suara-ulang-pilkada-bombana

ORI Sultra Nilai Hanya Dua OPD Konsel Penuhi Standar Pelayanan

on . Posted in Perwakilan Sulawesi Tenggara

SULTRAKINI.COM: KONAWE SELATAN - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Sulawesi Tenggara, tetapkan dua Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan memenuhi standar pelayanan publik. Predikat ditentukan berdasarkan survei di tujuh OPD Konsel pada 2016.

Ketujuh OPD target survei meliputi Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial dan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.