FPG Tegas Dan Serukan Rakyat Galesong Bersatu Tolak Tambang Pasir

on . Posted in Perwakilan Sulawesi Selatan

Wartasulsel.net, – Dalam pertemuan siang tadi, FPG dengan tiga orang Asisten 3 Ombudsman Sulsel yaitu Aswiwin Sirua, Muslimin B. Putra dan Andi Ibrahim, mereka menegaskan komitmennya untuk melakukan investigasi. Sejumlah pihak terkait khususnya Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Sulsel akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Ombudsman sebagai lembaga negara memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan kepada para pihak, baik pelapor maupun terlapor.

Sekretaris Umum Forum Pemerhati Galesong (FPG) Jamaluddin Ago dalam laporannya ke Ombudsman Sulsel kembali menegaskan bahwa tambang pasir di wilayah laut Galesong Raya tidak dapat dilakukan. Selain akan merusak ekosistem laut, juga akan berdampak sosial yang sangat buruk.

Ombudsman minta klarifikasi Bupati Jeneponto soal laporan pungli

on . Posted in Perwakilan Sulawesi Selatan

Jeneponto - Kepala Perwakilan Ombudsman Sulsel Subhan, mendadak menemui Bupati Jeneponto Iksan Iskandar guna meminta klarifikasi adanya laporan terkait permasalahan yang ada di Jeneponto, Selasa 4 April 2017.

Pertemuan Ombudsman dengan Iksan bersama beberapa pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berlangsung secara tertututp di ruang rapat Bupati Jeneponto. Rapat berlangsung sekitar satu jam.

Informasi yang dihimpun makassarterkini.com, kedatangan Ombudsman terkait adanya laporan warga soal pungutan liar (pungli).

Subhan mengatakan, kedatangannya untuk menindaklanjuti laporan masyarakat. Untuk itu, pihakna meminta klarifikasi Bupati Jeneponto dan pihak terkait.

Tambang Marmer, Ombudsman Sulsel Peringatkan Bupati Enrekang

on . Posted in Perwakilan Sulawesi Selatan

FAJARONLINE.COM, ENREKANG -- Pembangunan tambang di desa Lunjen, Kecamatan Baraka masih akan ditunda. Meski izin tambang disebut-sebut telah keluar, namun masih butuh waktu lama untuk perubahan Perda RTRW.

Asisten Ombudsman Sulsel Bidang Pencegahan, Muslimin B Putra menegaskan, perubahan tersebut butuh jangka waktu selama lima tahun. Perubahannya pun harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami (Ombudsman) sudah bertemu dengan Pak Bupati (Enrekang) dan membicarakan hal itu. Katanya, izin tambangnya juga sudah keluar di tingkat provinsi. Tetapi, tetap saja harus sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku," paparnya saat dikonfirmasi, Senin (27/3).

Meski syarat-syarat izinnya sudah terpenuhi, harus beriringan dengan Perda RTRW yang berlaku. Untuk mengubahnya pun, kata Muslimin, harus melalui mekanisme undang-undang. "Sampai hal itu belum terpenuhi, harus ditunda dulu," imbuhnya lagi.

Tambang Marmer, Ombudsman Sulsel Peringatkan Bupati Enrekang

on . Posted in Perwakilan Sulawesi Selatan

FAJARONLINE.COM, ENREKANG -- Pembangunan tambang di desa Lunjen, Kecamatan Baraka masih akan ditunda. Meski izin tambang disebut-sebut telah keluar, namun masih butuh waktu lama untuk perubahan Perda RTRW.

Asisten Ombudsman Sulsel Bidang Pencegahan, Muslimin B Putra menegaskan, perubahan tersebut butuh jangka waktu selama lima tahun. Perubahannya pun harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami (Ombudsman) sudah bertemu dengan Pak Bupati (Enrekang) dan membicarakan hal itu. Katanya, izin tambangnya juga sudah keluar di tingkat provinsi. Tetapi, tetap saja harus sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku," paparnya saat dikonfirmasi, Senin (27/3).

Meski syarat-syarat izinnya sudah terpenuhi, harus beriringan dengan Perda RTRW yang berlaku. Untuk mengubahnya pun, kata Muslimin, harus melalui mekanisme undang-undang. "Sampai hal itu belum terpenuhi, harus ditunda dulu," imbuhnya lagi.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker