logo12

Ombudsman Ungkap Pungli Berkedok SPP di SMA 1 Malunda

on . Posted in Perwakilan Sulawesi Barat

Mamuju, fokusmetrosulbar.com-- Jajaran Ombudsman RI Sulbar, kembali menerima pengaduan dari orang tua siswa terkait sekolah yang nekad melakukan pungutan uang SPP. Padahal, Pemerintah sudah melarangnya. Bahkan, larangan tersebut tertuang dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2015.

Asisten Ombudsman RI Sulbar I Komang Bagus, mengaku masih ada sekolah negeri yang dilaporkan memungut uang SPP. Salah satunya di SMA Negeri 1 Malunda Kabupaten Majene. "Kondisi ini sangat ironis karena tindakan ini sudah dinyatakan tidak mematuhi aturan yang ada," kata Bagus.

Dugaan Pungli, Ombudsman akan Panggil Kepsek SD Inpres Barakkang Reply >, MAMUJU

on . Posted in Perwakilan Sulawesi Barat

Mamuju, fokusmetrosulbar.com--Ombudsman RI Sulawesi Barat kembali menerima pengaduan, Jumat (28/07) pagi. Kali ini adalah kasus dugaan pungutan liar di SD Inpres Barakkang, Mamuju Tengah dengan modus siswa diwajibkan membawa sapu dan peralatan lainnya berupa taplak meja dan lap tangan untuk disumbangkan ke sekolah.

 

Modus ini diduga dilakukan pihak sekolah pada momen penerimaan rapor. Bagi siswa yang tidak menyumbang sapu atau menolak permintaan pihak sekolah, maka tidak diperkenankan menerima rapor hasil penilaian dari sekolah.

Terapkan Perpeloncoan, Ombudsman Temukan Pelanggaran Kegiatan PLS di Mateng

on . Posted in Perwakilan Sulawesi Barat

FAJARONLINE.COM, MAMUJU – Jajaran Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat, kembali melakukan pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) Tahun 2017, sebagai upaya tindaklanjut Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru, untuk mengetahui implementasi penerapan aturan tersebut.

 

Melalui Permendikbud 18 tahun 2016, pemerintah telah menghapus kegiatan Masa Orientasi Sekolah (MOS), diganti dengan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS). Salah satu tujuannya adalah untuk menghilangkan praktik perpeloncoan kepada siswa baru.

 

OPD dengan Pelayanan Jelek Laporkan ke Ombudsman

on . Posted in Perwakilan Sulawesi Barat

FAJARONLINE.COM, MAMUJU -- Upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat oleh OPD penyelenggara pelayanan publik terus dilakukan. Untuk itu, Pemprov Sulbar dan Ombudsman melakukan penandantanganan kerja sama (MoU) untuk perbaikan pelayanan publik di Pemprov Sulbar. Kegiatan tersebut digelar di Lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 7 Juni 2017.

 

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, mengatakan, pengawasan pelayanan publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulbar telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur. Namun, hasilnya masih rendah.

 

Jajaran Pemprov Sulbar, OPD penyelenggara pelayanan publik perlu berbenah, melakukan perbaikan internal, perlu melakukan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan.

 

“Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan oleh pimpinan OPD harus peduli, tidak boleh pilih kasih, masyarakat yang butuh pelayanan harus dilayani dengan baik,” kata Ali Baal.

 

“Saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Biro Ortala yang telah membuat bilik konsultasi pelayanan publik dan mengadakan kompetisi pelayanan publik di Provinsi Sulbar. Kerja sama dengan Ombudsman sebagai Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik dapat memberikan pengaruh positif terhadap penyeleggaraan pelayanan masyarakat,” katanya.

 

penilaian pelayanan oleh Ombudsman terhadap OPD lingkup Pemprov Sulbar, kata dia, bisa berhasil jika tidak hanya sebatas tanda tangan MoU, akan tetapi harus ditindak lanjuti.

 

Dia menambahkan, apabila ada OPD yang tidak melakukan pelayanan publik dengan baik kepada masyarakat, silakan adukan ke Ombudsman atau melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), dengan cara sms ke 1708 atau langsung ke Kantor Staf Presiden dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Ombudsman RI, karena pengaduan masyarakat telah terkoneksi dengan kantor Staf Presiden. Untuk itu, perbaiki pelayanan publik, jangan asal melayani, terkesan cuek, dan tidak peduli.

 

"Perlu Pak Gubernur ketahui bahwa Provinsi Sulbar khusus tahun 2015 berada di posisi merah. Dan, 2016 berada di posisi kuning, semoga ini bisa dipertahankan, dan bisa lebih baik," kata Kepala Ombudsman Sulbar, Lukman Umar. (edo)

 

Sumber: http://fajaronline.com/2017/06/07/opd-dengan-pelayanan-jelek-laporkan-ke-ombudsman