logo12

Provinsi Sumatera Utara

TEMUAN SISWA ILEGAL DIPROSES HUKUM, OMBUDSMAN APRESIASI POLDASU & PEMPROVSU

on . Posted in Perwakilan Sumatera Utara

TOPMETRO.NEWS – Kendati Poldasu terkesan lamban menangani adanya temuan siswa yang masuk di luar jalur pada PPDB 2017 di SMA Negeri 2 Medan dan SMA Negeri 13 Medan, namun Ombudsman RI perwakilan Sumut mengapresiasi langkah Ditreskrimsus Polda Sumut yang berencana memanggil oknum guru serta orangtua peserta didik ilegal di SMAN 2 dan SMAN 13 Medan.

 

Setidaknya hal itu diakui Kepala Ombudsman RI perwakilan Sumut, Abyadi Siregar.

 

Polda Sumut Usut Siswa Siluman, Periksa 10 Orang dari SMAN 13 Medan dan SMAN 2

on . Posted in Perwakilan Sumatera Utara

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN -Ditreskrimsus Polda Sumut menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah guru serta orangtua peserta didik ilegal di SMAN 2 dan SMAN 13 Medan.

Menurut Kasubdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut AKBP Putu Yudha Prawira, pihaknya akan memanggil 10 orang dari SMAN 13 Medan pada Kamis (14/12/2017).

 

Keesokannya, Jumat (15/12/2017), kepolisian akan lanjut memanggil 10 orang dari SMAN 2 Medan.

 

Pemeriksaan ini dilakukan untuk menelusuri temuan ratusan peserta didik ilegal yang tersebar di sekolah tersebut.

 

Meski demikian, Putu Yudha yang pada waktu dekat akan menjabat Kasat Reskrim Polrestabes Medan, masih enggan memaparkan panjang lebar soal rencana pemeriksaan tersebut.

Termasuk oknum-oknum yang akan diperiksa.

 

"Nanti setelah pemeriksaan," katanya saat dihubungi via telepon, Selasa (12/12/2017).

 

Seperti diketahui, Ombudsman RI Perwakilan Sumut menemukan praktik menyimpang pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tahun Ajaran 2017-2018.

Dari penelusuran Ombudsman, ditemukan adanya 180 peserta didik ilegal di SMAN 2 Medan dan 78 peserta didik ilegal di SMAN 13 Medan.

 

Peserta didik ini disebut ilegal karena masuk ke sekolah tersebut tanpa melalui jalur resmi PPDB Online.

 

Dari perkembangan temuan ini, kabar dugaan suap atau pungutan liar terendus setelah sejumlah orangtua peserta didik ilegal mengaku memberi uang kepada pihak sekolah demi memasukkan anaknya.(nan/tribun-medan.com)

 

Sumber: http://medan.tribunnews.com/2017/12/12/polda-sumut-usut-siswa-siluman-periksa-10-orang-dari-sman-13-medan-dan-sman-2

 

2017, Aduan Masyarakat ke Ombudsman Didominasi Masalah PPDB

on . Posted in Perwakilan Sumatera Utara

KENDARI, (SultraDemoNews)- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) menerima 200 aduan dari masyarakat selama periode Oktober 2016 hingga September 2017.

Dari 200 aduan tersebut, daerah asal pelapor tertinggi berada di Kota Kendari, yaitu dengan 120 laporan. Kemudian Kabupaten Muna 14 aduan, Konawe 11 aduan, Buton utara 10 aduan, Konawe Selatan 9 aduan,Wakatobi 7 aduan, Kolaka 5 aduan,Konawe Utara 4 aduan, Bombana 3 aduan, Muna Barat 7 aduan, kota Bau-Bau 2 aduan, Buton 1 aduan, dan dari luar daerah Sultra yakni Bekasi 1 aduan, Bone Bolango 1 aduan, Makassar 1  aduan, dan Yogyakarta 3 aduan.

Jejaring Ombudsman Sumut Peserta Terbaik Pertemuan Jejaring Nasional

on . Posted in Perwakilan Sumatera Utara

KANALMEDAN (BEKASI) – Anggota Jejaring Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) Fajar Anugerah Tumanggor, terpilih sebagai Peserta Terbaik-I dalam Pertemuan Jejaring Ombudsman se Indonesia, yang berlangsung selama tiga hari, 8-10 Desember 2017 di Hotel Aston, Bekasi.

 

Terpilihnya Fajar sebagai peserta terbaik pada pertemuan Jejaring Ombudsman RI dari 33 Provinsi tersebut, karena dinilai paling aktif dalam memberikan tanggapan dan pertanyaan kepada para narasumber.

 

Lapor ke Ombudsman, Bupati Asahan Diduga Maladministrasi SK-HTR

on . Posted in Perwakilan Sumatera Utara

DINAMIKARAKYAT - Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang diduga melakukan pelanggaran administras (maladministrasi) dalam penerbitan Suarat Keputusan (SK) Bupati Asahan Nomor: 438/HUTBUN/2010 tentang IUPHHK-HTR.

Hasil penelusuran lembaga Paguyuban Anti Diskriminasi Indonesia (PADI), maladministrasi yang diduga dilakukan Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang karena izin pemanfaatan hutan kayu tersebut masuk ke 2 wilayah administrasi daerah, yakni Kabupaten Asahan dan wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara.