logo12

Oknum Kemenkumham Diduga Lakukan Pungli Penerimaan CPNS di Papua

on . Posted in Perwakilan Papua

Jayapura, reportasenews.com – Warga Jalan Serui, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura bernama Lauria Mambraku melaporkan oknum pegawai Kementrian Hukum dan Ham Provinsi Papua berinisial SS ke intansinya bertugas, atas dugaan kasus pungutan liar (Pungli) pada penerimaan Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS).

“Ketika penerimaan CPNS di Kemenkumham kemarin (red), anak saya bersama kerabatnya ikut tes. Saat itu kami menghubungi pegawai Kemenkumham untuk membantu proses penerimaan CPNS. Lalu oknum yang bersangkutan menawarkan kami Rp 150 juta, dengan jaminan lulus,” Tegasnya kepada wartawan, Selasa (7/11) di Kota Jayapura.

ORI Papua: Pelaku pungli CPNS di Kemenkumham Papua harus ditindak tegas

on . Posted in Perwakilan Papua

Jayapura, Jubi - Proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua yang saat ini memasuki tes wawancara, terjadi kasus pungutan liar (pungli) yang dilakukan seorang oknum pegawai Kemenkumham Papua berinisial SS.

Hal ini terbukti dengan adanya laporan warga yang juga disertakan dengan barang bukti yang masuk ke Ombusdman Republik Indonesia (ORI) Papua.

Penerimaan CPNS Kemenkumham Papua Diwarnai Dugaan Pungli

on . Posted in Perwakilan Papua

JAYAPURA, KOMPAS.com - Warga Jalan Serui, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura bernama Lauria Mambraku melaporkan oknum Pegawai Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua berinisial SS ke intansinya bertugas.

SS dilaporkan terkait dugaan pungutan liar (Pungli) pada penerimaan Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS).

“Ketika penerimaan CPNS Kemenkumham kemarin, anak saya bersama kerabatnya ikut tes. Saat itu kami menghubungi pegawai Kemenkumham untuk membantu proses penerimaan CPNS. Lalu oknum yang bersangkutan menawarkan Rp 150 juta dengan jaminan lulus,” ungkap Lauria Mambraku di Kota Jayapura, Selasa (7/11/2017).

KPU dan Panwaslu Yapen dilaporkan ke Ombudsman

on . Posted in Perwakilan Papua

Jayapura (Antara Papua) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Kepulauan Yapen, dilaporkan ke Ombudsman Perwakilan Papua oleh Koalisi Rakyat Yapen Bersatu yang mengusung pasangan Tonny Tesar dan Frans Sanadi.

Wakil Ketua Koalisi Rakyat Yapen Bersatu Mikha Runaweri, di Jayapura, Senin, menuding baik KPU dan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan tindakan di luar aturan pada penyelenggaran Pilkada serntak 2017 di kabupaten tersebut.

Ombudsman : Pemprov Papua, Dan 6 Kabupaten /Kota di Papua Dapat Zona Merah Pelayanan Publik

on . Posted in Perwakilan Papua

JAYAPURA – Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Papua menyebut Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota di Papua belum mematuhi Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik, hal itu berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat yang kurang baik.

“Sepanjang tahun 2016, kami melakukan melakukan survey dan secara khusus Provinsi Papua ada enam Kabupaten/Kota, yakni Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom , Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Kepulauan Yapen,” kata Sabar Iwangin Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Papua, Kamis (2/2/2017).