logo12

KPU dan Panwaslu Yapen dilaporkan ke Ombudsman

on . Posted in Perwakilan Papua

Jayapura (Antara Papua) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Kepulauan Yapen, dilaporkan ke Ombudsman Perwakilan Papua oleh Koalisi Rakyat Yapen Bersatu yang mengusung pasangan Tonny Tesar dan Frans Sanadi.

Wakil Ketua Koalisi Rakyat Yapen Bersatu Mikha Runaweri, di Jayapura, Senin, menuding baik KPU dan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan tindakan di luar aturan pada penyelenggaran Pilkada serntak 2017 di kabupaten tersebut.

Ombudsman : Pemprov Papua, Dan 6 Kabupaten /Kota di Papua Dapat Zona Merah Pelayanan Publik

on . Posted in Perwakilan Papua

JAYAPURA – Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Papua menyebut Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota di Papua belum mematuhi Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik, hal itu berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat yang kurang baik.

“Sepanjang tahun 2016, kami melakukan melakukan survey dan secara khusus Provinsi Papua ada enam Kabupaten/Kota, yakni Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom , Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Kepulauan Yapen,” kata Sabar Iwangin Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Papua, Kamis (2/2/2017).

Ada Pungutan Liar Pada Perekaman E-KTP

on . Posted in Perwakilan Papua

Jayapura, Jubi – meski pemerintah sudah menggratiskan perekaman e-KTP, tapi masih ada oknum yang memanfaatkannya dengan melakukan praktik pungutan liar sebesar Rp50 ribu per e-KTP dengan dalih biaya administrasi.

Kepala perwakilan Ombusdman Republik Indonesia (ORI) Papua, Sabar Olif Iwanggin mengatakan pihaknya mendapatkan laporan dari warga masyarakat di Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura.

ORI PAPUA: PELANGGARAN UN DI JAYAPURA TERSISTEM

on . Posted in Perwakilan Papua

 

Jayapura, 20/4 (Jubi) – Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman RI Perwakilan Papua menduga ada kecurangan secara sistematis, terkait dengan hasil nilai kelulusan Ujian Nasional (UN) di Kota Jayapura.

“Hasil temuan menunjukkan pelaksanaan cukup baik  pada beberapa sekolah namun masih ada praktek menggunakan contekan di beberapa sekolah. Pengawasan kami lakukan sesuai dengan standar operasional yang diberikan perintah secara nasional dalam melakukan pengawasan UN tahun ini melalui Badan Standart Nasional Pendidikan,” ujar Olif Sabar Iwanggin, Kepala Ombudsman RI Papua saat menggelar jumpa Pers di Kantor ORI Papua di Entrop, Jayapura, Kamis (17/4) sore.

Dituding Makar, 72 Warga Papua Ditahan

on . Posted in Perwakilan Papua

 

Posted: 14/05/2013 18:33

Koordinator Solidaritas Nasional untuk Papua (Napas) Zely Ariane mengatakan, sejak 2 tahun terakhir kepolisian membatasi berbagai kegiatan publik. Setidaknya terdapat 72 warga Papua yang harus menjalani penahanan dengan tudingan makar.

"Untuk kasus yang lama sejak Kongres Papua III tahun 2011, ada 40 orang dan yang baru kemarin sejak 1 Mei ada 32 orang. Umumnya mereka dituduh makar," ujar Zely kepada Liputan6.com di Kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta, Selasa (19/5/2013).