Ombudsman: Sekolah Tak Boleh Tarik Iuran!

on . Posted in Perwakilan Papua Barat

MANOKWARI, Cahayapapua.com–– Ombusdman Papua Barat mengingatkan penyelenggara SMA/SMK di Papua Barat untuk tidak menarik pungutan dari siswa – siswi yang akan mengikuti Ujian Nasional dan Ujian Nasional Berbasis Komputer. UN SMA dan SMK akan digelar pada April ini, SMK akan menggelar ujian lebih dulu mulai hari ini hingga 6 April, sementara SMA pada 10 – 13 April. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat, Nobertus, menegaskan, biaya penyelenggaraan Ujian Nasional menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga sekolah tak boleh menarik iuran dari peserta ujian. “Kalau ada penarikan iuran untuk UN, itu termasuk pungutan liar (pungli),” katanya menegaskan, Minggu (2/4/).

Ombudsman PB: Praktik Pungli Terbanyak di Sekolah

on . Posted in Perwakilan Papua Barat

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Sekolah menjadi tempat paling banyak menjadi tempat praktik pungutan liar. Dalam perspektif Ombudsman, penjualan buku dan iuran yang diwajibkan kepada siswa masuk dalam kategori pungutan liar, sebab sudah ada alokasi dana BOS setiap tahun yang disalurkan untuk itu.

Kepala Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Papua Barat, Nobertus, kepada wartawan membeberkan, banyak sekali modus yang dilakukan sekolah untuk menarik keuntungan dari siswa-siswi.

Standar Layanan Publik di Papua Barat Sering Diabaikan

on . Posted in Perwakilan Papua Barat

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Barat meminta Pemprov dan Gubernur Abraham Oktavianus Atururi untuk menunjukkan keinginan politik yang kuat dalam rangka perbaikan mutu layanan publik (11/11)

Lembaga pengawasan pelayanan publik ini menilai sejauh ini pemerintah Provinsi Papua Barat terkesan tidak serius meningkatkan kualitas pelayanan sesuai amanat UU No. 25 tahun 2009 tentang penyelenggaraan pelayanan publik.

Indikatornya, kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Barat Norbertus, adalah banyaknya pengaduan masyarakat kepada Ombudsman terkait Mal Administrasi dan layanan yang tidak maksimal.

“Ada semacam proses pembiaran. Tidak terlihat adanya itikad baik pemerintah provinsi ataupun kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai dengan standar Operasional Prosedur (SOP) pada unit-unit pelayanan publik,” katanya. |RIZALDY TARAFANUR

Sumber:

http://www.cahayapapua.com/standar-layanan-publik-di-papua-barat-sering-diabaikan/

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker