logo12

Pungli Hambat Layanan Kesehatan Papua Barat

on . Posted in Perwakilan Papua Barat

Manokwari, (Antara) - Praktik pungutan liar atau pungli dinilai masih menjadi menghambat optimalisasi pelayanan kesehatan di wilayah Provinsi Papua Barat.

 

"Kejahatan berupa pungli ataupun korupsi oleh oknum petugas kesehatan harus dihentikan, tidak ada pilihan lain. Kalau tidak fasilitas dan kebijakan apapun yang diberikan pemerintah akan percuma," kata Direktur Perkumpulan Terbatas (PT) Peduli Sehat Manokwari Sahat Saragih pada focus grup discussion di Manokwari,Rabu.

 

Menurut dia, kejahatan pungli juga bisa berdampak buruk terhadap layanan jaminan kesehatan yang diselenggarakan Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

 

"Jangan sampai seolah-olah BPJS yang tidak benar. Padàhal ada oknum di lembaga pelaksana layanan kesehatan yang bermain," katanya.

Menurut dia, praktik pungli pada layanan kesehatan di wilayah Manokwari sudah cukup darurat dan membutuhkan penanganan cepat pemerintah daerah dan aparat terkait.

 

Selain peraturan daerah yang mengatur tentang besaran dan rincian tarif layanan kesehatan, perlu didorong upaya cepat untuk menghentikan praktik tersebut.

 

"Kalau kita tunggu pembuatan peraturan daerah membutuhkan waktu setidaknya enam bulan bahkan lebih. Sementara praktik ini terus berlangsung, untuk itu butuh solusi cepat untuk menghentikan praktik tersebut, entah seperti apa bentuknya," kata Sahat lagi.

 

Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Papua Barat Norbertus pada wawancara secara terpisah mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Tim Sapu Bersih (Saber) pungli.

 

Beberapa waktu lalu, pihaknya melaksanakan investigasi layanan persalinan di tiga rumah sakit Papua Barat, yakni Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari, Rumah Sakit Sele Be Solu Kota Sorong dan RSUD Kabupaten Sorong.

 

Hasil dari Investigasi tersebut telah di paparkan pada 'focus group discussion' (FGD) di Manokwari, Rabu.

 

Hasil dari investigasi ini akan kami sampaikan kepada Gubernur Papua Barat, bupati dan wali kota serta instansi terkait. Sehingga ada perbaikan dalam layanan kesehatan di daerah ini," katanya.

 

Sumber: http://papuabarat.antaranews.com/m/berita/246/pungli-hambat-layanan-kesehatan-papua-barat

Ombudsman Papua Barat Temukan Bantuan Alat Pertanian Mangkrak

on . Posted in Perwakilan Papua Barat

TEMPO.COManokwari - Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Papua Barat menemukan beberapa alat pertanian bantuan Kementerian Pertanian mangkrak di halaman kantor Dinas Pertanian Kabupaten Tambrauw.

 

Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat Norbertus mengatakan alat pertanian berupa traktor tangan dan alat tanam tersebut sudah sekitar setahun terparkir di halaman kantor dinas.

 

"Jumlahnya kurang-lebih ada 20 unit, belum pernah dipakai sejak didatangkan pada awal 2016. Terlihat tak terawat karena hanya ditutupi terpal yang kini sudah lapuk," kata Norbertus di Manokwari, Jumat, 19 Mei 2017.

 

Menurut Norbertus, sesuai dengan informasi pegawai Dinas Pertanian, bantuan tersebut belum didistribusikan kepada para petani dengan alasan tidak ada pos anggaran untuk proses distribusi sejak penyerahan dari Kementerian Pertanian kepada pemerintah Papua Barat. 

 

Di sisi lain, ujar dia, pemerintah daerah tidak mengalokasikan anggaran untuk membiayai distribusi bantuan tersebut. Dinas Pertanian berasumsi seluruh pembiayaan terkait dengan pengadaan tersebut menjadi kewenangan kementerian. "Orang kementerian hanya datang dan menyerahkan bantuan. Setelah itu kembali ke Jakarta," katanya.

 

Menurut Dinas Pertanian, ujar Norbertus, biaya pendistribusian barang di daerah tersebut cukup mahal karena medan jalan sulit dilalui. "Hanya bisa diangkut dengan kendaraan dobel gardan. Tidak bisa pakai truk karena berisiko," ujarnya.

 

Ombudsman Papua Barat sudah melayangkan surat kepada Kementerian Pertanian untuk mempertanyakan proyek tersebut, tapi hingga saat ini belum ada jawaban.

 

"Ini proyek mubazir, berapa besar anggaran negara yang dikeluarkan. Alat tidak digunakan, entah masih bisa dioperasikan atau tidak. Rumput setinggi lutut sudah mengelilingi alat-alat tersebut," katanya. 

 

HANS ARNOLD

 

Sumber: https://m.tempo.co/read/news/2017/05/19/058876873/ombudsman-papua-barat-temukan-bantuan-alat-pertanian-mangkrak

Ombudsman: Sekolah Tak Boleh Tarik Iuran!

on . Posted in Perwakilan Papua Barat

MANOKWARI, Cahayapapua.com–– Ombusdman Papua Barat mengingatkan penyelenggara SMA/SMK di Papua Barat untuk tidak menarik pungutan dari siswa – siswi yang akan mengikuti Ujian Nasional dan Ujian Nasional Berbasis Komputer. UN SMA dan SMK akan digelar pada April ini, SMK akan menggelar ujian lebih dulu mulai hari ini hingga 6 April, sementara SMA pada 10 – 13 April. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat, Nobertus, menegaskan, biaya penyelenggaraan Ujian Nasional menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga sekolah tak boleh menarik iuran dari peserta ujian. “Kalau ada penarikan iuran untuk UN, itu termasuk pungutan liar (pungli),” katanya menegaskan, Minggu (2/4/).

Ombudsman PB: Praktik Pungli Terbanyak di Sekolah

on . Posted in Perwakilan Papua Barat

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Sekolah menjadi tempat paling banyak menjadi tempat praktik pungutan liar. Dalam perspektif Ombudsman, penjualan buku dan iuran yang diwajibkan kepada siswa masuk dalam kategori pungutan liar, sebab sudah ada alokasi dana BOS setiap tahun yang disalurkan untuk itu.

Kepala Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Papua Barat, Nobertus, kepada wartawan membeberkan, banyak sekali modus yang dilakukan sekolah untuk menarik keuntungan dari siswa-siswi.

Standar Layanan Publik di Papua Barat Sering Diabaikan

on . Posted in Perwakilan Papua Barat

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Barat meminta Pemprov dan Gubernur Abraham Oktavianus Atururi untuk menunjukkan keinginan politik yang kuat dalam rangka perbaikan mutu layanan publik (11/11)

Lembaga pengawasan pelayanan publik ini menilai sejauh ini pemerintah Provinsi Papua Barat terkesan tidak serius meningkatkan kualitas pelayanan sesuai amanat UU No. 25 tahun 2009 tentang penyelenggaraan pelayanan publik.

Indikatornya, kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Barat Norbertus, adalah banyaknya pengaduan masyarakat kepada Ombudsman terkait Mal Administrasi dan layanan yang tidak maksimal.

“Ada semacam proses pembiaran. Tidak terlihat adanya itikad baik pemerintah provinsi ataupun kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai dengan standar Operasional Prosedur (SOP) pada unit-unit pelayanan publik,” katanya. |RIZALDY TARAFANUR

Sumber:

http://www.cahayapapua.com/standar-layanan-publik-di-papua-barat-sering-diabaikan/