logo12

NTB Raih Juara Nasional Kepatuhan Tinggi Dalam Pelayanan Publik

on . Posted in Perwakilan Nusa Tenggara Barat

Pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Dr.TGH. M. Zainul Majdi kembali mengukir prestasi nasional. Kali ini Ombudsman RI menganugerahkan penghargaan nasional berupa Tropi “Predikat Kepatuhan Tinggi” kepada Gubernur yang lebih akrab disapa TGB itu atas keberhasilannya menembus zona hijau atas kepatuhan terhadap pelaksanaan UU tentang Pelayanan Publik dengan nilai 97,58. Score ini jauh mengalami lompatan prestasi jika dibandingkan tahun 2016 lalu yang masih mendapat zona kuning atau predikat kepatuhan sedang dengan nilai 73,96. Predikat tersebut diraih berdasarkan hasil assessment dari Ombudsman RI, menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik di lingkungan pemerintah Provinsi NTB mengalami perbaikan yang signifikan seiring dengan ikhtiar reformasi birokrasi bersih dan melayani yang menjadi salah satu misi pemerintahan TGB-Amin. Selain itu, Pemprov NTB juga dinilai serius dalam mencapai ide besar perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar (good governance) yang mewajibkan perbaikan komponen pelayanan publik sesuai UU Pelayanan Publik.

 

Ketua ombusman RI. Prof. Amzulian Rifai SH, LLM ph.D saat menyerahkan penghargaan kepada Gubernur TGB, diwakili Asisten III, Drs. H. Imhal, MM, di Balai Kartini Jakarta, Selasa (05/12/2017). Dalam sambutannya antara lain menegaskan pemerintah daerah telah berusaha maksimal memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, sehingga dengan komitmen dan ikhtiar yang tinggi tersebut, Pemda NTB berhasil menjadi yang terbaik Nasional. Dengan adanya perbaikan pelayanan ini menurutnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Untuk itu, ia menyampaikan terima Kasih dan apresiasi kepada pemda yang telah melaksanakan pelayanan publik maupun melayani masyarakat dengan baik. Ia juga menambahkan, dengan perbaikan layanan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Tugas pemerintah salah satunya adalah mengabdikan diri kepada masyarakat,” jelasnya.

 

Ombudsman Temukan Dugaan Pembagian Rastra Salahi Aturan

on . Posted in Perwakilan Nusa Tenggara Barat

Giri Menang (Suara NTB) – Ombudsman RI Perwakilan NTB menggelar rapat dengan Pemda Lombok Barat (Lobar) dalam hal ini SKPD pelayanan publik, seperti Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan instansi terkait lainnya di Ruang Asisten I Setda Lobar, Senin, 6 November 2017. Salah satu yang menjadi bahan pembahasan terkait temuan lembaga ini menyangkut pembagian beras sejahtera (rastra) yang diduga masih bermasalah.

‘’Ombudsman menemukan pembagian rastra ini diduga salahi aturan, sebab praktik di bawah beras dibagi rata baik ke warga yang memang berhak dan tidak berhak,’’ ungkap Kadis Sosial Lobar Hj. Made Ambarwati.

Awasi Layanan Publik, Ombudsman Gandeng Akademisi dan Aktivis

on . Posted in Perwakilan Nusa Tenggara Barat

MATARAM – Pelayanan publik yang mudah dan berkualitas hampir menjadi dambaan setiap masyarakat dan menjadi salah satu kunci kesuksesan proses pembangunan di suatu negara atau daerah. Baik menyangkut layanan administratif maupun masalah perizinan yang selama ini hampir menjadi persoalan dan belum sepenuhnya bisa dituntaskan.

 

Pelayanan publik yang buruk juga kerap menjadi ladang terjadinya praktik pungutan liar (pungli) dan percaloan, antara aparatur pengelola badan layanan publik dengan oknum yang tidak bertanggung jawab ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat.

 

GTT Bima dianggap Bermasalah, PGRI Lapor Ke Ombudsman NTB

on . Posted in Perwakilan Nusa Tenggara Barat

Bima.incinews com– Pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) Kabupaten Bima sebanyak 100 orang pada tahun anggaran  2017 ini, dari sejak awal terjadi polemik antara Dinas Pendidikan,Kebudayaan,Pemuda dan Olahraga dan Badan Kepegawaian Daerah, akhirnya makin berbuntut panjang.

Dimana Ketua AGTKH PGRI Prov.NTB Taufiqurrahman mendampingi Perwakilan PGRI Kab.Bima Drs Chairunnas M.Pd dan  Yusuf umar HU serta di dampingi juga Ketua PGRI Prov.NTB, H.Ali Arahim, LKBH PGRI Prov.NTB Edy Kurniadi, dalam menyampaikan Laporan pada Ombudsman Perwakilan NTB terkait masalah rekrutmen GTT yang dianggap tidak memenuhi prosedur pelaksanaan rekrut sesuai undang-ungdang,ujarnya.

Setor Rp 2 Juta, Paspor Beres

on . Posted in Perwakilan Nusa Tenggara Barat

MATARAM-Praktik percaloan benar-benar merusak pelayanan publik. Bak hantu, mereka gentayangan di pusat-pusat kantor pelayanan yang ramai dikunjungi warga untuk mencari mangsa.

Hasil investigasi Ombudsman Perwakilan NTB menemukan praktik percaloan ini di Kantor Imigrasi Mataram dan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Di sana, para calo bebas beraksi.