logo12

Terima Tim Evaluasi ORI Pusat, Ini Kata Gubernur Soal Kinerja Ombudsman NTB

on . Posted in Perwakilan Nusa Tenggara Barat

Mataram (suarantb.com) – Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi berharap Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dapat terus menjaga independensi serta komukasi yang baik dengan pemerintah dan masyarakat. Lembaga pengawas layanan publik itu juga dimintanya dapat menginisiasi berbagai inovasi untuk perbaikan pelayanan publik.

Salah satu inovasi yang diperlukan, menurut Gubernur adalah terobosan yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerja layanannya. Karena, tata kelola pemerintah ke depan semakin berkembang dan membutuhkan berbagai terobosan. Ombudsman diharapkan mampu menjadi katalisator untuk menata pelayanan publik bersama pemerintah.

Layanan Pendidikan Masih Banyak Dikeluhkan

on . Posted in Perwakilan Nusa Tenggara Barat

MATARAM—Rilis data Ombudsman RI Perwakilan NTB di pertengahan 2017 rupanya masih didominasi keluhan di sektor pendidikan. Keluhan di sektor yang satu ini terkait maladministrasi dan pungutan liar (pungli).

 

“Sampai saat ini sektor pendidikan kita yang paling banyak dikeluhkan masyarakat. Dari jumlah laporan yang masuk sampai saat ini, terdapat jumlahnya cukup fantasis,” kata Asisten Bidang Pelaporan Ombudsman RI Perwakilan NTB, Arya Wiguna, Selasa (25/7).

 

Pendaftaran di Dinas, PPDB SMP di Kota Mataram Berpotensi Terjadi Kolusi dan Nepotisme Sahabudin (suarantb.com/ron) Pendaftaran di Dinas, PPDB SMP di Kota Mataram Berpotensi Terjadi Kolusi dan Nepotisme

on . Posted in Perwakilan Nusa Tenggara Barat

Mataram (suarantb.com) – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan NTB mengungkapkan potensi terjadinya kolusi dan nepotisme pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri di Kota Mataram, tahun ajaran baru 2017/2018.

Asisten Bidang Pelaporan Ombudsman RI Perwakilan NTB, Sahabudin dalam keterangan pers di kantornya, Selasa 11 Juli 2017, menyampaikan PPDB sudah diatur oleh Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. Salah satu poinnya mengatur sistem zonasi. Namun, menjadi pertanyaan, pada PPDB SMP di Kota Mataram tidak mencantumkan zonasi yang detail.

Dari pemantauan yang dilakukan pihaknya, disimpulkan aturan zonasi belum dijalankan sepenuhnya. Serta Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB SMP Kota Mataram masih beri ruang untuk kolusi dan nepotisme.


Sumber: http://www.suarantb.com/news/2017/07/11/241713/Pendaftaran.di.Dinas,PPDB.SMP.di.Kota.Mataram.Berpotensi.Terjadi.Kolusi.dan.Nepotisme

Birokrat Harus Sanggup Mereformasi Diri

on . Posted in Perwakilan Nusa Tenggara Barat

Lombok Barat - Agar dapat menghadirkan pelayanan publik yang prima dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh unsur jajaran birokrasi. Karenanya, selain harus terus diberdayakan, jajaran birokrasi juga dituntut sanggup mereformasi dirinya. Hal itu ditegaskan Ketua Ombudsman RI, Prof. Dr. Amzulian saat membuka Seminar Review Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional dan Bimbingan Teknis Lapor: SP4N, yang digelar di hotel Holiday Inn, di Kawasan Wisata Pantai Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Kamis, 20 April 2017.

Menurut Prof. Dr. Amzulian, untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima dibutuhkan beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, membentuk kementerian khusus yang menangani reformasi. Kedua, membentuk Ombudsman, dan ketiga membentuk regulasi tentang pelayanan publik. ''Alhamdulillah, bangsa kita telah menunjukkan komitmen yang tinggi dengan membentuk Kementerian PAN & RB. Kementerian ini fungsinya bukan hanya memberdayakan, tetapi juga mereformasi untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan adil,'' ujar Dr. Amzulian sembari menekankan bahwa prinsipnya negara hadir untuk menegakkan keadilan.

UN di NTB Membaik, Temuan Dugaan Kunci Jawaban Masih Jadi Catatan

on . Posted in Perwakilan Nusa Tenggara Barat

Mataram (Global FM Lombok)- Kegiatan Ujian Nasional baik Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) maupun Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) tingkat SMA,MA dan SMK di Provinsi NTB dinilai lebih baik daripada pelaksanaan tahun sebelumnya. Dimana, temuan lembaran yang diduga kunci jawaban sudah jauh berkurang. Ombudsman NTB hanya menemukan segelintir kasus contekan dan dugaan kunci jawaban di beberapa sekolah.

Hal itu disampaikan Asisten Bidang Laporan Ombudsman Perwakilan NTB Sahabudin kepada Global FM Lombok di Mataram, Kamis (13/4) usai melakukan serangkaian pemantauan pelaksanaan UN di NTB. Ia mengatakan, pihaknya tidak pernah lagi menemukan adanya transaksi jual beli kunci jawaban sebelum pelaksanaan UN digelar seperti tahun-tahun sebelumnya. Pada saat pelaksanaan UN baik UNBK dan UNKP, hanya ada dua kasus yang ditemukan tim Ombudsman saat melakukan pengawasan.