Birokrat Harus Sanggup Mereformasi Diri

on . Posted in Perwakilan Nusa Tenggara Barat

Lombok Barat - Agar dapat menghadirkan pelayanan publik yang prima dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh unsur jajaran birokrasi. Karenanya, selain harus terus diberdayakan, jajaran birokrasi juga dituntut sanggup mereformasi dirinya. Hal itu ditegaskan Ketua Ombudsman RI, Prof. Dr. Amzulian saat membuka Seminar Review Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional dan Bimbingan Teknis Lapor: SP4N, yang digelar di hotel Holiday Inn, di Kawasan Wisata Pantai Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Kamis, 20 April 2017.

Menurut Prof. Dr. Amzulian, untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima dibutuhkan beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, membentuk kementerian khusus yang menangani reformasi. Kedua, membentuk Ombudsman, dan ketiga membentuk regulasi tentang pelayanan publik. ''Alhamdulillah, bangsa kita telah menunjukkan komitmen yang tinggi dengan membentuk Kementerian PAN & RB. Kementerian ini fungsinya bukan hanya memberdayakan, tetapi juga mereformasi untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan adil,'' ujar Dr. Amzulian sembari menekankan bahwa prinsipnya negara hadir untuk menegakkan keadilan.

UN di NTB Membaik, Temuan Dugaan Kunci Jawaban Masih Jadi Catatan

on . Posted in Perwakilan Nusa Tenggara Barat

Mataram (Global FM Lombok)- Kegiatan Ujian Nasional baik Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) maupun Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) tingkat SMA,MA dan SMK di Provinsi NTB dinilai lebih baik daripada pelaksanaan tahun sebelumnya. Dimana, temuan lembaran yang diduga kunci jawaban sudah jauh berkurang. Ombudsman NTB hanya menemukan segelintir kasus contekan dan dugaan kunci jawaban di beberapa sekolah.

Hal itu disampaikan Asisten Bidang Laporan Ombudsman Perwakilan NTB Sahabudin kepada Global FM Lombok di Mataram, Kamis (13/4) usai melakukan serangkaian pemantauan pelaksanaan UN di NTB. Ia mengatakan, pihaknya tidak pernah lagi menemukan adanya transaksi jual beli kunci jawaban sebelum pelaksanaan UN digelar seperti tahun-tahun sebelumnya. Pada saat pelaksanaan UN baik UNBK dan UNKP, hanya ada dua kasus yang ditemukan tim Ombudsman saat melakukan pengawasan.

Gawat! UNBK Dinilai Tak Penting Lagi, Ini Alasannya...

on . Posted in Perwakilan Nusa Tenggara Barat

JawaPos.com - Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun ini dinilai cukup baik. Sayangnya, pola pikir satuan pendidikan sebagai pelaksana ujian nasional kurang tepat, sehingga penyelenggaraan ujian terkesan main-main. UN dianggap tidak penting lagi sehingga standar operasional prosedur (SOP) banyak dilanggar. 

Asisten Bidang Laporan Ombudsman NTB Sahabudin mengatakan, pada prinsipnya pelaksanaan UN tingkat SMA/SMK tahun 2017 lebih baik dibandingkan tahun lalu. Hal ini terlihat dari indikator berkurangnya peredaran kunci jawaban, peserta UNBK bertambah dari 37 sekolah di 2016 menjadi 201 sekolah tahun ini, dengan 16.428 peserta.

Stop “Palak” Siswa! Jika Tidak Mau Diciduk Saber Pungli

on . Posted in Perwakilan Nusa Tenggara Barat

MATARAM – Ratusan Kepala Sekolah (Kepsek) dari PAUD sampai SMP dan Komite, diingatkan tim Saber Pungli Kota Mataram untuk tidak lagi melakukan praktik pungutan liar (pungli). Jika tidak, mereka harus siap menerima konsekuensinya.

Sekolah yang nekat memalak (meminta sumbangan dengan paksaan) terhadap siswanya, bakal berurusan dengan hukum. “Pungli erat kaitannya dengan paksaan. Sumbangan boleh, tetapi kalau memaksa itu masuk pungli,” kata Rodiansyah.

Hal ini disampaikan Rodiansyah saat menanggapi berbagai pertanyaan dari Kepsek dan Komite Sekolah. Mereka menanyakan sejumlah motif sumbangan dan upaya penyeragaman siswa.

Diantaranya, sumbangan untuk rekan siswa yang sakit dan sumbangan dalam bentuk barang. Dalam kesempatan itu, ada juga yang menanyakan soal inisiatif membangun tembok dan kamar kecil sekolah.

Prona Jadi “Ladang” Pungli

on . Posted in Perwakilan Nusa Tenggara Barat

MATARAM – Program Nasional Agraria (Prona) di NTB menjadi sarang pungutan liar (Pungli) di desa.  Program yang ditujukan untuk membantu warga kurang mampu melegalisasi tanahnya ini menjadi ladang pungli.

Hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan NTB sejak Januari hingga Maret tahun 2017 menunjukan indikasi merajalelanya pungli di seluruh daerah di NTB. ”Ini yang sangat merugikan masyarakat,” ungkap Kepala Ombudsman Perwakilan NTB Adhar Hakim dalam keterangan persnya, kemarin (30/3).

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker