logo12

Ombudsman Bakal Investigasi Kasus Diskriminasi Pelayanan Publik di Halut

on . Posted in Perwakilan Maluku Utara

TERNATE- lenteraonline.com – Kepala Kantor Ombudsman Provinsi Maluku Utara, Sofyan Ali mengungkap pengaduan dugaan diskriminasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara kepada masyarakatnya yang berbeda organisasi gereja.

“Sudah banyak masyarakat yang mengadu ke Ombusmand terkait dengan diskriminasi pelayanan yang di lakukan pemerintah daerah Halmahera Utara, terkait dengan masalah perbedaan organisasi Gereja, ada GMIH Pembaharuan dan GMIH lama”, tutur Sofyan pada repoter lenteraonline.com, Senin 27 Maret 2017 di ruang kerjanya.

Sofyan juga menjelaskan, terdapat beberapa masyarakat yang berafeliasi dengan GMIH Pembaharuan ini tidak mendapatkan pelayanan publik berdasarkan dengan Surat Edaran oleh Sekda dengan tembusan ke Bupati yang bersifat pemberitahuan kepada para camat, petugas catatan sipil kabupaten dan kecamatan yang bernomor: 474/179 oleh pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Ombudsman Malut: Pemda Malut tak Siap Hadapi UNBK

on . Posted in Perwakilan Maluku Utara

TERNATE, lenteraonline.com — Kepala Kantor Ombudsman Perwakilan Maluku Utara (Malut) Sofyan Ali, angkat bicara soal ‘miskinnya’ fasilitas penunjang dalam pelakasanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di tiap Kabupaten/Kota se-Provinsi Malut.

Saat ditemui reporter lenteraonline.com, Jumat 10 Maret 2017 diruangkerjanya, Sofyan menuturkan, hampir semua Kepala Daerah se-Kabupaten/Kota di Provinsi Malut tidak memiliki perhatian serius menghadapi UNBK. Pasalnya, masih kekurangan fasilitas UNBK. Padahal, sudah ada surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia untuk fasilitas UNBK seperti komputer di tiap sekolah. Utamanya sekolah yang lokasinya jauh dari pelaksanaan UNBK.

Ombudsman Temukan Pungli UN di Halmahera Utara

on . Posted in Perwakilan Maluku Utara

Kabar7, Ternate - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku Utara kembali mememukan pungutan liar (pungli), jelang Ujian Nasional (UN) di daerah itu.

"Kami sebelumnya, menemukan praktek Pungli di Kabupaten Halmahera Selatan. Kali ini terjadi di tingkat SD, dan SMP di Kabupaten Halmahera Utara," kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Malut, Sofyan Ali di Ternate, Jumat (22/4/2016).

Ombudsman Temukan Pungli UN di Halsel

on . Posted in Perwakilan Maluku Utara

TERNATE-Ombudsman Republik Indonesia (RI) perwakilan Maluku Utara (Malut) dalam pantauan ujian nasional menemukan pungutan liar (Pungli) selama Ujian Nasional (UN) di Malut, khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Ombudsman RI perwakilan Malut Sofyan Ali mengatakan, meski pelaksanaan UN di Malut berjalan lancar, namun masih terdapat hal yang tidak diinginkan seperti pungutan liar pihak sekolah mulai dari tingkat SD-SMA. Sehingga pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk membatalkan pungutan dan segera dikembalikan kepada orang tua murid melalui surat edaran Dinas Pendidikan.