logo12

Pemkot Bandar Lampung Diminta Ikuti Aturan Soal SDN 2 Palapa

on . Posted in Perwakilan Lampung

BANDAR LAMPUNG, duajurai.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung diminta mengikuti aturan ihwal persoalan SD Negeri 2 Palapa, Kecamatan Tanjungkarang Pusat. Hal itu disampaikan Asisten Ombudsman RI Perwakilan Lampung Ahmad Saleh David Faranto saat diskusi publik “Masa Depan Dunia Pendidikan dan Nasib SD Negeri 2 Palapa” di Rumah Makan Begadang Resto, Telukbetung, Bandar Lampung, Selasa, 15/08/2017.

“Perlu diperhatikan terutama oleh Pemkot bahwa kebijakan untuk menggunakan aset daerah, yang tadinya sebagai tempat sekolah berubah menjadi untuk kepentingan lain, atau menggabungkan siswa-siswi di suatu sekolah ke sekolah lain karena pertimbangan tertentu harus sesuai aturan,” kata David.

Ombudsman Khawatir tak Berlaku Nasional

on . Posted in Perwakilan Lampung

KALIANDA – Satuan penyelenggara administrasi SIM (Satpas) Polres Lampung Selatan memastikan tetap akan melakukan pelayanan pembuatan SIM meski kekosongan material belum jelas kapan terpenuhi.

Setiap pemohon pembuatan SIM akan diberikan kartu SIM sementara hingga pihak kepolisian dapat memberikan kartu SIM yang sebenarnya.

Material SIM Kosong, Ombudsman Kritik Satpas Polres

on . Posted in Perwakilan Lampung

KALIANDA – Sejumlah warga yang menjadi pemohon pembuatan surat izin mengemudi (SIM) di Polres Lampung Selatan mengeluh.

Pasalnya sudah sepekan lebih SIM yang mereka mohonkan tak kunjung jadi hingga saat ini. Polisi beralasan pembuatan SIM tertunda lantaran bahan material kartu SIM kosong. Polisi memang memberikan surat keterangan pengganti SIM selama material kosong. Tetapi sayangnya tidak semua pemohon mendapatkan kartu sementara pengganti SIM dari polisi.

Ombudsman Bentuk Tim Monitoring PPDB

on . Posted in Perwakilan Lampung

BANDAR LAMPUNG (suarapedia) - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung ikut serta mengawal pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang saat ini sedang berlangsung untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan dibentuknya Tim Monitoring PPDB.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung Nur Rakhman Yusuf dalam keterangan persnya di kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Rabu (05/07/2017).

Ia menjelaskan, Tim monitoring yang dibentuk tersebut merupakan salah satu bentuk kewajiban dari Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik.

"Tim ini (tim monitroing PPDB) nanti akan turun langsung ke sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Lampung untuk melihat langsung pelaksanaan PPDB apakah sudah berjalan sesuai dengan prosedur atau tidak," ujarnya.

Nur Rakhman juga mengatakan, selain melakukan monitoring Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung juga membuka posko pengaduan di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung apabila masyarakat menemukan adanya kejanggalan dalam proses PPDB tersebut.

Menurutnya, upaya tersebut juga merupakan salah satu bentuk partisipasi aktif Ombudsman untuk mewujudkan pendidikan yang jujur, bersih dan berkualitas di Provinsi Lampung. Maka dari itu kata dia, Ombudsman juga meminta partisipasi dari masyarakat dan media untuk dapat mengawasi dan melaporkannya apabila ada hal-hal yang janggal dalam pelaksanaan PPDB.

"Sejauh ini sudah ada laporan yang masuk ke kami terkait PPDB tingkat SMP. Saat ini masih dalam proses untuk kami tindaklanjuti," ungkapnya.

Lebih lanjut Nur Rakhman Yusuf mengatakan, apabila masyarakat akan melaporkan pengaduannya terkait PPDB baik untuk tingkat SMP atau SMA dapat datang langsung ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung di Jalan Way Semangka No. 16-A, Pahoman Bandar Lampung, atau melalaui call center Ombudsman RI dengan nomor 137 dan telp (0721)251373 atau melalui SMS 082137373737 dengan format laporan (*Nama Pelapor*No KTP*Asal Provinsi*Isi Laporan*). (ANITA)

Sumber: http://suarapedia.com/id-2222-post-ombudsman-bentuk-tim-monitoring-ppdb.html

Ombudsman Wilayah Lampung Kawal Proses PPDB Tingkat SMP Negeri

on . Posted in Perwakilan Lampung

Bandarlampung, Media Merdeka.com- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung ikut serta mengawal pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang saat ini sedang berlangsung untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan dibentuknya Tim Monitoring PPDB.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung Nur Rakhman Yusuf dalam keterangan persnya di kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Bandarlampung, Rabu (05/7).

Ia menjelaskan, Tim monitoring yang dibentuk tersebut merupakan salah satu bentuk kewajiban dari Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik.

“Tim ini (tim monitroing PPDB) nanti akan turun langsung ke sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Lampung untuk melihat langsung pelaksanaan PPDB apakah sudah berjalan sesuai dengan prosedur atau tidak”ujarnya.

Nur Rakhman juga mengatakan, selain melakukan monitoring Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung juga membuka posko pengaduan di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung apabila masyarakat menemukan adanya kejanggalan dalam proses PPDB tersebut.

Menurutnya, upaya tersebut juga merupakan salah satu bentuk partisipasi aktif Ombudsman untuk mewujudkan pendidikan yang jujur, bersih dan berkualitas di Provinsi Lampung. Maka dari itu kata dia, Ombudsman juga meminta partisipasi dari masyarakat dan media untuk dapat mengawasi dan melaporkannya apabila ada hal-hal yang janggal dalam pelaksanaan PPDB.

“Sejauh ini sudah ada laporan yang masuk ke kami terkait PPDB tingkat SMP. Saat ini masih dalam proses untuk kami tindaklanjuti” ungkapnya.

Lebih lanjut Nur Rakhman Yusuf mengatakan, apabila masyarakat akan melaporkan pengaduannya terkait PPDB baik untuk tingkat SMP atau SMA dapat datang langsung ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung di Jalan Way Semangka No. 16-A, Pahoman Bandar Lampung, atau melalaui call center Ombudsman RI dengan nomor 137 dan telp (0721)251373 atau melalui SMS 082137373737 dengan format laporan (*Nama Pelapor*No KTP*Asal Provinsi*Isi Laporan*).

Sumber: https://media-merdeka.com/2017/ombudsman-wilayah-lampung-kawal-proses-ppdb-tingkat-smp-negeri.html