Disenggol Pakai Cuitan, UPTD BPPRD Langsung Klarifikasi ke Ombudsman

on . Posted in Perwakilan Kalimantan Utara

INSTARA. CO- Dugaan pungutan liar di kantor Samsat yang kini berganti nama menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)cabang Tenguyun mencuat.

Dugaan pungli tersebut berawal dari cuitan sebuah akun facebook bernama Kasriyani Ani yang berisi curhatan mengenai perbedaan biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan administrasi kendaraan.

‘Sekedar berbagi coz bingung.cerita pagi nich ke Samsat tenguyun mau bayar perpanjangan STNK n ganti KT.kemudian petugasx ngitung2 pake kalkulator d tunjukin total d suruh bayar sekitar 568.000 rb lsng kaget ko mahal pdhal biasax cma 250.000 to yg sesuai STNK sy pun batal bayar n alasan uangx ngak cukup.kemudian sya pun pindah k SAMSAT karang anyar.sya minta tolong cekkan setelah mereka cek petugasx ngasih tau totalx sekitar 360.000an rb sekian to sdh sm gantiKT katax.sya pun lsng lega n agak heran ko sma2 samsat tp selisihx jauh sekali sekitar 200an rb.kira2 teman2 ad yg tau kah apa yg bedain ko sampai selisihx jauh sekali.trims’ tulis Kasriyani di akun facebook-nya dan membagikan ke salah satu grupfacebook.

Dalam waktu singkat cuitan tersebut langsung mendapat ratusan komentar. Akun resmi dari Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) juga sempat mengomentari cuitan warga Tarakan tersebut. Walhasil, tidak sedikit anggota grup tersebut yang menyemangati Kasriyani agar melaporkan dugaan pungli ke pihak yang berwenang.

Perbedaan harga yang dipaparkan Kasriyani tersebut segera direspons oleh UPTD BPPRD Tarakan. Rombongan UPTD yang berjumlah 10 orang dipimpin oleh Kepala UPTDH Abdul Nasir mendatangi kantor Ombudsman RI Perwakilan Kaltara di jalan Kusuma Bangsa.

Disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kaltara Ibramsyah Amirudin, dirinya sangat mengapresiasi tindakan sigap yang dilakukan oleh UPTD BPPRD yang langsung mengambil langkah klarifikasi sebelum laporan tersebut masuk ke Ombudsman RI secara resmi.

“Ini bagus sekali, jadi ada kesadarandari instansi yang memberikan layanan publik peka terhadap keluhan atau pertanyaan masyarakat,” pujinya.

Menurut Ibramsyah masalah ini hanya salah paham dan masalah komunikasi antara petugas forntliner dengan masyarakat.

“Jadi menurut klarifikasi dari pihak UPTD hal ini hanya salah paham saja. Jadi ibu Krisyani ini meminta untuk dihitungkan perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk perpanjang pajak dan anti pelat. Nah, karena system online yang sedang drop, jadi perhitungan dilakukan manual. Jadi biaya yang disebutkan adalah biaya perkiraan saja. Di cabang Tenguyun juga tidak melanyani gantipelat,” kata Ibramsyah mengulang apa yang telah disampaikan Abdul Nasir saat diskusi.

(Sumber: http://instara.co/berita/-disenggol-pakai-cuitan-uptd-bpprd-langsung-klarifikasi-ke-ombudsman-ri-)

Tags: pelayanan publik ombudsman kalimantan utara laporan masyarakat

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker