Februari, Ombudsman Terima 10 Laporan Dugaan Maladministrasi di Pelayanan Publik

on . Posted in Perwakilan Kalimantan Utara

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Selama Februari ini, Ombudsman RI Perwakilan Kaltara telah menerima 10 laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang kesalahan administrasi atau maladministrasi di yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltara, Ibramsyah Amirudin mengatakan, laporan yang diterima itu masih bersifat umum. Yang dilaporkan masyarakat adalah penyelenggara negara yakni pemerintah daerah. Selain itu juga ada kepolisian, perbankan, pelayanan BPJS, Badan Pertanahan dan sektor lainnya.

“Semua laporan itu akan kita tindak lanjuti dengan turun ke lapangan atau memanggil pimpinannya. Seperti beberapa hari lalu, kami panggil pihak BPD dan kejaksaaan. Alhamdulillah Kajarinya memenuhi panggilan kami,” ujar Ibramsyah, kepada Bulungan Post, Jumat (17/2).

Menurutnya, pelayanan publik yang paling rawan terjadi pelanggaran itu di rumah sakit umum daerah (RSUD). Karena itu, pihaknya akan terus memantau pelayanan yang ada di setiap RSUD. “Misal, perawat yang tidak ramah kepada pasien. Itu salah satu pelayanan sikap. Idealnya, pelayanan di RSUD itu harus seperti resepsionis hotel. Sapa, senyum dan sopan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dikatakan pria yang pernah menjadi Dosen Unikal Kaltara ini, pada prinsipnya Ombudsman Kaltara siap menerima berbagai bentuk laporan dari masyarakat. Namun, setiap laporan tentu melalui tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Intinya kami sangat aktif di lapangan. Renancanya mulai Maret-April nanti, asisten kami akan menyebar ke kabupaten dan kota untuk menelusuri ada atau tidak dugaan maladministrasi itu,” jelasnya.

Saat ini pihaknya sedang memetakan dalam bentuk rapor setiap penyelenggara pemerintahan yang ada di lingkungan kabupaten/kota maupun Pemprov Kaltara. Misalnya yang bersifat dugaan adanya pungutan itu diberi rapor merah. Sedangkan sifatnya pelayanan atau administrasi seperti di RSUD, Telkom, Telkomsel dan lainnya itu rapor hijau.

Untuk membantu tugas Ombudsman Kaltara, Ia mengimbau masyarakat untuk berani melaporkan segela bentuk yang tidak sesuai dalam pelayanan publik. “Kami siap menerima laporan atau aduan dari masyarakat. Baik itu melalui telepon, maupun melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook dan Twiter,” ungkapnya. (*/san/har)

(Sumber: http://bulungan.prokal.co/read/news/6102-februari-ombudsman-terima-10-laporan-dugaan-maladministrasi-di-pelayanan-publik.html)

Tags: pelayanan publik laporkan malaadministrasi ombudsman kalimantan utara laporan masyarakat

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker