Ombudsman Kaltara: Pegawai Rumah Sakit Harusnya Seperti Resepsionis Hotel

on . Posted in Perwakilan Kalimantan Utara

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Ombudsman Kalimantan Utara mencoba mengklasifikasikan sejumlah instansi pelayanan publik ke dalam tiga zona, merah, hijau, dan biru.

Ibramsyah Amiruddin, Kepala Perwakilan Ombudsman Kalimantan Utara mengemukakan, zona merah merupakan zona bagi instansi-instansi pelayanan publik yang disertai kegiatan pungutan seperti di Samsat, pelayanan perpajakan, serta pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Disdukcapil.

Lalu zona hijau, menyangkut pelayanan prima di unit atau badan layanan dasar kebutuhan masyarakat seperti rumah sakit, Telkom, dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Sedang dalam zona biru, menyangkut kegiatan-kegiatan administratif di berbagai kantor pemerintahan seperti Kelurahan atau Kecamatan.

Disebutkan Ibramsyah, pelayanan publik dan kegiatan-kegiatan administrasi di instansi-intansi tersebut diawasi Ombudsman.

Pengawasan juga melibatkan masyarakat. Masyarakat berhak menyampaikan laporan kepada Ombudsman jika ada indikasi tindakan mal-administrasi atau pun pelayanan publik yang buruk.
"Kalau ada penyimpangan, laporan per telepon bisa kami terima. Dari situ bisa kami terjun ke langsung ke instansi terkait melaksanakan pemantauan. Bisa juga atas inisiatif. Di Ombudsman ada asisten pratama yang terdiri dari intelejen, ada juga penyidik," tutur Ibramsyah saat disua Tribun, Jumat (17/2/2017) di pendopo rumah jabatan gubernur Kalimantan Utara usai menghadiri pelantikan Sekretaris Bawaslu Kalimantan Utara.

Instansi/unit pelayanan publik yang sangat sangat rawan terjadi mal-administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik menurutnya ialah rumah sakit.

Bahkan kata Ibramsyah, jika penyelenggara terindikasi melakukan tindakan mal-administrasi bisa dinonjobkan. Bentuk pelayanan publik di rumah sakit juga menjadi indikator penilaian Ombudsman.

"Kalau pegawai rumah sakit tidak ramah, itu salah satu bentuk pelanggaran dalam pelayanan publik. Makanya setiap instansi seharusnya tiap tahun melaksanakan penyegaran psikologis tentang pelayanan publik. Bukan hanya administrasi saja. (Pegawai) rumah sakit harusnya seperti resepsionis hotel," ujarnya.

Selama efektif bekerja selama 1 Februari lalu, Ombudsman Kalimantan Utara sudah menerima sedikitnya 10 laporan dugaan maladministrasi pelayanan publik. Kesepuluh laporan tersebut menyangkut penyelengaraan pelayanan di instansi penegak hukum, di bidang pendidikan, pelajanan BPJS, termasuk lembaga keuangan Bank Kaltim. Kendati demikian, pihaknya masih melakukan koordinasi internal.

"Sebenarnya kita belum boleh menilai. Asisten pratama saya 8 orang belum turun ke lapangan. Insya Allah Maret atau April kami baru efektif turun ke kabupaten/kota mengawasi. Di media saja kalau ada laporan, kami akan turun. Yang umum ada keamanan seperti kejaksaan, pendidikan, pelayanan BPJS, Bank BPD. Pak Kajari Tarakan juga sempat memenuhi panggilan kami," ujarnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman akan melaksanakan pemeriksaan substantif terhadap laporan yang diterima dari masyarakat. Ombudsman bisa memanggil secara tertulis terlapor, saksi, ahli, dan atau penerjemah untuk dimintai keterangan. Ombudsman juga berhak melaksanakan pemeriksaan lapangan.

"Selain menerima laporan, kami tidak pasif. Seluruh pelayanan publik di Kaltara kami awasi. Yang diawasi adalah administrasinya. Kalau ada maladministrasi maka pintu pungli dan korupsi ada di sana," ujarnya. (*)

(Sumber: http://kaltim.tribunnews.com/2017/02/17/ombudsman-kaltara-pegawai-rumah-sakit-harusnya-seperti-resepsionis-hotel)

Tags: pelayanan publik laporkan malaadministrasi ombudsman kalimantan utara

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker