logo12

Diduga Walikota Tarakan Lakukan Pungli, Hari Ini Ombudsman Mulai Investigasi

on . Posted in Perwakilan Kalimantan Utara

Newstara.com TARAKAN - Kepala Perwakilan Kantor Ombudsman Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) baru saja memiliki kepengurusan organisasi struktural defininitif dan lembaga negara independent tersebut langsung membuat gebrakan dengan menindaklanjuti sejumlah laporan-laporan dari masyarakat. Salah satunya adalah persoalan adanya pungutan-pungutan di sejumlah sekolah kepada orang tua murid yang bersifat sukarela namun ditetapkan standart sumbangsih tersebut.

Kepala Ombudsman Kaltara, Ibramsyah Amiruddin mengatakan ada dugaan penyelewengan atau pungutan liar, bilamana melihat secara gambaran besarnya. Karena sebuah pungutan itu, harus ada kesepakatan antara orang tua murid dengan pihak pemungut serta aturan atau payung hukumnya.

"Bilamana payung hukumnya berupa SK Walikota atau Peraturan Walikota maka harus dilihat terlebih dahulu payung hukumnya dari Peraturan Menteri (Permen) atau sejenisnya," tuturnya saat bertemu awak pers di kantornya di Jalan Kusuma Bangsa Tarakan pada Kamis, (09/02/2017).

Namun dirinya belum mengetahui kasus tersebut dan masih dinilai sebagai dugaan, sehingga pada akan di telusuri atau di investigasi dalam waktu dekat atau pada hari Kamis siang, (09/02/2017) akan di pertanyakan langsung kepada Dinas Pendidikan dan khususnya Pemerintah Kota Tarakan.

"Kalau sekarang saya belum tau kasusnya, hari ini juga saya akan sampaikan kepada asisten saya untuk memeriksa dan mempertanyakannya kepada instansi terkait, namun kalau namanya sukarela maka suka-suka diberikan sumbangan, kalau sudah ada batasannya maka sudah diketagerikan sebagai pungli, karena sekolah itu sudah ada BOS dan Subsidi," ujarnya.

Menurutnya, jika terdapat pelanggaran dan terbukti penyalahan administrasi maka Ombudsman akan memberikan saran dan rekomendasi, dan bilamana Walikota Tarakan tidak mengindahkan rekomendasi tersebut maka Kepala Daerah siap-siap untuk disekolahkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

"Yang jelas akan ada efek jera bilamana tidak di tanggapi saran dan rekomendasi Ombudsman, dan itu sudah diatur dalam UU kita," tuturnya.

Namun, bilamana jika sudah ditangani pihak kejaksaan, kepolisian atau KPK maka Ombudsman tidak memiliki kewenangan namun tetap dapat memberikan saran-saran teknis dan ahli. Seperti pada Saber Pungli yang menjadi Kelompok Tim Ahli dalam memberikan sara dan rekomendasi terkait adanya pungli-pungli di Provinsi Kaltara.

(Sumber: http://newstara.com/mobile/berita-2470-diduga-walikota-tarakan-lakukan-pungli-hari-ini-ombudsman-mulai-investigasi.html)

Tags: pelayanan publik ombudsman kalimantan utara