logo12

Disenggol Pakai Cuitan, UPTD BPPRD Langsung Klarifikasi ke Ombudsman

on . Posted in Perwakilan Kalimantan Utara

INSTARA. CO- Dugaan pungutan liar di kantor Samsat yang kini berganti nama menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)cabang Tenguyun mencuat.

Dugaan pungli tersebut berawal dari cuitan sebuah akun facebook bernama Kasriyani Ani yang berisi curhatan mengenai perbedaan biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan administrasi kendaraan.

Ombudsman Bakal Cegah Kecurangan Dalam Pelelangan Proyek

on . Posted in Perwakilan Kalimantan Utara

TANJUNG SELOR – Proses pelelangan proyek untuk pengadaan barang dan jasa khususnya di lingkungan Pemprov Kaltara, kabarnya akan dilaksanakan Maret mendatang. Kurangnya pengawasan dapat menyebabkan terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pelelangan tersebut.

Menanggapi hal itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kalimantan Utara Ibramsyah mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan langsung dalam pelaksanaan pelelangan nantinya. Hal tersebut merupakan salah satu tugas Ombudsman dalam mencegah terjadinya pelanggaran mal administrasi atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam suatu proses administrasi pelayanan publik.

Februari, Ombudsman Terima 10 Laporan Dugaan Maladministrasi di Pelayanan Publik

on . Posted in Perwakilan Kalimantan Utara

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Selama Februari ini, Ombudsman RI Perwakilan Kaltara telah menerima 10 laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang kesalahan administrasi atau maladministrasi di yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltara, Ibramsyah Amirudin mengatakan, laporan yang diterima itu masih bersifat umum. Yang dilaporkan masyarakat adalah penyelenggara negara yakni pemerintah daerah. Selain itu juga ada kepolisian, perbankan, pelayanan BPJS, Badan Pertanahan dan sektor lainnya.

Ombudsman Kaltara: Pegawai Rumah Sakit Harusnya Seperti Resepsionis Hotel

on . Posted in Perwakilan Kalimantan Utara

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Ombudsman Kalimantan Utara mencoba mengklasifikasikan sejumlah instansi pelayanan publik ke dalam tiga zona, merah, hijau, dan biru.

Ibramsyah Amiruddin, Kepala Perwakilan Ombudsman Kalimantan Utara mengemukakan, zona merah merupakan zona bagi instansi-instansi pelayanan publik yang disertai kegiatan pungutan seperti di Samsat, pelayanan perpajakan, serta pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Disdukcapil.

Diduga Walikota Tarakan Lakukan Pungli, Hari Ini Ombudsman Mulai Investigasi

on . Posted in Perwakilan Kalimantan Utara

Newstara.com TARAKAN - Kepala Perwakilan Kantor Ombudsman Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) baru saja memiliki kepengurusan organisasi struktural defininitif dan lembaga negara independent tersebut langsung membuat gebrakan dengan menindaklanjuti sejumlah laporan-laporan dari masyarakat. Salah satunya adalah persoalan adanya pungutan-pungutan di sejumlah sekolah kepada orang tua murid yang bersifat sukarela namun ditetapkan standart sumbangsih tersebut.

Kepala Ombudsman Kaltara, Ibramsyah Amiruddin mengatakan ada dugaan penyelewengan atau pungutan liar, bilamana melihat secara gambaran besarnya. Karena sebuah pungutan itu, harus ada kesepakatan antara orang tua murid dengan pihak pemungut serta aturan atau payung hukumnya.