logo12

Ombudsman Kaltim Latih 30 Sahabat Jadi TOT

on . Posted in Perwakilan Kalimantan Timur

BALIKPAPAN – Menyadari minimnya jumlah pegawai Ombudsman RI (ORI) Kaltim yang berjumlah 9 orang, kantor Perwalikan ORI Kaltim akan membentuk Sahabat Ombudsman. Akan dipilih sekitar 30 orang untuk dijadikan Traine of Trainer (TOT). Meraka mengemban tugas membantu masyarakat dalam advokasi pelaporan pelayanan publik.

Ketua ORI Perwakilan Kaltimra, Syarifah Rodiah mengatakan mereka itu bisa berasal komunitas yang ada di masyarakat, perwakilan organisasi masyarakat dan mahasiswa termasuk kalangan media yang peduli pada pelayanan publik.

Nekat Ada Pungutan Uang Sekolah Siap Berurusan dengan Satgas Pungli

on . Posted in Perwakilan Kalimantan Timur

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) wilayah Kaltim Kalimantan Timur Syarifah Rodiah, menegaskan, selama ini lembaga pendidikan negeri di Kaltim belum bisa melakukan pungutan uang untuk operasional sekolah. "Semua pungutan masih dilarang," ungkapnya kepada Tribun, belum lama ini.

Selama ini belum ada aturan secara aturan perundang-undangan dan keputusan walikota yang memayungi kebijakan sekolah negeri bisa melakukan pungutan biaya sekolah kepada orangtua 

 

ORI Kaltim Rekomendasikan Buat Perda Orang Asing

on . Posted in Perwakilan Kalimantan Timur

BALIKPAPAN, TRIBUN -Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Kaltim mengimbau untuk melakukan penguatan pengawasan orang asing (POA) dengan membuat peraturan daerah, Pergub, Perbub maupun Perwali.
Demikian disampaikan oleh Kepala ORI perwakilan Kaltim, Syarifah Rodiah, usai gelaran Diseminasi Hasil Kajian Efektifitas Kebijakan POA Kaltim, Rabu (9/8).


"Karena berdasarkan data kami perda tentang pengawasan orang asing di Kaltim belum ada dan Balikpapan juga baru mau membuat, jadi itu perlu dibuat," katanya. Pada POA di tingkat pemerintah daerah, maka selain membuat perda, pergub, perbub atau perwali, harus juga dilakukan evaluasi terkait efektivitas POA serta menyediakan anggaran yang memadai untuk kegiatan pegawasan.

ORI juga menyarankan pemda untuk aktif mendorong Kemenaker dan Kemendagri untuk membuka akses online sehingga data IMTA yang dikeluarkan oleh pusat langsung dapat dipantau dan ditindaklanjuti dengan persiapan pengawasan Disnaker setempat.


Dalam hal ini arus akses online antara lain, Kemenaker ke Disnaker dan dari Kemendagri ke Kesbangkpol, kemudian satu data online antara kemenhumham dan kemenaker sebagaimana yang disampaikan oleh menteri Tenaga kerja Hanif Dhakiri serta menteri kumham Yasona Laaily pada tanggal15 September 2015.


"Jadi kalau Kemenhumham sudah online dengan imigrasi tetapi disnaker provinsi sampai sekarang tidak mempunyai akses data online dari pusat dari kemenaker, itu yang menyebabkan kesulitan yang sangat besar buat mereka," katanya.
Oleh karenanya untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif ORI meminta tidak hanya dari sisi komunikasi antar lembaga teknis atau institusi teknis tetapi juga pemda dapat mendorong ke Kementrian Tenaga Kerja dan Kementrian dalam negeri untuk memeberikan akses data online.


"Jadi gubernur tolong ikut mendorong ke kementrian tenaga kerja dan kementrian dalam negeri untuk memberikan akses data online diberikan sehingga disnaker tahu betul pada saat akan kedatangan WNA yang IMTA-nya sudah dikeluarkan, itu saran dari kami," katanya. (ald)


Sumber: http://kaltim.tribunnews.com/2017/08/10/ori-kaltim-rekomendasikan-buat-perda-orang-asing

Dorong Efektifitas Pengawasan Orang Asing, Perlu Libatkan RT dan Lurah

on . Posted in Perwakilan Kalimantan Timur

BALIKPAPAN — Untuk mendorong dan memperkuat efektifitas pengawasan terhadap orang asing maupun tenaga kerja asing yang akan masuk maupun telah bekerja di Indonesia, Ombudsman RI menggelar diseminasi kajian kebijakan pengawasan orang asing di Kaltim. Hal itu dilakukan agar tercipta kesejahteraan dan terpenuhinya rasa keadilan masyarakat serta memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah RI.

Kepala Ombudsman RI Kaltim Syarifah Rodiah memaparkan kajian ini dilakukan untuk meningkatkan sinergisitas demgan instansi lainnya sehingga dapat meningkatkan efektifitas pengawasam orang asing di daerahnya. Sinergisitas agar tidak ada lagi TKA masuk secara ilegal.

Ombudsman Datang, Anggota Dewan Menghilang.

on . Posted in Perwakilan Kalimantan Timur

PROKAL.CO, BALIKPAPAN - Ada yang aneh saat aksi protes puluhan orangtua murid yang tidak terakomodir di SMP Negeri 22, Kelurahan Sumberjo, Balikpapan Tengah, kemarin (11/7). Dalam aksi protes tersebut nampak hadir salah satu anggota DPRD Balikpapan, Riri Saswita Diano ditengah-tengah kerumunan para pendemo. Riri hadir dengan menggunakan atribut anggota DPRD Kota Balikpapan. Riri hadir bukan sebagai orangtua murid yang ikut protes kepada pihak sekolah, melainkan sebagai penengah untuk memediasi warga yang datang meminta pertanggung jawaban oleh pihak sekolah.

Tampak aksi protes kemarin diwarnai rapat tertutup yang dihadiri oleh Riri, Ketua LPM Sumber Rejo Maulana, dan ketua RT setempat namun tidak melibatkan unsur orangtua murid yang melakukan aksi protes. Sejumlah awak media pun dilarang masuk untuk melakukan peliputan.

Pemandangan kembali ramai ketika di saat bersamaan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Kaltim datang ke sekolah tersebut melakukan sidak. Alhasil rapat yang tadinya tertutup kembali terbuka dan tak berselang lama rapat pun usai dialihkan ke ruang kelas untuk diikuti oleh para orangtua. Hanya saja di tengah-tengah peralihan ruang rapat, terdapat beberapa perwakilan RT yang menghilang termasuk Riri diantaranya.

Proggram Officer Stabil Hery Soenaryo mengatakan bahwa kehadiran salah satu anggota dewan di tengah-tengah aksi protes tersebut dinilai merupakan sebuah kejanggalan. Sebab sejatinya anggota dewan tidak harus terlibat dalam proses PPDB di sekolah. Heri menuding adanya keterlibatan anggota DPRD terkait PPDB online ini.

"Saya menduga bahwa ini ada permainan di DPRD. Bahwa ini terbukti ada anggota DPRD yang datang disekolah itu. Dengan atribut anggota DPRD harusnya pembahasan ini tidak dibahas disekolah itu tetapi dibahas pada proses awal waktu penyusunan kebijakan penerimaan siswa baru," katanya.

Heri menegaskan, harusnya anggota dewan tersebut di sidang lantaran telah menyalahi kode etik. Sebab Hery menilai tujuan kedatangan anggota dewan tersebut masih tidak jelas meskipun beralasan sebagai wakil rakyat namun menurut Heri alasan tersebut tidak tepat.

"Nah anggota DPRD itu harus secara etik harus disidang yang terlibat di sekolah tadi. Karena dia telah memakai attribut dan membawa nama DPRD. Hari ini dia datang ke salah satu sekolah yang tidak jelas mau ngapain, artinya secara etis dia sudah melanggar. Dan Badan Kehormatan DPRD harus memberikan sanksi terhadap hal itu," tegasnya.

Bahkan lebih jauh Hery mengungkapkan, apabila terbukti melanggar kode etik tanpa bisa dipertanggung jawabkan maka dapat dibawa ke ranah hukum. Sebab menurut Hery dengan adanya salah satu anggota dewan ditengah-tengah aksi protes tersebut, memungkin dia untuk melakukan intervensi ataupun melanggar petunjuk teknis (juknis) PPDB yang telah diberlakukan.

"Ini yang harus ditelusuri, bahwa anggota DPRD harus mempertanggung jawabkan apa yang telah ia lakukan pada hari ini secara etik. Kalau memang secara etik terbukti bersalah, bisa jadi kita bawa ke ranah pidana. Misalkan dia melakukan intervensi atau melanggar aturan yang sudah ada itu bisa dibawa keranah pidana," ungkapnya.

Sementara itu, di lain sisi Riri menjelaskan bahwa dalam permasalahan ini dirinya hanya ikut mendengarkan keluhan dari para orangtua dan berusaha menampung aspirasi mereka. Alhasil dirinya berharap kepada pemerintah kota segera membuat kebijakan untuk menampung anak-anak lingkungan sekitar yang tidak lolos.

"Kemarin tujuh kelas, tapi kalau ditambah kelas sebenarnya cukup saja warga di sini. Karena yang datang disini cuma 25 orang aja dan betul-betul tinggal disini dengan dibuktikan oleh KK nya dan KTP nya. Jadi kami berharap ada kebijakan khusus lah di Sumber Rejo ini dari Diknas untuk bisa menampung anak-anak yang tidak tertampung disini," tuturnya.

Lebih lanjut Riri menyarankan kepada pemerintah kota untuk menambah jumlah sekolah yang ada di Balikpapan. Lantaran defisit, Riri meminta agar pemerintah segera mencari solusi yang tepat seperti mensubsidi sekolah swasta agar dapat menampung murid yang tidak diterima di sekolah yang ada dilingkungannya.

"Saran saya sekolah swasta itu pemerintah kota akan subsidi untuk meringankan masyarakat yang masuk ke sekolah swasta. Jadi tanggungannya itu bukan hanya orang tua tapi pemerintah. Kalau menambah sekolah tidak bisa ya sekolah swasta itu yang betul-betul diperbaiki dan disubsidi. Kalau sekolah swasta itu disubsidi oleh pemerintah, otomatis kan akan meringankan beban masyarakat," pungkasnya. (bp-22/rus)

Sumber : http://balikpapan.prokal.co/read/news/215774-ombudsman-datang-anggota-dewan-menghilang.html