logo12

ORI Kaltim Rekomendasikan Buat Perda Orang Asing

on . Posted in Perwakilan Kalimantan Timur

BALIKPAPAN, TRIBUN -Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Kaltim mengimbau untuk melakukan penguatan pengawasan orang asing (POA) dengan membuat peraturan daerah, Pergub, Perbub maupun Perwali.
Demikian disampaikan oleh Kepala ORI perwakilan Kaltim, Syarifah Rodiah, usai gelaran Diseminasi Hasil Kajian Efektifitas Kebijakan POA Kaltim, Rabu (9/8).


"Karena berdasarkan data kami perda tentang pengawasan orang asing di Kaltim belum ada dan Balikpapan juga baru mau membuat, jadi itu perlu dibuat," katanya. Pada POA di tingkat pemerintah daerah, maka selain membuat perda, pergub, perbub atau perwali, harus juga dilakukan evaluasi terkait efektivitas POA serta menyediakan anggaran yang memadai untuk kegiatan pegawasan.

ORI juga menyarankan pemda untuk aktif mendorong Kemenaker dan Kemendagri untuk membuka akses online sehingga data IMTA yang dikeluarkan oleh pusat langsung dapat dipantau dan ditindaklanjuti dengan persiapan pengawasan Disnaker setempat.


Dalam hal ini arus akses online antara lain, Kemenaker ke Disnaker dan dari Kemendagri ke Kesbangkpol, kemudian satu data online antara kemenhumham dan kemenaker sebagaimana yang disampaikan oleh menteri Tenaga kerja Hanif Dhakiri serta menteri kumham Yasona Laaily pada tanggal15 September 2015.


"Jadi kalau Kemenhumham sudah online dengan imigrasi tetapi disnaker provinsi sampai sekarang tidak mempunyai akses data online dari pusat dari kemenaker, itu yang menyebabkan kesulitan yang sangat besar buat mereka," katanya.
Oleh karenanya untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif ORI meminta tidak hanya dari sisi komunikasi antar lembaga teknis atau institusi teknis tetapi juga pemda dapat mendorong ke Kementrian Tenaga Kerja dan Kementrian dalam negeri untuk memeberikan akses data online.


"Jadi gubernur tolong ikut mendorong ke kementrian tenaga kerja dan kementrian dalam negeri untuk memberikan akses data online diberikan sehingga disnaker tahu betul pada saat akan kedatangan WNA yang IMTA-nya sudah dikeluarkan, itu saran dari kami," katanya. (ald)


Sumber: http://kaltim.tribunnews.com/2017/08/10/ori-kaltim-rekomendasikan-buat-perda-orang-asing

Dorong Efektifitas Pengawasan Orang Asing, Perlu Libatkan RT dan Lurah

on . Posted in Perwakilan Kalimantan Timur

BALIKPAPAN — Untuk mendorong dan memperkuat efektifitas pengawasan terhadap orang asing maupun tenaga kerja asing yang akan masuk maupun telah bekerja di Indonesia, Ombudsman RI menggelar diseminasi kajian kebijakan pengawasan orang asing di Kaltim. Hal itu dilakukan agar tercipta kesejahteraan dan terpenuhinya rasa keadilan masyarakat serta memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah RI.

Kepala Ombudsman RI Kaltim Syarifah Rodiah memaparkan kajian ini dilakukan untuk meningkatkan sinergisitas demgan instansi lainnya sehingga dapat meningkatkan efektifitas pengawasam orang asing di daerahnya. Sinergisitas agar tidak ada lagi TKA masuk secara ilegal.

Ombudsman Datang, Anggota Dewan Menghilang.

on . Posted in Perwakilan Kalimantan Timur

PROKAL.CO, BALIKPAPAN - Ada yang aneh saat aksi protes puluhan orangtua murid yang tidak terakomodir di SMP Negeri 22, Kelurahan Sumberjo, Balikpapan Tengah, kemarin (11/7). Dalam aksi protes tersebut nampak hadir salah satu anggota DPRD Balikpapan, Riri Saswita Diano ditengah-tengah kerumunan para pendemo. Riri hadir dengan menggunakan atribut anggota DPRD Kota Balikpapan. Riri hadir bukan sebagai orangtua murid yang ikut protes kepada pihak sekolah, melainkan sebagai penengah untuk memediasi warga yang datang meminta pertanggung jawaban oleh pihak sekolah.

Tampak aksi protes kemarin diwarnai rapat tertutup yang dihadiri oleh Riri, Ketua LPM Sumber Rejo Maulana, dan ketua RT setempat namun tidak melibatkan unsur orangtua murid yang melakukan aksi protes. Sejumlah awak media pun dilarang masuk untuk melakukan peliputan.

Pemandangan kembali ramai ketika di saat bersamaan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Kaltim datang ke sekolah tersebut melakukan sidak. Alhasil rapat yang tadinya tertutup kembali terbuka dan tak berselang lama rapat pun usai dialihkan ke ruang kelas untuk diikuti oleh para orangtua. Hanya saja di tengah-tengah peralihan ruang rapat, terdapat beberapa perwakilan RT yang menghilang termasuk Riri diantaranya.

Proggram Officer Stabil Hery Soenaryo mengatakan bahwa kehadiran salah satu anggota dewan di tengah-tengah aksi protes tersebut dinilai merupakan sebuah kejanggalan. Sebab sejatinya anggota dewan tidak harus terlibat dalam proses PPDB di sekolah. Heri menuding adanya keterlibatan anggota DPRD terkait PPDB online ini.

"Saya menduga bahwa ini ada permainan di DPRD. Bahwa ini terbukti ada anggota DPRD yang datang disekolah itu. Dengan atribut anggota DPRD harusnya pembahasan ini tidak dibahas disekolah itu tetapi dibahas pada proses awal waktu penyusunan kebijakan penerimaan siswa baru," katanya.

Heri menegaskan, harusnya anggota dewan tersebut di sidang lantaran telah menyalahi kode etik. Sebab Hery menilai tujuan kedatangan anggota dewan tersebut masih tidak jelas meskipun beralasan sebagai wakil rakyat namun menurut Heri alasan tersebut tidak tepat.

"Nah anggota DPRD itu harus secara etik harus disidang yang terlibat di sekolah tadi. Karena dia telah memakai attribut dan membawa nama DPRD. Hari ini dia datang ke salah satu sekolah yang tidak jelas mau ngapain, artinya secara etis dia sudah melanggar. Dan Badan Kehormatan DPRD harus memberikan sanksi terhadap hal itu," tegasnya.

Bahkan lebih jauh Hery mengungkapkan, apabila terbukti melanggar kode etik tanpa bisa dipertanggung jawabkan maka dapat dibawa ke ranah hukum. Sebab menurut Hery dengan adanya salah satu anggota dewan ditengah-tengah aksi protes tersebut, memungkin dia untuk melakukan intervensi ataupun melanggar petunjuk teknis (juknis) PPDB yang telah diberlakukan.

"Ini yang harus ditelusuri, bahwa anggota DPRD harus mempertanggung jawabkan apa yang telah ia lakukan pada hari ini secara etik. Kalau memang secara etik terbukti bersalah, bisa jadi kita bawa ke ranah pidana. Misalkan dia melakukan intervensi atau melanggar aturan yang sudah ada itu bisa dibawa keranah pidana," ungkapnya.

Sementara itu, di lain sisi Riri menjelaskan bahwa dalam permasalahan ini dirinya hanya ikut mendengarkan keluhan dari para orangtua dan berusaha menampung aspirasi mereka. Alhasil dirinya berharap kepada pemerintah kota segera membuat kebijakan untuk menampung anak-anak lingkungan sekitar yang tidak lolos.

"Kemarin tujuh kelas, tapi kalau ditambah kelas sebenarnya cukup saja warga di sini. Karena yang datang disini cuma 25 orang aja dan betul-betul tinggal disini dengan dibuktikan oleh KK nya dan KTP nya. Jadi kami berharap ada kebijakan khusus lah di Sumber Rejo ini dari Diknas untuk bisa menampung anak-anak yang tidak tertampung disini," tuturnya.

Lebih lanjut Riri menyarankan kepada pemerintah kota untuk menambah jumlah sekolah yang ada di Balikpapan. Lantaran defisit, Riri meminta agar pemerintah segera mencari solusi yang tepat seperti mensubsidi sekolah swasta agar dapat menampung murid yang tidak diterima di sekolah yang ada dilingkungannya.

"Saran saya sekolah swasta itu pemerintah kota akan subsidi untuk meringankan masyarakat yang masuk ke sekolah swasta. Jadi tanggungannya itu bukan hanya orang tua tapi pemerintah. Kalau menambah sekolah tidak bisa ya sekolah swasta itu yang betul-betul diperbaiki dan disubsidi. Kalau sekolah swasta itu disubsidi oleh pemerintah, otomatis kan akan meringankan beban masyarakat," pungkasnya. (bp-22/rus)

Sumber : http://balikpapan.prokal.co/read/news/215774-ombudsman-datang-anggota-dewan-menghilang.html

Tak segera cabut IUP, Gubernur Kaltim dilaporkan ke Ombudsman RI

on . Posted in Perwakilan Kalimantan Timur

Merdeka.com - Masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi antimafia Sumber Daya Alam (SDA), hari ini melaporkan Gubernur Kalimantan Timur ke Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Timur, di Balikpapan. Gubernur diduga melakukan maladministrasi, lantaran tak segera mencabut ratusan izin usaha pertambangan (IUP) yang berstatus non Clean and Clear (CnC).

 

Kewajiban pencabutan IUP non CnC, merupakan tindak lanjut dari koordinasi dan supervisi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2014 silam. Supervisi itu menitikberatkan pada 5 permasalahan utama yakni penataan IUP, pelaksanaan kewajiban keuangan, pengawasan produksi pertambangan, pengawasan penjualan dan pengapalan hasil tambang, dan pengolahan serta pemurnian hasil tambang.

 

Terkait itu, pascabatas waktu evaluasi IUP mengacu pada Permen Energi dan SDM No 43/2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba yang berakhir pada 2 Januari 2017 lalu, data dilansir Pemprov Kaltim di bulan April 2017, di Kaltim masih terdapat 826 IUP dari 1.404 IUP dengan luasan yang berpotensi dicabut seluas sekitar 2,4 juta hektare.

 

"Sementara Kementerian ESDM tanggal 4 April 2017 melansir, bahwa di Kaltim, terdapat 275 IUP berstatus non CnC dari 1.181 IUP. Dengan begitu, Gubernur wajib melakukan pencabutan IUP non CnC maupun IUP yang berakhir masa berlakunya," kata Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur, Pradarma Rupang, dalam keterangan dia kepada wartawan di Samarinda, Senin (8/5).

 

"Tapi nyatanya, sampai hari ini, Gubernur Kalimantan Timur hanya berwacana saja, tanpa melakukan tindakan yang nyata," tegas Rupang.

 

Diterangkan Rupang, koalisi menyampaikan bahwa sesuai UU No 37/2008 tentang Ombudsman RI, mal administrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan.

 

"Sehingga tindakan Gubernur Kaltim yang tidak mencabut IUP-IUP yang bermasalah, merupakan bentuk potensi mal administrasi," sebut Rupang.

 

Sementara, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) 30 Carolus Tuah menambahkan, koalisi mendesak ORI Kalimantan Timur, melakukan penyelidikan sesuai kewenangannya.

"Kewenangan sebagaimana UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindaklanjut laporan masyarakat," kata Tuah.

 

"Akut-nya persoalan tambang di Kaltim, tidak hanya soal masih banyaknya IUP Non CnC yang belum dicabut. Selain itu juga ada 24 IUP berada di kawasan hutan konservasi dengan tumpang tindih lahan 92,6 ribu hektare, hingga pada persoalan lubang tambang di Kaltim telah merenggut nyawa 26 orang anak," timpal Rupang.

 

Sumber: https://www.merdeka.com/peristiwa/tak-segera-cabut-iup-gubernur-kaltim-dilaporkan-ke-ombudsman-ri.html

Forum Guru SMA/SMK se-Kaltim Silaturohim di Kantor Ombudsman

on . Posted in Perwakilan Kalimantan Timur

Samarinda, harianKutim.Com – Sabtu, 6 Mei 2017 Perwakilan Forum Guru SMA/SMK Se-Kaltim berkunjung ke kantor Ombudsman Kaltim dan diterima langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Syarifah Rodiah SH, SE, MM.

 

Dalam pertemuan agenda silahturrahmi tersebut yang diwakiki 10 Kab/Kota Kaltim yang terdiri dari Bontang,  Samarinda,  PPU,  Paser,  Kubar,  Kutim, Berau, Mahulu,  Kukar, dan tuan rumah Balikpapan dalam ruang meeting di Kantor Ombudsman yang diawali dengan uacapan Selamat datang dari Kepala Perwakilan Ombudsman, sekilas tentang Ombudaman dan perkenalan pihak management Ombudsman dilanjut dengan pemaparan tujuan kedatangan Forum Guru Se-Kaltim oleh Ketua Forum Gunawan asal dari Samarinda. “Bahwa maksud dan tujuan kedatangan kami adalah tak lain untuk bersilahturrahmi dengan Ombudsman sebagai lembaga independen dan memperkenalkan keberadaan dari pada Forum Guru ini” ujar nya.

 

Ditambahkan oleh Suja’i selaku Sekjen asal dari Kukar bahwa ada harapan juga untuk kedepan Forum Guru ini bersinergi sebagai Sahabat Ombudsman untuk membantu pelayanan publik di bidang Pendidikan. 

 

Lanjut,  lebih rinci lagi Anugrah asal daerah Bontang menyampaikan bebeberapa point penting pertemuan Guru dengan pihak Ombudsman adalah melalui Forum Guru maka kami Guru menawarkan diri untuk menjadi sahabat Ombusman, memberi sedikit informasi tentang  latar belakang aksi damai 02 Mei 2017 yang memperjuangkan nasib kurang lebih 6.000 guru yg terdiri dari gaji guru Honorer,  TPP ASN dan Bosda Propinsi untuk sekolah yg semuanya belum dicairkan sudah 4 bulan, dan mengharapkan arahan dan bimbingan dari Ombusman untuk langkah selanjutnnya termasuk keamanan dan kenyamanan guru-guru pasca aksi damai.

 

Ombudsman pun menyambut baik kehadiran Forum guru dan mendukung Forum dalam mengawal perjuangan serta terkait mal administrasi kaitan dengan diskriminasi dan intimidasi dan lainnya Ombudsman siap menjadi pelindung Guru untuk hal tersebut. (Anra/Nala)

 

Sumber: http://hariankutim.com/forum-guru-smasmk-se-kaltim-silaturohim-di-kantor-ombudsman/