logo12

Ini Catatan Ombudsman Kalsel terhadap Pelaksanaan UNBK

on . Posted in Perwakilan Kalimantan Selatan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMK di Kalsel tak luput dari pantauan Ombudsman Kalsel.

Sejumlah catatan diberikan oleh Ombudsman Kalsel terkait pelaksanaan UNBK 2017.


Ketua Ombudsman Kalsel Nurcholish Majid melalui Asisten Ombudsman Kalsel Sopian Hadi mengatakan pelaksanaan UN berbasis komputer sendiri sudah banyak meminimalkan masalah misal kecurangan yang biasa terjadi di UN.
"Catatan tetap ada namun kecil saja. Pelaksanaan UN yang sudah 85 persen menggunakan komputer cukup mengurangi masalah yang biasa terjadi," katanya Kamis (6/4/2017).

Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2017 Diprediksi Terus Meningkat

on . Posted in Perwakilan Kalimantan Selatan

Tahun 2016 telah berlalu, menyisakan 308 pengaduan masyarakat menyangkut pelayanan publik yang terus ditindaklanjuti Ombudsman RI Perwakilan Kalsel hingga akhir tahun. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yang hanya 116 pengaduan saja.

Diprediksi pada tahun 2017 laporan akan terus meningkat hingga mencapai 500 laporan. Hal tersebut terjadi karena beberapa sebab; Pertama, karena masyarakat semakin peduli terhadap pelayanan publik dan berani menyampaikan laporannya; Kedua, karena pengetahuan masyarakat menyangkut hak-hak warga negara semakin tinggi dan bersamaan itu mengetahui keberadaan Ombudsman RI sebagai lembaga pengaduan pelayanan publik; Ketiga; karena espektasi atau harapan masyarakat menyangkut kualitas pelayanan publik terus meningkat.

Kemensesneg berharap media memberikan porsi berita pembangunan

on . Posted in Perwakilan Kalimantan Selatan

 

Banjarmasin (ANTARA News) - Kementerian Sekretaris Negara berharap media massa memberikan porsi atau ruang bagi berita pembangunan sehingga informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang.

Staf Ahli Mensesneg Prof Dadan Wildan pada "Focus Group Discusion" (FGD)  di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kalimantan Selatan mengemukakan hal itun, dengan tema menjembatani kebijakan pusat dan daerah, Selasa, mengatakan, saat ini sebagian besar media massa memberitakan hal-hal negatif dari pemerintahan.

"Misalnya saja, untuk pembangunan jalan hampir tidak pernah diberitakan, kalaupun ada porsinya sangat kecil, sedangkan sebaliknya bila ada jalan rusak walaupun hanya kecil, beritanya menjadi besar," katanya.

Begitu juga dengan berbagai persoalan lainnya, yang seakan-akan dari pemberitaan tersebut pemerintah tidak pernah bekerja, karena yang muncul berita-berita yang negatifnya saja yang disampaikan secara terus menerus.

Dengan demikian, kata dia, melalui diskusi yang menghadirkan pimpinan media massa daerah, dosen, ombudsman dan instansi terkait, akan diperoleh formula yang tepat sehingga informasi atau kebijakan pemerintah bisa diterima oleh masyarakat secara berimbang.

Ombudsman Soroti Kinerja BPN

on . Posted in Perwakilan Kalimantan Selatan

BANJARMASIN, KOMPAS.com — Dalam setahun terakhir, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan menerima 20-an aduan dari masyarakat seputar tanah. Dari jumlah tersebut, tujuh aduan di antaranya menyangkut pelayanan yang diberikan Badan Pertanahan Nasional.

 

Noorhalis Majid, Kepala Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) Perwakilan Kalsel, Selasa (7/8/2012), mengatakan, pihaknya telah mencatat beberapa hal menyangkut pelayanan publik di Badan Pertanahan Nasional (BPN).