logo12

Ombudsman Kalbar Bentuk Tim Pengawas Rekrutmen CPNS Kemenkum HAM

on . Posted in Perwakilan Kalimantan Barat

Pontianak, thetanjungpuratimes.com – Guna melakukan pengawasan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), Ombudsman perwakilan Kalimantan Barat akan membentuk tim pengawas.

Kepala Kantor Ombudsman Perwakilan Kalbar Agus Priyadi mengatakan, dibentuknya tim pengawas ini agar proses seleksi penerimaan CPNS tersebut berjalan objektif dan transparan.

Ombudsmab RI Perwakilan Kalbar Buka Pos Aduan untuk Mengawal Rekrutmen CPNS Kemenkumham

on . Posted in Perwakilan Kalimantan Barat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ombudsman RI Perwakilan Kalbar akan mengawal proses penerimaan CPNS Kemenkumham RI dengan membuka pos pengaduan penerimaan CPNS Tahun 2017. Formasi Alokasi penerimaan untuk Kemenkumham Kalbar sebanyak 476 orang yang terdiri dari S1 108 orang, D3 14 orang dan SMA/ Sederajat 354 orang (wanita 88 orang, pria 266 orang).

Kepala Ombudsman Kalbar mendorong agar tes CPNS Kemenkumham benar-benar harus dilaksanakan dengan profesional dan kredibel.

 

Ombudsman Temukan Pelanggaran pada PPDB 2017

on . Posted in Perwakilan Kalimantan Barat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK  - Dalam rangka memastikan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat, Agus Priyadi menemukan pelanggaran yakni satu diantaranya praktik penjualan map pendaftaran kepada calon siswa baru di satu di antara sekolah di Kubu Raya.

 

"Kasus penjualan map bagi calon siswa baru, kami langsung mendatangi pihak sekolah dan meminta mereka untuk mengembalikan uang tersebut kepada orangtua siswa," ujarnya, Jumat (7/7/2017).

 

Ombudsman Kalbar Temukan Pelanggaran Pada PPDB 2017

on . Posted in Perwakilan Kalimantan Barat

KBRN, Pontianak : Memastikan pelaksanaan Peneriman Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2017 berjalan lancar sesuai aturan yang berlaku, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melakukan pemantauan di sejumlah sekolah.

 

Berdasarkan pemantauan tersebut Ombudsman memukan sejumlah pelanggaranpada proses PPDB tahun 2017 seperti, praktik penjualan map pendaftaran kepada calon siswa baru, penerepan zonasi yang masih tidak jelas serrta kurangnya sosialisasi PPDB online kepada masyarakat.