Terkait Perekrutan Pegawai Non-ASN di Damkar, Roni Lapor ke Ombudsman RI Jateng

on . Posted in Perwakilan Jawa Tengah

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG- Sejumlah orang yang menamakan diri Aliansi Pemadam Kebakaran mendatangi kantor Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, di Kota Semarang, Senin (10/4/2017). Mereka mengadukan dugaan adanya maladministrasi dalam proses perekrutan tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang.

Juru bicara Aliansi Pemadam Kebakaran, Roni Supriyanto melaporkan adanya dugaan maladministrasi yaitu tidak ada transparasi perekrutan non-ASN di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran kota Semarang.

Komputer Minim, SMK Digabung

on . Posted in Perwakilan Jawa Tengah

SEMARANG – Kadinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Gatot Bambang Hastowo menyatakan kesiapan melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) tingkat SMK.

Di dalam evaluasi tersebut mencakup kebijakan penggabungan sejumlah sekolah karena minimnya siswa dan peralatan komputer. ”Keinginannya dengan saling meminjam peralatan dapat membuka kesempatan pada sekolah yang belum memiliki sarana memadai, namun ingin melaksanakan ujian komputer. Ke depan, diharapkan masingmasing sekolah dapat mandiri melaksanakan ujian,” kata dia, kemarin. Kendati demikian evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan ujian akan dilaksanakan.

Antarsekolah harus didorong sehingga muncul kerja sama. Sebab, kesempatan ini sekaligus bermanfaat mendukung suasana harmonis di dunia pendidikan. ”Bentuknya, saling mendukung di antara satuan pendidikan dengan memperbolehkan fasilitasnya dimanfaatkan sekolah lain. Kendati demikian, evaluasi pelaksanaan ujian tetap dilakukan.” Terpisah, Ombudsman RI Perwakilan Jateng meminta masyarakat di Kota Semarang tidak ragu melapor jika menemukan ada pelanggaran dalam pelaksanaan UNBK tingkat SMK. Identitas masyarakat sebagai pelapor akan dirahasiakan.

Ditemukan Sejumlah Pelanggaran di SMK

on . Posted in Perwakilan Jawa Tengah

SEMARANG –Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah masih menemukan sejumlah pelanggaran pelaksanaan ujian nasional (UN) di sejumlah sekolah menengah kejuruan (SMK) saat dilakukan pemantauan kemarin.

Plt Kepala Perwakilan Om - budsman RI Perwakilan Jawa Tengah Sabarudin Hulu menga - takan, dari pantauan di beberapa sekolah di wilayah Salatiga, Solo, Boyolali, Klaten, Demak, Grobogan, Temanggung, dan Wonosobo masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap pelaksanaan ujian na - sional tahun ini. “Kami masih melihat beberapa sekolah yang tidak menaati pedoman pelaksanaan ujian nasional,” ujarnya di Semarang kemarin. Padahal pelaksanaan ujian nasional sudah diatur melalui Peraturan Badan Standar Na - sional Pendidikan Nomor: 0043/P/BNSP/I/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Na sio - nal Tahun Pelajaran 2016/ 2017.

Ombudsman Pantau UN di Tiap Sekolah

on . Posted in Perwakilan Jawa Tengah

Semarang, 92.6 FM-Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah menemukan sejumlah pelanggaran, di dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2017 tingkat SMA/SMK. Pelanggaran yang ditemukan itu, berada di sejumlah sekolah di Jawa Tengah,di antaranya Kota Salatiga, Kabupaten Grobogan, Demak dan Klaten.

Asisten Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Bidang Penyelesaian Laporan Bellinda Wasistiyana Dewanty mengatakan, pelanggaran yang ditemukan itu hampir semuanya dilakukan para pengawas ujian. Yakni, membawa alat komunikasi masuk di ruang ujian dan datang ke ruang ujian terlambat.

Ombudsman Jateng Lakukan Pangawasan Dalam Pelaksanaan UN di SMK

on . Posted in Perwakilan Jawa Tengah

SEMARANG, Warta Nasional — Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah melakukan pengawasan ujian nasional di Sekolah Menengah Kejuruan.

Dari pantauan Ombudsman dibeberapa sekolah di wilayah Kota Salatiga dan Surakarta, serta Kabupaten Boyolali, Klaten, Demak, Grobogan, Temanggung dan Wonosobo masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap pelaksanaan ujian nasional tahun ini.

“Kami masih melihat beberapa sekolah yang tidak mentaati pedoman pelaksanaan ujian nasional. Padahal mengenai pelaksanaan ujian nasional sudah diatur melalui Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0043/P/BNSP/I/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017,” kata Plt Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Sabarudin Hulu kepada wartanasional.com di Semarang, Selasa (4/4).

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker