logo12

Ombudsman: Pemerintah Harus Tinjau Kembali Aturan POS UN

on . Posted in Perwakilan Jawa Barat

RMOLJabar. Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang serentak dilaksanakan di Indonesia, akhirnya telah selesai dilaksanakan oleh para siswa SMK dan SMA tahun ini.

Akan tetapi masih banya peraturan-peraturan yang masih dilanggar oleh sekolah dalam menjalankan UNBK tersebut.

Seperti yang dikatakan oleh Asisten Ombudsman, Noer Adhe Purnama yang juga menjadi Koordinator Pemantauan Pelaksanaan UN dan USBN tahun 2017 menjelaskan, sesuai aturan Prosedur Aturan Standar Ujian Nasional (POS UN) mengenai 20 orang peserta dalam satu ruangan dan berjarak 1 meter antara meja komputer satu dengan meja yang lainnya, masih dilanggar oleh kebanyakan sekolah yang ada di Jawa Barat.

"Sekarang kalau di perkotaan iya ruang kelasnya luas, tapi kalau melihat sekolah di bagian pedalaman kelasnya itu tidak mungkin berjarak 1 meter di kali 1 meter dengan peserta lain, karena ruangan kelas nya kecil-kecil. Kita jarang menemukan sekolah yang satu ruangan itu 20 peserta ujian. Rata-rata semua diluar 20 peserta ujian," ungkap Noer kepada RMOLJabar. Senin (17/4).

Artinya aturan yang ada di POS UN, seharusnya lebih diperhatikan kembali atau lebih ditinjau lagi pemerintah dilapangannya seperti apa.

"Ombudsman sendiri melihat sesuai prosedur semuanya. Ketika tidak ada yang sesuai ya tidak sesuai, tapi hambatannya kondisi nya juga harus diperhatikan oleh pemerintah ketika membuat satu regulasi, harus ada uji publik dulu," tuturnya.

Ia sangat yakin pemerintah membuat satu aturan itu sudah berfikir matang dengan berbagai perspektif, yang kurangnya itu adalah mereka tidak melihat kondisi di lapangan seperti apa.

"Karena sekolah pun kita jarang menemukan jarang 20 orang dalam suatu ruangan. Jadi gimana sekolah mau mematuhi prosedur berdasarkan POS UN karena memang kondisinya sulit untuk di jalankan," tegasnya.

Untuk teguran sendiri lanjut dia, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat, memberikan teguran ketika sekolah benar-benar tidak ada celah untuk membela diri.

"Misalnya masih ada pengawas membiarkan anak-anak berdiskusi, itu kita langsung tegur kepala sekolahnya. Karena yang kena imbas adalah sekolahnya meskipun pengawas nya tersebut bukan bagian dari sekolah itu. Padahal UNBK itu meningkatkan integritas kejujuran siswa. Ketika pengawas yang masih membawa alat komunikasi kita langsung tegur juga pengawasnya. Karena yang kami nilai dan kami evaluasi adalah sekolahnya bukan pengawasnya," jelasnya.

Akan tetapi lanjut dia, kalau pelanggaran UN nya tentang satu ruangan gak bisa 20 peserta dan berjarak 1 meter dan ruangan tidak bisa transparan itu kami sulit menegurnya, karena kami paham kondisi di lapangannya sulit untuk dijalankan.

"Tapi kemudian ini menjadi catatan kami untuk melakukan evaluasi ini di tingkat ombudsman pusat. Biar ombudsman pusat yang kemudian mengevaluasi di tingkat kementrian," tandasnya.[gun]

(Sumber: http://www.rmoljabar.com/read/2017/04/17/40760/Ombudsman:-Pemerintah-Harus-Tinjau-Kembali-Aturan-POS-UN-)

Tags: ombudsman jawa barat, pelayanan publik USBN 2017 unbk 2017