logo12

Ombudsman Sebut Laporan Pelayanan Publik Masih Didominasi Kabupaten/ Ko

on . Posted in Perwakilan Jawa Barat

BANDUNG, (PRFM) - Jumlah pelapor terbanyak yang disampaikan masyarakat kepada Ombudsman terkait pelayanan publik masih didominasi oleh intansi di Kabupaten/ Kota dan tingkat Provinsi. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat, Haneda Sri Lastoto saat acara sosialisasi sinergitas ombudsman dan masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik di Balaikota Bandung, Minggu (27/8/2017).

 

“Paling banyak terjadi itu di Ibu kota, dan jumlah terlapor ada di kota-kota besar. Di Bandung jumlah laporan yang paling banyak,” ujarnya saat on air di PRFM.

 

Ombudsman RI Bentuk Jaringan Kerja “Baraya Ombudsman”

on . Posted in Perwakilan Jawa Barat

Peran serta masyaakat dalam upaya pebaikan penyelenggaaan pelayanan public, merupakan hak sebagaimanan diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomo 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ombudsman sebagai pengawas penyelenggaan pelayanan public, mengemban tugas mendorong peran serta public melalui pembangunan jaringan kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. 
 
Ketua Ombudsman RI perwakilan Jawa Barat, Hanaeda Sri Lastoto mengatakan merasa perlu peran serta masyarakat sebagai kebutuhan yang sifatnya berkelanjutan, karena itu, Ombudsman membentuk jaringan kerja dengan nama “Baraya Ombudsman”. Sebagai langkah awal, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan “Sosialisasi Ombudsman Republik Indonesia Pewakilan Povinsi Jawa Barat dalam rangka Menjaring Partisipasi Masyarakat”, Minggu, 27 Agustus 2017. 
 

PELAKSANAAN TES CPNS 2017, KAKANWIL KEMENKUMHAM JABAR AJAK KERJASAMA OMBUDSMAN LAKUKAN PENGAWASAN

on . Posted in Perwakilan Jawa Barat

BANDUNG- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Indro Purwoko beserta Kepala Divisi Admnistarsi, Nofli dan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Molyanto beserta para pejabat strukural Kanwil Kemenkumham Jawa Barat siang tadi, Senin (14/08/17) datangi Kantor Ombudsman Jawa Barat di jalan Kebon Waru Utara No. Bandung yang disambut baik oleh Haneda selaku Ketua Ombudsman beserta jajarannya di ruang rapatnya.

 

120 Laporan Praktek Maladministrasi PPDB 2017 di Jabar

on . Posted in Perwakilan Jawa Barat

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat menerima sejumlah laporan pengaduan maladministrasi dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2017. Ombudsman mencatat sedikitnya ada 120 laporan yang disampaikan warga dari seluruh wilayah Jawa Barat.

Ketua Ombudsman Jawa Barat Haneda Sri Lastoto mengatakan hasil pemantauan PPDB, pihaknya masih menemukan maladministrasi dengan modus operansi yang sama dan terua berulang setiap tahunnya. Laporan dan kasus yang ditemukan Ombudsman Jawa Barat di antaranya calo jual beli kursi di sekolah, pengurangan kuota siswa RMP, hingga pelaksanaan jalur MoU yang tidak sesuai aturan.

"Ada sekitar 120 kasus yang dilaporkan dan kami temukan se-Jawa Barat. Kasus pungli sekitar 35 persen dari total keseluruhan," kata Haneda usai menggelar Laporan Kajian Cepat PPDB 2017 di Hotel Nexa, Jalan Supratman, Kota Bandung, Selasa (8/8).

Menurutnya salah satu yang disoroti Ombudsman adalah praktek jual beli kursi yang masih ditemukan di beberapa lokasi. Terutama di sekolah-sekolah negeri favorit yang di antaranya banyak ditemukan di Purwakarta, Kota Bandung, dan Kabupaten Subang.

Haneda menyebutkan calo jual beli kursi sekolah ini dilakukan sejumlah ormas, LSM, dan oknum-oknum. Mereka dan oknum sekolah memanfaatkan keinginan orangtua yang hendak memasukan anaknya di sekolah favorit dengan mengeruk keuntungan.

"Kami harus menyebutnya dengan calo, kita punya video, bagaimana negosiasi, berapa uangnya, kemudian dengan siapa, itu terekam semua.Angka yang tertinggi 35 juta.Di Purwakarta jual beli kuota akademik oleh oknum ormas nilainya sampai Rp 10 juta perorang. Di Subang jual beli kuota akademik oleh oknum nilainya mencapai Rp 5 juta sampai Rp 15 juta," ujarnya.

Selain itu, kata Haneda, masih banyak keluhan terkait pungli yang diminta pihak sekolah kepada peserta didik. Sumbangan ini dikatakan pungli karena tidak sesuai dengan prosedur pemungutan sumbangan.

"Di Cimahi ada yang memungut untuk membeli seragam, buku pelajaran yang memang tidak boleh. Sumbangan yang boleh itu prosesdur harus sesuai PP 48 2008.Ada rapat komite dengan orang tua terlebih dahulu," tuturnya.


Menindaklanjuti kasus jual beli kursi sekolah ini, ia mengaku telah melaporkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk ditindaklanjuti. Ombudsman juga bekerjasama dengan Tim Saber Pungli terkait pungutan yang tidak sesuai prosedur untuk diselidiki lebih lanjut.

Selain itu, pengaduan lainnya yang banyak dikeluhkan terkait sistem online dalam proses pendaftaran. Sulitnya mengakses sistem online dan minimnya sosialisais juga menjadi saran untuk perbaikan pada pelaksanaan PPDB tahun berikutnya.