logo12

Menemukan Kecurangan di PPDB 2017 ? Laporkan Saja ke KP3DB

on . Posted in Perwakilan Jawa Barat

BANDUNG, (PRFM) - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2017 kini dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat pun menaungi SMA/SMK di setiap Kabupaten dan Kota Jabar.

 

Namun, sejumlah permasalahan saat pelaksanaan PPDB selalu terulang setiap tahunnya. Kendati tahun ini dibuka PPDB secara online, nyatanya masih banyak orang tua siswa yang kebingungan mengikuti prosesnya.

 

Hal ini mendasari masyarakat pendidikan Jawa Barat membentuk Komite Pemantau Penerimaan Peserta Didik Baru (KP3DB) 2017 Jawa Barat. Mereka yang terdiri dari Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan (GMPP) dan Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) menggandeng Ombudsman Jawa Barat untuk ikut mengawasi jalannya PPDB 2017 ini.

 

"Masalah-masalah saat PPDB seperti titip menitip siswa oleh oknum pejabat, pemalsuan sertifikat, rekayasa KTP atau KK, rekayasa kuota jumlah siswal, SKTM palsu, pungutan uang saat daftar ulang dan permasalahan yang kerap terjadi tiap tahun menjadi alasan kami membentuk komite pemantau ini," ucap Ketua FGII, Iwan Hermawan saat pendeklarasian KP3DB 2017 Jawa Barat di Kantor Ombudsman Jawa Barat, Jalan Kebonwaru Utara, Kamis (8/6/2017).

 

Dirinya pun mengimbau kepada masyarakat jika menemukan bentuk kecurangan pada PPDB 2017 ini dengan melapor langsung ke posko pengaduan di Kantor Ombudsman Jawa Barat, atau melalui nomor telepon di 0812-2494-9520.

 

Sumber: http://www.prfmnews.com/berita.php?detail=menemukan-kecurangan-di-ppdb-2017--laporkan-saja-ke-kp3db

Ombudsman Ikut Awasi Penerimaan Siswa Baru

on . Posted in Perwakilan Jawa Barat

KOMITE Pemantau Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jawa Barat menggandeng Ombudsman untuk proses penerimaan siswa baru tingkat SMA dan SMK. Komite yang dibentuk Forum Orangtua Siswa, Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan, dan Forum Aksi Guru Indonesia itu menginginkan proses penerimaan berlangsung akuntabel, transparan, adil, dan baik. "Pada tahun-tahun sebelumnya, PPDB selalu menimbulkan banyak masalah. Kondisi tahun ini juga harus diantisipasi karena ada perpindahan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi," ungkap koordinator komite, Dwi Soebwanto, di Bandung, Kamis (8/6).

 

Sejumlah masalah yang dikhawatirkan akan muncul ialah soal anak titipan, pemalsuan sertifikat prestasi, pemalsuan surat tidak mampu, dan pungutan uang. "Peluang kecurangan juga muncul dari permainan kuota akademik. Itu membuka peluang masuknya siswa titipan," tambah Iwan Hermawan, praktisi pendidikan. Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Jabar Ahmad Hadadi menyatakan jumlah pendaftar jalur nonakademik yang dibuka sejak Selasa (6/6) secara daring membeludak.

 

Dalam dua hari, jumlahnya mencapai 9.000 siswa. "Banyaknya jumlah pendaftar membuat situs pendaftaran sempat tidak bisa diakses. Kami harus menambah memori sehingga situsnya bisa diakses lagi," tuturnya. Penerimaan daring untuk jalur nonakademik dibuka hingga 14 Juni. Namun, di sejumlah SMA dan SMK, terutama di tengah kota, kuota untuk jalur itu sudah habis. Kondisi berbeda terjadi di SMA/SMK di pinggir kota.

 

Sumber: http://www.mediaindonesia.com/news/read/108193/ombudsman-ikut-awasi-penerimaan-siswa-baru/2017-06-08

ombusman RI, Jabar Pantau Pelaksanan PPDB online di Jawa Barat

on . Posted in Perwakilan Jawa Barat

nfonawacita.or.id,BANDUNG- Dalam Rangka pengawasan terhadap pelaksana penerimaan peserta didik baru (PPDB), ombusman Perwakilan Jawa Barat kembali melakukan pemantau di beberapa daerah.

 

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan di kabupaten Bandung pada hari pertama penyelenggaran PPDB,yang masih menjadi temuan adalah tidak laman ppdb.jabar.go.id dengan keterangan bahwa pendaftaran non akademik telah ditutup.

 

“Hal ini membuat membuat masyarakat yang akan mendaftar melalui online jalur non akademik (Prestasi/afimasi) menjadi bingung dan resah pada hari saat hari pertama pembukaan PPDB online,” tutur Ketua Ombusman RI Perwakilan Jabar, Haneda Sri Lastoto kepada wartawan, Kamis (08/06/17) di kantor ombusman RI Perwakilan Jabar, tadi sore.

 

Dampaknya orang tua siswa datang langsung ke SMA tujuan untuk menanyakan gangguan sistem yang terjadi.

 

“Pihak sekolah yang ditanyai tidak dapat memberi keterangan kepada orang tua siswa/wali dengan menyatakan bahwa sistem yang dilakukan berasal dari provinsi,” ucapnya.

 

Diperparah lagi, kata Haneda dengan belum adanya unit pengaduan di sekolah yang dihadapi calon peserta didik baru atau orang tua siswa/wali.

 

“Ombusman mencatat hal tersebut, terjadi karena belum maksimalnya uji petik dan sosialisasi yang dilakukan pihak dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.

 

Pada hari kedua, sambung dia. Aplikasi online dihadapkan pada masalah dimana peserta didik tidak dapat alamat dalam melakukan input data.

 

Berdasarkan data yang dihimpun tim pemantau, yang berhasil melakukan input data hanya beberapa saja dan itupun dengan waktu yang cukup lama.

 

“Aplikasi yang seharusnya dapat diakses di berbagai tempat, nyatanya kembali masih banyak diakses di sekolah tujuan yang dibuktikan dengan banyaknya orang tua siswa/wali yang mendatangi sekolah tujuan,” tandasnya.

 

Lebih lanjut Haneda menambahkan, bagi masyarakat yang menemukan adanya penyimpangan pelayanan Publik dalam proses penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2017.

 

“Dapat melaporkan ke call Center ombusman RI, dengan nomor 137 atau SMS ke 082137373737. Atau melaporkan juga ke call Center ombusman RI Jawa Barat, di nomor 0812 2001 5224, atau datang langsung ke kantor ORI perwakilan Jawa Barat di Jl Kebonwaru utara No. 1,RT 01/008 Kelurahan kacapiring, kecamatan Batununggal kota Bandung,” pinntanya.

 

Senentra itu, ketua Forum Guru Indonesia, Iwan mengatakan dengan adanya pristiwa gangguan selver PPDB 2017, akan menimbulkan kerawan yang dapat dimanfaatkan para oknum yang tidak bertanggung jawab.

 

“Kami khatir, akibat kendala selver eror ini akan menghambat pada dunia pendidikan khususnya anak-anak didik baru yang akan melanjutkan sekolah menengah atas (SMA),” ucap Iwan.

 

Lanjut Iwan, pristiwa ini karena minimnya sosialisasi mengenai PPDB 2017, yang berbasis online.

 

Untuk mengantisipasi kecurangan, atau banyak Nya siswa-siswa titipan para oknum pejabat,LSM dan ormas. Dengan itu, kami membentu komite pemantau PPDB Jawa barat.

“Komite ini mempunyai tugas, melakukan pemantauan, pengawasan pelaksanaan PPDB tingkat SMA di Jawa Barat,” tandasnya.

 

Dalam komite ini, terkandung sejumlah poin penting diantaranya, komite harus mengimfokan atau memberitahukan. Pengaduan masyarakat, pengkajian dan melakukan investigasi.

 

“Itulah poin penting sebagai tugas utama para komite pemantau PPDB, 2017 di tingkat Jawa barat,” pungkasnya. (rik)

 

Sumber: http://www.ombudsman.go.id/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit

Ombudsman Sesalkan PPDB 2017 Tak Menempuh Uji Publik

on . Posted in Perwakilan Jawa Barat

BANDUNG, (PRFM) - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017 untuk Sekolah Menengah Atas dan SMK dimulai pada hari ini Selasa (6/6/2017). Seperi diketahui PPDB 2017 menggunakan sistem online. Namun, dalam penerapannya sistem online tersebut tidak menempuh uji kelayakan publik.

 

Menurut Asisten Ombudsman RI Perwakilan Jabar Noer Adhe Purnama uji kelayakan publik tersebut dinilai penting lantaran bisa melihat sejauh mana sistem online ini bisa diterima oleh masyarakat. 

 

"Intinya sepengetahuan kami saat diskusi tidak ada uji publik untuk sistem online ini, Sehingga kita tidak bisa memperdiksi berhasil atau tidaknya," ujarnya saat on air di Radio PRFM, Selasa, (6/6/2017).

 

Seperti diberitakan sebelumnya di hari pertama PPDB online, Ombudsman menemukan sejumlah kendala. Salah satu kendala yang diniliai krusial ialah masih belum aktifnya sistem online dan kurangnya sosialisasi. Oleh sebab itu ia pun meminta kepada pihak sekolah agar membantu penyelenggaraan PPDB kali ini.

"Saya sarankan ke Kepala Sekolah yang berhasil kalau bisa tularkan ke sekolah lain agar merata sambil menunggu instruksi dari Disdik dan Provinsi," tutupnya.

 

Sumber: http://prfmnews.com/berita.php?detail=ombudsman-sesalkan-ppdb-2017-tak-menempuh-uji-publik

Membingungkan, Pendaftaran PPDB Nonakademik Sudah Ditutup

on . Posted in Perwakilan Jawa Barat

BANDUNG,(PR).- Pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) nonakademik telah ditutup di website resmi ppdb.jabar.go.id. Masyarakat pun kebingungan karena di hari pertama, kesempatan mereka untuk mendaftarkan anaknya telah hilang. 

Padahal menurut jadwal di Dinas Pendidikan Jawa Barat, pendaftaran untuk SMA berakhir pada 10 Juni 2017, dan SMK pada 14 Juni 2017.

 

Dalam pantauan yang dilakukan Ombudsman Perwakilan Jawa Barat, di Kabupaten Bandung, baik orang tua calon peserta didik, maupun pihak sekolah yang dituju mengaku belum mengerti sepenuhnya dengan sistem yang baru. Apalagi saat akan diakses, ternyata pendaftaran nonakademik telah ditutup.

 

“Jadwal saja mereka belum tahu. Nah, ketika akan mendaftar langsung ke sekolah yang dituju, sekolah juga tidak tahu caranya. Begitu dicoba daftar online, ternyata sudah ditutup,” kata Asisten Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat Noor Adhe Purnama, yang dihubungi saat berada di Cicalengka, Kab. Bandung.

 

Adhe juga mengatakan calon peserta didik juga kebingungan akan mengadu pada pihak mana ketika menemukan persoalan terkait PPDB. Sekolah tidak dapat menyelesaikan persoalan.

 

“Kemungkinan besar ini terjadi karena tidak ada simulasi sistem yang baru. Selain itu, tidak ada juga uji publik,” katanya. 

 

Sumber: http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2017/06/06/membingungkan-pendaftaran-ppdb-nonakademik-sudah-ditutup-402583