logo12

PELAKSANAAN TES CPNS 2017, KAKANWIL KEMENKUMHAM JABAR AJAK KERJASAMA OMBUDSMAN LAKUKAN PENGAWASAN

on . Posted in Perwakilan Jawa Barat

BANDUNG- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Indro Purwoko beserta Kepala Divisi Admnistarsi, Nofli dan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Molyanto beserta para pejabat strukural Kanwil Kemenkumham Jawa Barat siang tadi, Senin (14/08/17) datangi Kantor Ombudsman Jawa Barat di jalan Kebon Waru Utara No. Bandung yang disambut baik oleh Haneda selaku Ketua Ombudsman beserta jajarannya di ruang rapatnya.

 

120 Laporan Praktek Maladministrasi PPDB 2017 di Jabar

on . Posted in Perwakilan Jawa Barat

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat menerima sejumlah laporan pengaduan maladministrasi dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2017. Ombudsman mencatat sedikitnya ada 120 laporan yang disampaikan warga dari seluruh wilayah Jawa Barat.

Ketua Ombudsman Jawa Barat Haneda Sri Lastoto mengatakan hasil pemantauan PPDB, pihaknya masih menemukan maladministrasi dengan modus operansi yang sama dan terua berulang setiap tahunnya. Laporan dan kasus yang ditemukan Ombudsman Jawa Barat di antaranya calo jual beli kursi di sekolah, pengurangan kuota siswa RMP, hingga pelaksanaan jalur MoU yang tidak sesuai aturan.

"Ada sekitar 120 kasus yang dilaporkan dan kami temukan se-Jawa Barat. Kasus pungli sekitar 35 persen dari total keseluruhan," kata Haneda usai menggelar Laporan Kajian Cepat PPDB 2017 di Hotel Nexa, Jalan Supratman, Kota Bandung, Selasa (8/8).

Menurutnya salah satu yang disoroti Ombudsman adalah praktek jual beli kursi yang masih ditemukan di beberapa lokasi. Terutama di sekolah-sekolah negeri favorit yang di antaranya banyak ditemukan di Purwakarta, Kota Bandung, dan Kabupaten Subang.

Haneda menyebutkan calo jual beli kursi sekolah ini dilakukan sejumlah ormas, LSM, dan oknum-oknum. Mereka dan oknum sekolah memanfaatkan keinginan orangtua yang hendak memasukan anaknya di sekolah favorit dengan mengeruk keuntungan.

"Kami harus menyebutnya dengan calo, kita punya video, bagaimana negosiasi, berapa uangnya, kemudian dengan siapa, itu terekam semua.Angka yang tertinggi 35 juta.Di Purwakarta jual beli kuota akademik oleh oknum ormas nilainya sampai Rp 10 juta perorang. Di Subang jual beli kuota akademik oleh oknum nilainya mencapai Rp 5 juta sampai Rp 15 juta," ujarnya.

Selain itu, kata Haneda, masih banyak keluhan terkait pungli yang diminta pihak sekolah kepada peserta didik. Sumbangan ini dikatakan pungli karena tidak sesuai dengan prosedur pemungutan sumbangan.

"Di Cimahi ada yang memungut untuk membeli seragam, buku pelajaran yang memang tidak boleh. Sumbangan yang boleh itu prosesdur harus sesuai PP 48 2008.Ada rapat komite dengan orang tua terlebih dahulu," tuturnya.


Menindaklanjuti kasus jual beli kursi sekolah ini, ia mengaku telah melaporkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk ditindaklanjuti. Ombudsman juga bekerjasama dengan Tim Saber Pungli terkait pungutan yang tidak sesuai prosedur untuk diselidiki lebih lanjut.

Selain itu, pengaduan lainnya yang banyak dikeluhkan terkait sistem online dalam proses pendaftaran. Sulitnya mengakses sistem online dan minimnya sosialisais juga menjadi saran untuk perbaikan pada pelaksanaan PPDB tahun berikutnya.

Ini Catatan Irjen Kemendikbud soal PPDB di Jabar

on . Posted in Perwakilan Jawa Barat

Bandung - Proses penyelenggaraan Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017 di Jabar masih dirundung berbagai masalah. Irjen Kemendikbud Daryanto menyampaikan catatan penting guna perbaikan PDDB seluruh jenjang pada masa mendatang.

Daryanto menyebut pelaksanaan PPDB di Jabar harus dievalusi. Tujuannya tak lain demi pelaksanaan PPDB sesuai prosedur. Ragam permasalahan seperti laporan dugaan penyimpangan dan praktik pungutan liar (pungli) yang menyeruak pada PPDB 2017, menurutnya segera diteliti dan dianalisis Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar.

Orang Tua Siswa Baru Dimintai Rp15 Juta

on . Posted in Perwakilan Jawa Barat

SUBANG-Setidaknya ada empat temuan pelanggaran yang diperoleh Ombudsman Jawa Barat dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA di Kabupaten Subang. Temuan itu diperoleh di dua sekolah negeri di Subang, dalam pantauan selama dua hari 5-6 Juli 2017.

Asisten Muda Ombudsman Jawa Barat, Fitry Agustine membeberkan hasil temuannya tersebut. Ia menyebut panitia PPDB masih belum paham aturan Pergub dan Juknis PPDB mengenai jalur UU dan MoU.

Temuan di satu sekolah, kata Fitry, pihak panitia tidak memahami kriteria Calon Peserta Didik (CPD) yang berhak mengikuti jalur UU. Sedangkan di satu sekolah lagi, pihak panitia tidak memahami kriteria CPD yang berhak mengikuti jalur MoU. Padahal kedua tersebut merupakan jalur non akademik.

Seperti diketahui, jalur Undang-undang merupakan jalur khusus untuk anak dari guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus. Namun sayangnya, ada satu sekolah yang memahaminya peluang ini hanya pada anak guru di sekolah tersebut. Sementara kesempatan harus diberikan juga kepada anak dari guru dari sekolah lain.
“Panitia PPDB pikir itu hanya untuk anak guru yang di sekolah itu saja,” kata Fitry Agustine kepada Pasundan Ekspres, Kamis (6/7).

Sementara itu jalur MoU merupakan jalur yang disediakan khusus untuk anak dari mereka yang bekerja pada instansi yang memiliki tanah tempat suatu sekolah berada. Biasanya, instansi tersebut adalah TNI AD atau TNI AU.

Sementara itu, akibat panitia tidak memahami kriteria CPD untuk jalur MoU akan berdampak pada pendaftar tersebut. Seharusnya dengan jalur ini ada MoU yang dibuatkan. Namun sayangnya tidak ada MoU yang dibuatkan. Ssementara siswa tersebut dinyatakan diterima.
“Karena panitia tidak mengerti yang MoU itu kaya gimana, yang titipan-titipan itu seperti rekomendasi, mereka masukan ke jalur MoU, tapi tidak ada MoU-nya,” ujarnya.

MoU itu dibuatkan salah satunya untuk memperjelas dasar alasan pendaftar tersebut diterima di sekolah yang dituju. Namun sayangnya, salah satu sekolah tidak membuatkan MoU itu.

Temuan lainnya yaitu banyak kelompok masyarakat tertentu yang diduga memaksakan sekolah untuk memasukan CPD. Namun proses ini bukan tanpa biaya. Ada diantaranya yang menawari masyarakat untuk mendaftarkan anaknya dengan dijanjikan bisa masuk di sekolah yang dituju. Namun dengan catatan membayar sejumlah uang.
“Dengan kisaran angka Rp5 sampai Rp15 juta,” ungkapnya.
Selain itu juga ditemukan sekolah yang langsung memberikan pengumuman tulisan maupun lisan kepada CPD batas passing grade sekolah dengan melihat pada website PPDB Jabar. Padahal pengumuman kelulusan belum diumumkan secara resmi melalui website PPDB.

Dampak dari pengumuman ini terjadi kesalahpaman. Pendaftar yang nilainya di bawah passing grade, kata Fitry seharusnya tetap diberikan kesempatan untuk dilayani. Justru terbalik, malah tidak memberikan kesempatan bagi pendaftar tersebut untuk masuk.
“Sehingga pendaftar itu mengadu, kenapa kok saya ditolak sih. Kami pikir ini kesalahpahaman saja. Maksud dari sekolah itu mungkin baik ya. Tapi sebenarnya tetap ini melanggar, karena kan pendaftarannya masih dibuka sampai tanggal 8. Mereka tidak boleh menutup begitu saja pendaftaran,” jelasnya.

Temuan lainnya yaitu, kelengkapan berkas pada tahap pendaftaran, salah satu sekolah tidak meminta secara tegas kepada CPD untuk memberikan foto copy setiap dokumen, misalnya KK, sertifikat kejuaraan, dll.
“CPD yang hanya membawa dokumen asli, setelah dilakukan verifikasi dokumen tersebut hanya dikembalikan lagi dan tidak langsung minta difoto copy. CPD diminta menyerahkan foto copy kelengkapan dokumen saat daftar ulang,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, salah seorang panitia PPDB SMA di Subang menyebutkan, meskipun berkas pendaftar yang di bawah passing grade tersebut diinput ke server PPDB Jabar, sulit kemungkinan untuk diterima. Karena sudah di bawa zona aman yang telah ada.
“Karena kalaupun diinput, itu sudah pasti tidak bisa masuk di zona aman. Karena sistem sudah mengaturnya,” kata salah seorang panitia PPDB di salah satu sekolah, Rian Rismara.(ysp/din)

Sumber: http://pasundanekspres.com/orang-tua-siswa-baru-dimintai-rp15-juta/

Orang Tua Murid Keluhkan Situs PPDB Sulit Diakses

on . Posted in Perwakilan Jawa Barat

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Orang tua calon peserta didik baru untuk Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan, mengeluhkan situs Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online Jawa Barat yang sulit diakses dan membuat informasi yang didapat sangat terbatas.

"Sulit sekali mengakses, Informasi nama identitas pendaftar dan passing grade SMA tidak ada datanya," ujar salahsatu orang tua siswa asal Bekasi, Biqwanto, melalui pesan singkat, Rabu (5/7).

Menurutnya, akibat sulitnya mengakses situs resmi PPDB Dinas Pendidikan Jawa Barat ini, dirinya kesulitan mencari posisi serta peluang anaknya yang akan mendaftar di salahsatu sekolah SMA Negeri di Kota Bekasi. "Saya tidak pernahbisa buka web sama sekali. Gak bisa liat-liat posisi dan peluang," kata dia.

Tak hanya Biqwanto, salahsatu orang tua calon peserta didik baru asal Kota Bandung Wildan mengalami hal serupa. Ia bercerita, saat ia mencoba mendaftarkan anaknya melalui sistem PPDB online, data yang terinput selalu gagal.

"Kemarin malam, nggak bisa diakses gagal, nyoba lagi gagal lagi. Saya panik takut anak saya ga masuk sekolah negeri," kata dia.

Sementara itu, Koordinator Monitoring PPDB Ombudsman Jabar Noer Adhe Purnama mengatakan, persoalan sulitnya mengakses situs PPDB online merupakan kejadian yang terus berulang. Tak hanya saat jalur penerimaan jalur akademik, ketika melalui jalur non akademik pun mengalami hal serupa.

"Kalau masalah belum bisa diakses ini persoalan yang daftar online juga masih banyak yang kacau, ada yang error. Persoalan non akademik gagal, dinas pendidikan bilang itu sudah discreening oleh Pustekkom (pusat teknologi san komunikasi) tapi tetap saja itu gagal," katanya.

Adhe menuturkan, semestinya Disdik Jabar yang kini mengambil alih seluruh pengelolaan SMA/SMK di Jawa Barat bercermin, atas kejadian saat penerimaan melalui jalur non akademik yang memiliki banyak masalah. Sehingga masalah-masalah seperti sulitnya mengakses server maupun permasalahan lainnya tidak terulang saat pendaftaraan melalui jalur akademik.

"Seharusnya lebih diefektifkan dan lebih dimatangkan lagi dari sebelum kemaren jalur non akademik, dan disiapkan pencegahan-pencegahan supaya tidak terjadi di jalur akademik ini," kata dia.

Selain itu, ia juga mengimbau kepada para orang tua siswa, agar melaporkan segala permasalahan yang dihadapinya saat pendaftaran PPDB. Mereka bisa mendatangi perwakilan balai pendidikan yang tersebar di kabupaten/kota di Jabar, atau mengadu langsung melalui Ombudsman Jabar.

"Kita mendorong masyarakat agar berani melaporkan entah itu ke dinas atau ombudsman. Kita menunggu laporan terkait permasalahan PPDB, kalau itu kewenangan ombudsnan kita akan coba bantu untuk menyelesaikannya," kata dia.

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education/17/07/0/osm5nt-orang-tua-murid-keluhkan-situs-ppdb-sulit-diakses