logo12

Ombudsman : Kepatuhan Pelayanan Publik Pemkab Boalemo Terburuk

on . Posted in Perwakilan Gorontalo

Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo mengungkapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boalemo menjadi penyelenggara pelayanan publik yang nilai kepatuhannya terburuk.

Hal itu didapatkan dalam Survei Kepatuhan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, di tahun 2017 dibandingkan 107 pemerintah Kabupaten se Indonesia.

Ombudsman: Dalam Pelayanan Publik Nilai Pemkot Gorontalo Tetap Rendah

on . Posted in Perwakilan Gorontalo

GORONTALO CAKRAWALA.CO ,-Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo memastikan bahwa nilai Pemerintah Kota Gorontalo dalam survei kepatuhan Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik masih tetap rendah.

Asisten Ombudsman Republik Indonesia, Hasrul Eka Putra menjelaskan bahwa terkait dengan penilaian ataupun pemeriksaan terkait dengan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Kota Gorontalo merupakan salah daerah yang disurvei oleh pihaknya sejak tahun 2015 silam.

Ombudsman Gorontalo Ajak Masyarakat Awasi Pelayanan Publik

on . Posted in Perwakilan Gorontalo

GORONTALO CAKRAWALA.CO ,- Ombudsman perwakilan gorontalo melaksanakan kegiatan training  of trainer (TOT) untuk mitra Ombudsman dalam rangka pengawasan pelayanan publik yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut perwakilan ombudsman gorontalo menjelaskan tentang tugas dan fungsi dari ombudsman itu sendiri, karena hampir sebagian besar masyarakat gorontalo masih banyak yang belum mengetahui tugas dan wewenang dari ombudsman. 

Terkait Sistem Pembayaran di Klinik Mirah, Ombudsman Panggil BPJS

on . Posted in Perwakilan Gorontalo

RadarGorontalo.com – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo panggil Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terkait system pembayaran di klinik mirah Kota Gorontalo. Asisten Ombudsman Republik Indonesia Dian Rosmala Sari menjelaskan bahwa pemanggilan terhadap BPJS Kesehatan terkait dengan keluhan masyarakat atas system pembayaran yang dianggap tidak masuk akal. Pemanggilan terhadap BPJS Kesehatan pada Senin 02 Oktober 2017 itu juga lanjut Dian, merupakan rangkaian pemeriksaan yang dilakukan pihaknya setelah sebelumnya telah meminta klarifikasi terlebih dahulu pada penanggungjawab klinik mirah sehati pada 25 September 2017.

 

Dari rangkaian pemeriksaan yang dilakukan Ombudsman kata Dian, menurut pihak BPJS perhitungan yang dilakukan oleh Klinik Mirah terhadap Total Bayar masyarakat Pelapor dengan mengacu pada permenkes nomor 04 tahun 2017, jika dibaca sekilas akan menimbulkan penafsiran bahwa jika pasien menginginkan kelas yang lebih tinggi dari haknya, misalnya dari kelas I ke VIP, maka akan dikenakan 75% dari tarif ina-cbg’s tanpa melihat apakah tarif Rumah Sakit yang lebih besar atau tarif BPJS yang lebih besar. Namun, BPJS memahami bahwa seharusnya selisih bayar dalam permenkes tersebut diperkenankan paling banyak 75% (ada rentang dari 0-75%), yang artinya bisa jadi Pasien tidak membayar sama sekali, dan bisa jadi pasien membayar 75% dari Ina-CBG’s.

 

Ombudsman Gorontalo Ingatkan Sekolah Terkait Full Day School

on . Posted in Perwakilan Gorontalo

GORONTALO CAKRAWALA.CO ,-  Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo peringatkan seluruh sekolah di daerah terkait dengan pelaksanaan Full Day School (Full Day School) atau Pengembangan Pendidikan Karakter (PPK), senin (14/8/2017).

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo Alim S Niode menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang bersiap untuk memberikan saran kepada sejumlah kepala daerah terkait dengan pelaksanaan FDS dan PPK yang dilaksanakan oleh dua daerah.